Tugas Mata Ajaran Ekologi Pangan dan Gizi

Tugas Mata Ajaran Ekologi Pangan dan Gizi
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

  1. Temukan satu contoh kasus kerawanan pangan yang terjadi di salah satu/beberapa daerah di Indonesia
  2. Apa analisis dan solusi anda terkait dengan kasus tersebut

Silakan jawab  secara padat dan lugas melalui kolom comment. Tugas sudah saya terima paling lambat satu hari menjelang UAS.

Terima kasih.

Ttd.

Siti Rahayu  Nadhiroh

Comments

abdul samad
Posted on 6th June, 2009

Salah satu daerah rawan pangan di indonesia adalah Yahukimo papua. Kabupaten Yahukimo yang berasal dari 3 distrik induk ini dulu terkenal dengan suku terasing atau masyarakat primitif yang kehidupannya identik dengan perang suku.

faktor penyebab utama rawan pangan di daerah tersebut adalah karena kebiasaan perang, belum terlaksananya diversifikasi makanan (komsumsi utama hanya umbi-umbian), daerah terisolir, transportasi yang sulit, dan belum kuatnya kerjasama lintas sektor.

salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada kepala suku tentang pentingnya melaksanakan diversifikasi pangan, selain itu pula pemerintah daerah seharusnya meningkatkan kerja sama lintas sektor karena rawan pangan ini merupakan masalah bersama.

machrita hanum
Posted on 9th June, 2009

Kupang dan NTT Salah Satu
Daerah yang Mengalami Rawan Pangan

Kupang dan NTT adalah salah satu daerah yang mengalami rawan pangan. Sebanyak 923 desa yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kini rawan pangan, kata Kepala Badan Bimas dan Ketahanan Pangan NTT, Petrus Langoday. Jumlah itu terdiri dari 380 desa rawan pangan ringan, 387 desa rawan pangan sedang, dan sisanya rawan pangan berat, “Kondisi rawan pangan itu diperoleh dari hasil analisa risiko rawan pangan berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi di 17 kabupaten/kota,”. Rawan pangan di NTT, antara lain disebabkan kekeringan, banjir, curah hujan berlebihan, angin kencang, serangan hama penyakit, kemiskinan, sumber daya alam belum dikelola optimal, dan pola asuh balita rendah. kerusakan tanaman pertanian akibat bencana alam di 17 kabupaten/kota dengan total kerusakan seluas 54.244,79 hektare.
Selain itu masalah rawan pangan di NTT juga diakibatkan kerana kurangnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Misalnya saja pemerintah lebih mengutamakan memberikan bantuan kepada masyarakat NTT berupa benih padi atau beras, yang mana padi tidak sesuai dengan kondisi geografis di daerah NTT. Dimana budidaya beras sangat membutuhkan banyak air sehingga tidak sesuai dengan kondisi geografis NTT yang kondisi tanah nya kering. Pangan alternative didaerah NTT yang sangat cocok adalah umbi dan jagung. Yang mana umbi dan jagung ini juga diperlukan kombinasi perbaikan kandungan gizi sehingga memperlukan teknologi dan pengetahuan mengenai hal tersebut. Misalnya saja pemerintah berusaha memberikan benih jagung atau umbi dengan benih yang lebih bagus (hasil dari Genetically Modified) (GM) peningkatan kualitas & kuantitas produksi dari jagung dan umbi.
Selain itu yang perlu diberikan adalah penyuluhan-penyuluhan mengenai pangan alternatif diatas, cara menanam dan memelihara, cara mengolah serta memberikan pinjaman-pinjaman keuangan untuk para petani didalam membudidayakan pangan alternative tersebut.
Nama : Machrita Hanum
Nim : 100.830.223
Absent : 18

yuli andarini
Posted on 9th June, 2009

Kabupaten Nias Urutan Pertama Rawan Pangan Tingkat Propinsi Sumut
Nama : yuli andarini
Nim : 100.830.225
Absen : 22
Kabupaten nias merupakan urutan pertama rawan pangan tingkat propinsi Sumatra utara. Walaupun belum terjadi busung lapar, namun data dan fakta rawan pangan dikatakan merupakan satu masalah dan alram yang harus disikapi sejak dini sehingga persoalan ini tidak bakalan menjadi beban masyarakat di masa mendatang. Misalnya masalah yang timbul mengarah kearah rawan pangan antara lain : persentase rumah tangga miskin, penduduk tidak tamat pendidikan dasar, tidak memiliki akses ke air bersih, tidak terhubung fasilitas listrik, tinggal lebih dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan, tidak diimunisasi secara lengkap, persentase daerah tidak berhutan, persentase lahan terdegrasi/berkurang tingkat kesuburannya, ketersediaan pangan, panjang jalan per-kwadrat kilometer, angka harapan hidup waktu lahir, angka kematian bayi, perempuan buta huruf, fluktuasi curah hujan dan daerah fuso. Dengan fakta-fakta yang ada diatas memungkinkan 90% untuk terjadi rawan pangan.
Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah kerja sama pemerintah dengan masyarakat yang ada di kabupaten nias, dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi dan listrik. Selain itu juga menempatkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan. Agar masyarakat di kabupaten Nias tidak terisolisir.

rosmaili
Posted on 9th June, 2009

Nama : Rosmaili
Nim :100.830.486
Absen : 38
Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah rawan pangan di daerah jawa timur. Daerah ini rawan pangan disebabkan karena masalah ketahanan pangan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan listrik. Indikator ketersediaan pangan meliputi ketersediaan kebutuhan pokok seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Indikator akses pangan meliputi prosentase penduduk miskin, prosentase Desa tidak tersaluri lisrik serta akses Desa yang tidak bisa dilewati kendaraan roda empat.
Indikator kesehatan dan gizi meliputi angka harapan hidup, berat badan balita dibawah standar, prosentase perempuan buta huruf serta angka kematian pada bayi. Sedangkan indikator kerawanan pangan meliputi kurangnya tanah yang subur serta prosentase daerah hutan.
Untuk mengatasi permasalahan diatas maka dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan tokoh masyarakat setempat. Misalnya : yaitu melakukan program pengurangan daerah rawan (dengan mengenalkan pangan alternatif), mendorong ketahanan pangan, memberikan bantuan benih sesuai dengan kebutuhan, perbaikan sarana transportasi serta pengadaaan listrik.

IKA MAULUD
Posted on 9th June, 2009

Nama : Ika Maulud
Kalimantan selatan masih memiliki tiga kabupaten yang rawan pangan. Antara lain Barito Kuala (Batola), Hulu Sungai Utara (HSU), dan Hulu Sungai Selatan (HSS). Yang mana rawan pangan di daerah tersebut diakibatkan bukan karena didaerah tersebut kekurangan produksi pangan tetapi dikarenakan masyarakat diketiga kabupaten tersebut memiliki perekonomian yang sangat rendah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membeli pangan dan makanan yang bergizi
Selain itu, akses transportasi yang tidak memadai, sehingga distribusi produksi pangan terkendala. Dan di ketiga kabupaten tersebut sangat jauh dari fasilitas kesehatan dan pendidikan sehingga masyarakat disitu sangat kurang mengenai informasi mengenai masalah gizi yang baik.
Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus bertindak secara tepat antara lain meningkatkan perekonomian masyarakat diketiga kabupaten yang terletak di kalimantan tersebut serta memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan meletakan tenaga ahli didaerah tersebut.

lukman el hakim 100830205
Posted on 9th June, 2009

PAMEKASAN - MADURA
Kasus Kerawanan Pangan di Pamekasan Tahun 2008-2009

Sebanyak 38 Desa yang tersebar di 8 Kecamatan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dinyatakan rawan pangan. Kedelapan kecamatan itu meliputi Kecamatan Pamekasan, Proppo, Tlanakan, Galis, Pademawu, Larangan, Pegantenan dan Kecamatan Batumarmar.
Menurut Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pamekasan, Ir. Rajini, dari delapan kecamatan itu yang terparah di Kecamatan Tlanakan, yakni sebanyak 8 desa, selanjutnya Kecamatan Pademawu 7 desa, Proppo 6 desa, Kecamatan Pamekasan 4 desa, Galis 3 desan dan Kecamatan Batumarmar sebanyak 3 Desa.
Bapak Rajini menjelaskan ke-36 desa ini diketahui rawan pangan setelah KKP Pamekasan dan KKP Provinsi dalam beberapa bulan ini melakukan survei lapangan secara bersama-sama. Saat ini, hanya ada 5 desa di Pamekasan yang tergolong sebagai desa mandiri dan dinyatakan bebas dari kekurangan pangan. Kelima desa itu meliputi Desa Panaguan Kecamatan Proppo, Desa Kacok Kecamatan Palengaan, Desa Mangar Kecamatan Tlanakan, Desa Ragang Kecamatan Waru, dan Desa Majungan Kecamatan Pademawu.
Awalnya lima desa ini sama dengan ke-36 desa yang tersebar di 8 kecamatan tersebut. Tapi berkat adanya pembinaan dan bantuan dari pemerintah, maka saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Sementara dana yang disediakan dari pemerintah pusat sebesar 80 juta untuk mengatasi persoalan itu.

Komentar saya :
Dalam kasus ini memang benar adanya,dan kebetulan saya sendiri berasal dari Pamekasan,tetapi Alhamdullillah daerah saya tidak masuk dalam daerah yang masuk dalam kerawanan pangan diatas. Daerah yang paling banyak terjadi kerawanan pangan terjadi di kecamatan Tlanakan,di daerah sana keadaan geografisnya tandus dan kering. Disana pada musim kemarau pohon-pohon bisa dikatakan tidak ada,semunya kering hawa udaranya panas,ya bisa dikatakan kayak disurabaya gitu panasnya. Cadangan air untuk warga sendiripun bisa dikatakan sangan sedikit,apalagi untuk bercocok tanam untuk digunakan oleh warga saja sangat terbatas,buat mandi dan masak saja warga disana harus membeli.
Daerah disana masih belum banyak yang memakai jaringan air PDAM,karena daerahnya lumayan jauh dari kota dan lebih dekat kepesisir pantai. Ada sih sebagian warga yang masih mengandalkan sumber mata air alami,tapi jumlahnya sedikit dan kualitas airnya tidak baik. Airnya keruh yang warnanya agak kekuningan,menurut saya itu tidak baik untuk mandi dan memasak. Saya beranggapan memang benar disana pasti terjadi kerawanan pangan,ya karena itu tadi,tempat untuk bercocok tanam dan sumber mata air yang dibutuhkan sangat minim sekali, disamping hawanya yang panas karena deket pesisir pantai,daerah persawahan juga tanahnya tandus.
Dalam hal ini seharusnya pemerintah pusat tingkat kabupaten harus lebih memfokuskan pembangunan dan peningkatan kualitas desa,ya dalm hal ini supaya warga disana minimal bisa menikmati dan mengolah hasil alam seperti desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Pamekasan juga. Memang benar sudah ada yang mulai menikmati hasil dari program-program pemerintah tadi,tapi jumlahnya masih jauh dibandingkan yang masih rawan. Ya dengan alternatif-alternatif lain yang datangnya dari pusat atau bisa juga dari desa lain. Sepengetahuan saya sudah mulai ada warga dari Kecamatan Pakong yang mensuplai air pegunungan ke daerah Tlanakan menggunakan tangki mobil,meskipun tidak tiap hari tapi dalam seminggu sudah bisa 3-4 kali 5 tangki mobil yang berisi 5000 liter air bersih. Entah itu bantuan atau warga membeli sendiri saya tidak tahu,yang pasti bantuan untuk warga disana minimal ada yang peduli.
MAJULAH TERUS PAMEKASAN!!!!
Terima kasih.

HAFID LUQMAN HANAFI
Posted on 10th June, 2009

NIM : 100830227

DAERAH RAWAN PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN REJANG LEBONG, BENGKULU

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.109,8 km² dan populasi 450.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Curup Terletak di pegunungan Bukit Besar. Penduduk asli terdiri dari suku Rejang dan suku Lembak. Suku Lembak mendiami kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi. Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 buah kecamatan. yang diantarannya:
1. Kecamatan Curup
2. Kecamatan Curup Tengah
3. Kecamatan Curup Timur
4. Kecamatan Curup Utara
5. Kecamatan Curup Selatan
6. Kecamatan Selupu Rejang
7. Kecamatan Sindang Kelingi
8. Kecamatan Sindang Dataran
9. Kecamatan Sindang Beliti Ulu
10. Kecamatan Sindang Beliti Ilir
11. Kecamatan Binduriang
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding
13. Kecamatan Kotapadang
14. Kecamatan Bermani Ulu
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya
Sebelah utara berbatas dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, sebelah Selatan dengan kabupaten Kepahiang, sebelah timur berbatas dengan kabupaten Lebong dan propinsi Jambi, sedangkan sebelah barat berbatas dengan kabupaten Lahat. Ibukota kabupaten ini di Curup. Terletak 85 km dari kota Bengkulu.
Mata pencarian penduduk adalah bertani, dagang, PNS dan lain-lain. Perkebunan rakyat adalah perkebunan kopi, karet. Sedangkan palawija banyak ditanam di lereng gunung Kaba. Sebagian lagi merupakan petani pembuat aren/gula merah.

Daerah rawan pangan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Selain itu, 2.000 warga Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, yang kurang mampu membeli beras, dapat dimasukkan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) agar mereka dapat membeli beras dengan harga amat murah dan memperoleh pendidikan gratis. Sedikitnya 2.000 warga Desa Kembang Seri, Desa Limbur Lama, Desa Cinta Mandi, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sudah empat bulan mengonsumsi gadung atau umbi hutan beracun karena tak mampu lagi membeli beras. Warga di daerah produsen kopi ini mengalami kerawanan pangan setelah harga komoditas tersebut jatuh.
Dari sini pemerintah pusat perlu memperoleh data atau informasi lebih detail tentang kerawanan pangan di wilayah itu. Perlu diketahui pula apakah kerawanan itu karena gagal panen, tanaman diganggu hama, produk pertanian yang dihasilkan jatuh harganya, atau ada sebab-sebab lain sehingga sebagian masyarakat tak mampu membeli beras.
Kalau soal hama, produk dan harga komoditas jatuh, berarti ini bukan kejadian tiba-tiba. Peristiwa ini mestinya sudah dapat diketahui atau dapat diprediksi sekian lama sebelumnya. Karena itulah dibutuhkan data lebih lengkap.
Pejabat berwenang di daerah, misalnya bupati dan gubernur, mestinya juga yang pertama menangani masalah ini..
Untuk membantu warga yang terkena rawan pangan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menyalurkan bantuan 7,5 ton beras. Bantuan juga diberikan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 15 ton dalam dua kali pengiriman.

Namun, bantuan itu hanya cukup untuk meragamkan makanan warga beberapa hari saja. Kini warga tiga desa di Rejang Lebong itu kembali melewati hari-hari mereka tanpa beras.
beberapa desa di Kecamatan Bermani Ilir, kondisi kesulitan pangan sangat tergambar dari upaya warga untuk menjual berbagai peralatan rumah tangga mereka dengan harga murah, sekadar untuk membeli beras, minyak tanah, gula, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya.
Barang-barang seperti magic jar, lemari es, televisi, sepeda motor, rela mereka lepas dengan harga murah. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh beberapa orang dari Bengkulu untuk mendapatkan barang-barang murah. Magic jar, misalnya, bisa dilepas dengan harga Rp 20.000, televisi berwarna 14 inci cuma Rp 100.000. Padahal, dua tahun lalu barang-barang itu mereka beli dengan sangat mudah, meskipun harganya mahal.
Bahkan, ada juga warga yang menawarkan rumahnya untuk dijual, dengan memasang “iklan” rumah dijual di dinding depannya. “Tapi, dalam kondisi seperti ini, siapa yang mau beli rumah yang jauh dari mana-mana. Itulah gambaran betapa sudah frustrasinya masyarakat.
Ini seperti kembali ke zaman Jepang, dahulu orang makan gadung karena memang tidak ada beras. Sekarang ini beras ada, tapi kami tidak mampu membelinya.
Hanya karena terpaksalah, sejak empat bulan lalu banyak warga harus makan gadung setiap hari. Kadang gadung itu ditumbuk halus setelah dikeringkan, untuk diolah menjadi bubur bagi anak-anak. Tidak jarang gadung dikeringkan menjadi kerupuk atau dibiarkan basah untuk kemudian dimasak dengan cara dikukus.
Kondisi desa yang biasanya sepi, karena ditinggal banyak warganya ke ladang, kini justru ramai karena tidak ada lagi yang bisa mereka dapatkan di ladang. Para bapak pun kini ikut sibuk mengolah gadung di halaman rumah mereka atau di sungai.
Dalam waktu dekat ini tampaknya belum akan ada bantuan dari pemerintah kabupaten. Namun, masyarakat memang masih menunggu bantuan beras, baik dari provinsi maupun dari pemerintah pusat.
Program yang sudah disiapkan pemerintah kabupaten adalah untuk bulan Juni-Juli, yaitu program penanaman palawija. Untuk sekarang ini, belum ada program karena sekarang ini warga menghadapi musim panen kopi. Artinya, penghasilan dari kopi diharapkan akan semakin bertambah meskipun disadari itu tidak bisa mengalahkan kondisi rawan pangan mereka. Paling tidak, kondisi menjelang panen raya yang akan jatuh sekitar Mei ini bisa membantu mereka untuk sementara waktu.

henny diah anggeany
Posted on 12th June, 2009

Nama : Henny Diah Anggeany
Nim : 100830256
No Absen : 27
Kabupaten Barito Kuala (Batola) adalah salah satu kabupaten di kalimantan selatan. Yang mana rawan pangan ini ditunjukan dengan adanya Indikator ketersediaan pangannya menipis, penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan besar, prosentase penduduk tanpa jaringan listrik masih besar.
Selain itu, angka kematian bayi besar, berat badan balita dibawah standard, belum ada akses air bersih prosentase penduduk yang berada di daerah sangat terpencil dan jauh dari akses transportasi. Selain itu daerah rawan pangan juga disebabkan karena tidak ada hutan, sehingga mudah terjadi bencana banjir, daerah rawan banjir dan longsor.
Untuk mengatasinya maka pemerintah dengan mengadakan program desa mandiri. Dengan diberikan bantuan uang sebesar Rp 200 juta untuk setiap kabupaten yang sedang mengalami rawan pangan. Selain itu juga memberikan fasilitas kesehatan dan meningkatkan perekonomian kabupaten Barito Kuala (Batola). Serta menyediakan sarana dan prasarana air bersih.

devi kumalawati
Posted on 12th June, 2009

Nama : Devi kumalawati
Nim : 100.830.257
Absen : 28
Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang masuk dalam katagori rawan pangan, meski wilayah Sumut tercatat sebagai lumbung beras nasional. Itu ditunjukan masih adanya salah satu kabupaten di Sumut antara lain samosir Kabupaten ini masuk dalam kategori rawan pangan. Dimana ditujukan dengan adanya menyangkut akses transportasi, pendidikan, listrik dan daya beli masyarakat setempat.
Karena masuk dalam katagori rawan pangan, Pemprov Sumut melakukan berbagai kegiatan di enam daerah itu khususya untuk pengembangan dan pembinaan desa mandiri pangan melalui aspek-aspek katahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang dibantu melalui alokasi dana APBD Sumut 2008.

puspita fajar santika
Posted on 14th June, 2009

Nama : Puspita Fajar Santika
Nim : 100830240
No.Absen: 24
Pulau Miangas dan Marare adalah pulau kecil yang berbatasan dengan Filipina.Pemerintah sulut terus mewaspadai ancaman rawan pangan dipulau tersebut seirimg tidak meratanya pasokan kebutuhan pokok akibat sulitnya transportasi laut.Dua pulau tersebut mendapatkan pasokan pangan setiap 3_6 bulan sekali dan hanya terdapat di bagian pulau paling luar pulau.Sementara hasil pertanian di pulamu tersebut hanyalah umbi_umbian.
komentar dan solusi:
a.Sulitnya jalur laut dan kurang meratanya pasokan bahan pangan serta terlalu lamanya pasokan datang adalah hambatan utama.solusinya adalah:
-Menambah kapal pemasok pangan dengan kualitas kapalyang baik dan sesuai dengan medan yang ada.
-Meratakan pasokan pangan tidak hanya didaerah terluar pulau,tetapi juga sampai kedalam pulau.
-Mempercepat kiriman pasokan pangan dari 3-6 sekali menjadi 1-2 bulan sekali.
b.Masyarakat pulau bertani hanya dengan 1 jenis tanaman(umbi).Solusi:Menambah jenis tanaman yang mudah ditanam dan mempumyai nilai gizi baik serta bisa dijadikan alternatif pangan.
c.Terbatasnya lahan pertanian.Solusi:Dengan menanam tanaman dengan bibit unggul,tahan hama,dengan bibit minim dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah.
d.Krisis ekonomi global mengakibatkan masyarakat miskin dikepulauan tidak sanggup membeli bahan pokok.Solusi:dengan membuat kebijakan subsidi harga bahan pokok bagi rakyat miskin di daerah pulau.
e.Kebijakan Pemerintah
-pemberian sarana pertanian(bibit unggul,pupuk.saluran irigasi
-Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
-Menadakan penyuluhan dan lika karya tentang pangan,gizi dan kesehatan.

nur hidayati(100830212)
Posted on 14th June, 2009

Salah satu daerah rawan pangan di Indonesia adalah Sumba Barat Daya NTT.

faktor penyebab utama antara lain kekeringan yang berkepanjangan hal ini disebabkan karena derah Sumba Barat Daya memiliki curah hujan yang sedikit dan penyebab lain adalah karena bencana alam seperti angin kencang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan bantuan beras,sarana usaha pertanian,perkebunan,perikanan,perternakan,dan perbaikan saluran irigasi,upaya yang dilakukan terkait dengan sedikitnya curah hujan dengan memberikan pegertian kepada masyarakat bahwasannya tidak harus mengandalkan padi sebagai sumber pangan utama,tetapi juga mengkonsumsi ketela pohon atau ketela rambat dan kacang-kacangan karena ketiga jenis tanaman dinilai tahan terhadap kemarau,kebutuhan airnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan tanaman padi.

DINA PERMATASARI
Posted on 15th June, 2009

Kamis, 26 Februari 2009 | 16:03 WIB

TEMPO Interaktif, Morowali: Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, masuk peringkat 50 untuk klasifikasi daerah rawan pangan nasional. Ketersediaan pangan di kabupaten ini cuma bisa mencukupi kebutuhan daerah dan belum memenuhi ukuran sehat. Apalagi untuk memasarkan hasil pengannya keluar daerah, sangat tidak memadai.
“Masuknya Morowali sebagai salah satu daerah rawan pangan secara nasional terlihat pada data Badan Ketahanan Pangan di Departemen Pertanian. Kabupaten Morowali juga salah satu daerah yang belum bisa memenuhi kategori makanan yang sehat,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Hasan Basri, Kamis (26/2).

Menurut dia, di antara penyebab terjadinya rawan pangan di kabupaten yang kaya sumber daya alam ini karena tak memadainya akses terhadap sumber-sumber pangan . Semua itu akibak lemahnya sistem sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta luasnya wilayah.

Dia mencontohkan, jenis pangan sayuran masih terbatas pada tanaman yang tumbuh secara alami seperti kangkung potong, daun ubi, rebung, dan pakis. Sedangkan persediaan melalui usaha pertanian seperti, bayam, sawi, kembang kol, masih belum ada.
Demikian pula jenis buah-buahan, hanya didominasi durian. Buah-buahan seperti pisang, apel, jeruk yang ketersediaannya melalui usaha perkebunan rakyat masih minim. Akses terhadap kantong-kantong pangan masih sulit karena jalan menuju daerah produksi pertanian dan perkebunan tidak ada, kecuali jalan setapak.
KOMENTAR:
Melihat permasalahan kerawanan pangan di kabupaten morowali,sulawesi tengah diatas solusi yang bisa dan harus dilakukan adalah:
1.Meningkatkan pengetahuan masyarakat morowali dengan memberikan penyuluhan tentang gizi dan produksi pertanian.karena salah satu masalah yang terjadi adalah kurang pengetahuan masyarakat tentang makanan sehat dan keanekaragaman produk pertanian
2.Luas wilayah yang jadi permasalahan juga bisa diatasi dengan mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah tenaga penyuluh pertanian dan kesehatan didaerah itu.
3. Akses terhadap sumber pangan yang terbatas perlu diatasi dengan pembangunan sistem transportasi dalam daerah itu sendiri maupun ke daerah luar morowali untuk mengakses sumber pangan lain dari daerah luar morowali dan untuk distribusi hasil panen didaerah tersebut untuk peningkatan kesejahteraan warga morowali.
4.Program diversifikasi pangan juga perlu dikembangkan di morowali.
Dari Permasalahan yang ada diatas dan beberapan saran solusinya butuh kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, dengan mengembangkan beberapa sistem yang ada diantaranya transportasi, kesehatan,perekonomian,pertanian dan lain-lain dengan integrasi antar sistem yang optimal.
Oleh:
DINA PERMATASARI
Alih jalur umum sore (100830239)

FIFIT EKA FURI
Posted on 17th June, 2009

NAMA : FIFIT EKA FURI
NIM : 100830192
NO.ABSEN : 4

Terdapat 100 kabupaten di seluruh indonesia sampai saat ini masih berstatus rawan pangan oleh karena minimnya ketersediaan pangan, minimnya kemampuan daya beli dan sulitnya akses pendistribusian pangan.
Seratus kabupaten rawan pangan tersebut, dibagi dalam tiga katagori, yaitu 30 kabupaten masuk katagori sangat rawan atau kronis 30 kabupaten lainnya katagori rawan dan 60 kabupaten lainnya cukup rawan.
Dari seratus kabupaten yang rawan pangan tersebut, delapan kabupaten diantaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan tiga Kabupaten di Kalimanan Selatan (Kalsel).
Tiga kabupaten di Kalsel yang masuk dalam daerah rawan pangan, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola) dengan katagori rawan, dua lainnya masuk dalam katagori cukup rawan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Hulu Sungai Selatan (HSS).Sedangkan delapan kabupaten di Kalbar yaitu, Kabupaten Landak, Sambas, Kapuas Hulu dan Sintang, masuk dalam katagori daerah sangat rawan pangan atau kronis.Dua kabupaten lainnya yaitu, Kabupaten Janggau dan Ketapang masuk dalam katagori ke dua atau rawan, sisanya Kabupaten Pontianak dan Bengkayang masuk dalam katagori tiga atau cukup rawan.Provinsi Papua, merupakan daerah yang paling banyak terdapat kabupaten yang masuk dalam katagori rawan pangan, disusul Jawa Timur yang juga mencapai delapan Kabupaten rawan pangan.Sementara itu, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sebelumnya diduga terdapat banyak daerah yang rawan pangan, justru lepas dari katagori tersebut, demikian juga dengan Kalimantan Timur (Kaltim). Kalteng dan Kaltim cukup bagus, tidak ada daerahnya yang masuk rawan pangan. Di Kalbar ada delapan kabupaten yang rawan pangan, yakni Kabupaten Sambas, Pontianak, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang. Sedangkan di Kalsel ada di Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan. Namun demikian, bukan berarti di luar 100 kabupaten tersebut tidak ada daerah rawan pangan. Untuk 30 persen penduduk desanya adalah warga miskin, maka juga masuk daerah rawan pangan.Delapan Kabupaten di Jawa Timur dinyatakan rawan pangan. Kedelapan Kabupaten tersebut adalah Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
10 indikator yang dianggap berpengaruh sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan (memiliki pengaruh yang signifikan). Kesepuluh indikator yang tercakup di dalam 3 aspek/ dimensi ketahanan pangan tersebut adalah :
1. Dimensi Ketersediaan Pangan (Food Availibility)
- Kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan serealia (Consumption to Net Cereal Availibility Ratio);
2. Indikator Akses Terhadap Pangan (Food Access)
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (Population Below Poverty Line);
- Persentase rumah tangga yang tidak dapat meng-akses listrik (Access to Electricity);
- Persentase Infrastruktur jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat (Villages with connec-tivity);
3. Indikator Penyerapan Pangan (Utilization)
- Angka kematian bayi waktu lahir (Infant Mortality Rate, IMR);
- Umur harapan hidup anak usia 1 tahun (Life Expectancy);
- Persentase anak yang kurang gizi (Children Underweight);
- Persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih (Access to safe drinking water);
- Persentase penduduk yang tinggal > 5 km dari puskesmas (Access to puskesmas);
- Persentase wanita yang buta huruf (Female Illiteracy

10 indikator yang dikelompokkan ke dalam 3 aspek/dimensi ketahanan pangan, yaitu Dimensi Ketersediaan Pangan (Food Availibility), Akses Terhadap Pangan (Food Access), dan Penyerapan Pangan (Food Consumption, Health, and Nutrition). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan yang bersifat khronis (chronic food insecurity) yang memerlukan penanganan jangka panjang.
Kerawanan pangan juga terkait masalah produksi, terutama terkait dengan daya beli masyarakat, akses terhadap pangan yang terbatas dan kekurangan kalori. selain itu kerawanan pangan juga terjadi akibat pola konsumsi pangan yang tidak seimbang. Warga Indonesia sampai saat ini masih 62 persen mengkonsumsi padi-padian. Sementara konsumsi sayur-sayuran, umbi-umbian dan buah-buahan masih sangat kurang.Selain itu juga bisa disebabkan tidak adanya kebijakan yang memadai bagi masyarakat untuk mengakses pangan pokok serta mekanisme distribusinya.
Solusi kerawanan pangan menurut pendapat saya :
1.semua orang berasumsi bahwa pangan hanya disimbolkan dengan beras semata. Semua orang seperti didorong makan nasi alias beras. Padahal masih banyak sumber pangan lain yang dapat kita manfaatkan untuk mengganti ataupun melengkapi konsumsi beras ini. Ada singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong, dan masih banyak bahan alternatif lainnya yang nilai gizinya tidak kalah, bahkan memiliki kelebihan dibandingkan beras.
2.Di samping itu, peran dari pemerintah juga sangat diperlukan. Penanganan masalah kerawanan pangan dan gizi harus lebih terstruktur sehingga pemerintah tidak hanya bereaksi setelah terjadi bencana rawan pangan dan gizi buruk.Pemerintah perlu memperluas akses ini dengan menaikkan tingkat pendapatan per kapita. Pemerintah perlu memberikan perlindungan pasar dengan jalan mengurangi impor. Lima komoditas yang harus mendapatkan proteksi yakni beras, jagung, kedelai, susu, dan daging.Lima komoditas ini, diarahkan pada swasembada, sehingga ketergantungan terhadap impor bisa ditekan.
3.Peningkatan produksi pangan melalui perluasan lahan serta intensifikasi pertanian.

SITA WENING RESPATI
Posted on 18th June, 2009

Nama : Sita Wening Respati
NIM : 100830221
Absen : 16

“RAWAN PANGAN DI SUKABUMI, RATUSAN WARGA MAKAN GANYONG”

Sedikitnya 100 warga Kampung Cimarayah, Ciujung, dan Seuseupan, Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan menderita rawan pangan. Ratusan warga yang berada di kaki Gunung Halimun itu, hanya mampu makan nasi atau bubur sekali dalam sehari. Selebihnya perut mereka diganjal dengan singkong, ganyong (sejenis talas), talas, atau pisang yang direbus.
Sejauh ini tidak tercatat adanya warga yang jatuh sakit atau meninggal akibat musibah rawan pangan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan sebenarnya kondisi memprihatinkan ini sudah berlangsung lama. Namun, dalam sepekan terakhir ini kondisinya semakin memprihatinkan. Masalahnya, bantuan dari para tetangga yang terbilang mampu sudah terhenti.
Kondisi serupa ternyata ditemukan juga di Kampung Cimanggutengah, Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan. Di desa ini, tercatat ada 104 jiwa yang menderita rawan pangan, sebagian besar adalah jompo yang pada umumnya berusia di atas 60, tetapi masih bekerja sebagai pemetik teh di Perkebunan Jayanegara Indah dengan pendapatan rata-rata Rp 1.250/hari. Sebagian dari para jompo ini bertempat tinggal di gubuk perkebunan.
Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamdani mengatakan, kasus rawan pangan di Kabupaten Sukabumi sebenarnya ibarat gunung es. Kejadian serupa sudah lama terjadi di beberapa daerah lainnya terutama di wilayah Sukabumi selatan.
“Ini persoalan serius dan akut bagi kabupaten Sukabumi, sementara pemerintah daerah belum mampu mengatasinya secara terencana,” kata Marwan, yang juga salah satu pengurus partai politik (Parpol) itu.
Menurut dia, kemiskinan di Sukabumi lebih disebabkan oleh ketimpangan struktural yang membuat kehidupan para petani di daerah tidak berdaya dalam menghadapi realitas hidupnya. Para petani yang sebagian besar hanya berkapasitas sebagai buruh tani atau buruh perkebunan itu, katanya, tersisihkan secara ekonomi akibat tidak adanya perhatian serius dari pemerintah. Seperti dilansir media massa, Ny Erum (65), Ny. Een (50), Saol (40) tiga keluarga penderita rawan pangan di Kampung Cimarayah menyebutkan, sejak dua pekan terakhir, singkong, ubi jalar, atau pisang mentah, menjadi menu pokok yang dikonsumsi dua kali dalam sehari. Sedangkan nasi atau bubur nasi –kalau ada– hanya dimakan pada siang hari. “Bagi saya tidak makan nasi dua hari berturut-turut dianggap sudah biasa. Tapi, anak-anak harus tetap makan nasi atau bubur,” kata Saol.
Diakui warga, sebagian besar penderita rawan pangan, sebelumnya bekerja di perkebunan. Namun, baru-baru ini perkebunan tersebut gulung tikar. Akibatnya, karyawan harian di perusahaan itu berhenti bekerja. Sedangkan di Cimanggu Tengah, sebagaimana diakui oleh Kades Kabandungan, Tata Saklan, penderitaan ke-14 warganya ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun, mereka tetap bertahan karena pada saat-saat tertentu mendapat bantuan dari pembelian beras miskin atau bantuan lainnya.
“Di kompleks perkebunan ini ada 37 jompo yang masih bekerja sebagai pemetik teh. Setiap hari para jompo ini hanya mampu mengumpulkan rata-rata 6 kg pucuk teh dengan upah Rp165/kg. Jadi, penghasilan mereka kurang dari Rp1.000/hari. Sangat pantas jika para jompo dan warga lainnya menderita rawan pangan. Masalahnya, harga beras di sini Rp3.700/liter. Sementara, penghasilan mereka hanya satu per tiga liter setiap harinya,” tutur Iwan, Kepala Dusun II Desa Kabandungan.

>> Komentar :

Kasus rawan pangan di Sukabumi menurut informasi disebabkan karena keadaan perekonomian kususnya masyarakat yang berpencaharian sebagai pekerja pemetik teh di perkebunan. Saat perusahaan pengelola perkebunan teh mengalami kerugian tentu PHK yang harus diterima pekerja tidak bisa dihindari, akibatnya mereka kehilangan mata pencaharian pokok mereka dan berimbas pada krisis pangan.
Menurut saya untuk mengatasi permasalahan rawan pangan di Sukabumi perlu adanya kebijakan pemerintah yang bisa menghidupkan kembali perekonomian masyarakat yang notabene bermatapencaharian sebagai pemetik teh, yaitu :
1.Dari dinas pertanian seharusnya menciptakan usaha
bidang perkebunan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
2.Meningkatkan nilai jual teh sehingga perusahaan swasta
dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat mengurangi
terjadinya PHK.
3.Antara perusahaan swasta dan pemerintah mengadakan
penelitian guna meningkatkan kualitas teh maupun hasil
olahannya dengan tujuan meningkatkan ekspor. Hal ini
sangat menguntungkan pengusaha maupun pemerintah dan
tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga
kasus rawan pangan di Sukabumi ini dapat teratasi.
4.Pemerintah daerah sebaiknya menciptakan koperasi guna
mendorong masyarakat untuk bisa mandiri membuat usaha
apapun sehingga tidak seterusnya menjadi pekerja di
perkebunan melainkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan
baru.

budiono
Posted on 21st June, 2009

Tepatnya pada th 1998, di daerah pantura jawa barat terkena rawan pangan akibat tanaman padi mengalami gagal panen. Kegagalan itu diakibatkan oleh gangguan hama wereng, sehinnga hasil yang didapatkan sangat kurang memenuhi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Rakyat begitu menderita setelah panennya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu juga para petani yang mempunyai sawah, banyak yang mengeluh setelah biaya mereka terbuang sia-sia tanpa mendapatkan untung / kembali modal. Rakyat mau berbuat apa lagi karena usaha satu-satunya yang diandalkan tidak bisa diharapkan lagi. Akhirnya melihat didaerahnya menagalami rawan pangan, masyarakat dari kabupaten Indramayu (termasuk didaerahku), Subang, Cirebon pinggiran banyak yang berbondong-bondong pergi mencari pekerjaan ke Jakarta. Di Jakarta sendiri mereka mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan ada istilah mengatakan seperti mencari jarum dalam jerami. Sehingga banyak dari meraka bekerja sebagai pemulung sayuran, rongsokan, pengamen dan tukang becak dll.keterpaksaan dan keharusan dalam mempertahankan hidup. adapun bagi petani yang memiliki sawah, banyak yang menggadekan sawahnya ke bank atau keorang lain yang mempunyai uang, biasanya TKW yang bekerja diluar negeri. sehingga pada tahun itu, terkenal dengan rawan pangan nasional karena terjadi impor beras yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Subang, Indramayu, Kerawang dan Cirebon diantaranya merupakan pensuplai beras di Indonesia.

TUTIK RAHMAWATI
Posted on 21st June, 2009

TUGAS MATA KULIAH EKOLOGI PANGAN DAN GIZI
NAMA :TUTIK RAHMAWATI
NIM :100830204
NO AB :10

Dari 29 kabupaten di Jawa Timur, 40 persen atau sebanyak 12 kabupaten termasuk rawan pangan.
Kedua belas kabupaten di Jatim yang dinyatakan rawan pangan adalah Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban, Bojonegoro, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Malang, dan Pacitan.
Provinsi yang dipetakan tingkat kerawanan pangannya di jawa timur, terdapat tiga kabupaten yang dinyatakan mempunyai tingkat kerawanan pangan paling tinggi. Keenam kabupaten tersebut adalah Bangkalan, Sampang, Sumenep
Disini akan saya batasi untuk mengambil contoh kasus kerawanan pangan yang ada di kabupaten Sampang.
Kabupaten Sampang, memiliki total penduduk sekitar 750.000 jiwa, 40 persennya adalah penduduk miskin, Peta kerawanan pangan menunjukkan 50 persen penduduk Kabupaten Sampang tidak tamat SD, lebih kurang 50 persennya tidak mampu mengakses air bersih dan listrik. Selain itu, hampir 25 persen anak berusia di bawah lima tahun kurang gizi. Selain itu, Kabupaten Sampang, hampir tidak lagi memiliki areal hutan.

ANALISA DAN SOLUSI
ketersediaan pangan pada suatu daerah tidak dapat menjadi penentu daerah tersebut bebas dari rawan pangan. Bisa jadi bahwa daerah tersebut kaya akan bahan pangan, tetapi kesadaran penduduknya sangat kurang untuk mengkonsumsi sesuai dengan nilai gizi atau penduduknya sangat miskin sehingga tidak mampu membeli bahan pangan. Seperti yang ada dikabupaten sampang telah disebutkan bahwa 40 % dari penduduknya adalah penduduk miskin, 50 % penduduk tidak tamat SD dan tidak mampu mengakses air bersih dan listrik.
Dengan berbagai masalah yang terjadi diatas dapat diberikan solusi yang bersifat fisik dan non fisik.
1.Aspek Fisik:
a. Pemberian bantuan untuk warga yang termasuk rawan pangan tingkat tinggi
b. Pemberdayaan warga yang mungkin sudah mempunyai kelembagaan untuk ketahanan pangan
c. Peningkatan diversifikasi pangan
d. Peningkatan ketersediaan dan koalitas sarana yang sudah ada
e. Pengembangan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi masalah rawan pangan
f. Rehabilitasi daerah resapan air
g. Pengendalian pertumbuhan penduduk
h. Kerjasama antara pemkab sampang dengan lintas sektor
i. Menambah tenaga ahli yang ada dibidangnya
2.Aspek non fisik dapat dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Dengan peningkatan pendidikan diharapkan masyarakat lambat laun menjadi masyarakat yang maju dan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk keluarga dan semua yang ada disekitarnya. Dengan peningkatan kesehatan diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan.

juni dwi kurnia santi
Posted on 21st June, 2009

Sebanyak 40 Persen Wilayah Jatim Rawan Pangan
Dari 29 kabupaten di Jawa Timur, 40 persen atau sebanyak 12 kabupaten termasuk rawan pangan. Kedua belas kabupaten di Jatim yang dinyatakan rawan pangan adalah Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban, Bojonegoro, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Malang, dan Pacitan. (data Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia dan Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang diungkapkan melalui Peta Kerawanan Pangan Indonesia Tahap Satu Provinsi Jawa Timur (Jatim) .Peta hasil kerja sama kedua lembaga itu diselesaikan Oktober 2003). Daerah yang memiliki tingkat kerawanan pangan paling tinggi adalah Bangkalan, Sampang, Sumenep. Penilaian terhadap ketiga kabupaten tersebut antara lain menunjukkan tingginya tingkat penduduk miskin, sebagian besar penduduk tidak tamat sekolah dasar (SD) dan buta huruf, banyak kasus balita kurang gizi, serta areal hutan dan lahan yang terdegradasi sangat luas dibandingkan dengan luas kabupaten.

Dimana suatu daerah dikatakan rawan pangan berdasarkan beberapa indikator sbb:
Penilaian kerawanan pangan merupakan manifestasi dari empat faktor utama, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan penghasilan, pemanfaatan atau penyerapan pangan, serta kerentanan pangan. Untuk hasil yang lebih akurat, penentuan penilaian rawan pangan didasarkan pada 15 indikator yang merupakan turunan dari keempat faktor utama tersebut.
Indikator penilaian pertama adalah berdasarkan faktor ketersediaan pangan, yaitu konsumsi per kapita normatif dibandingkan dengan ketersediaan bersih beras dan jagung.
Empat indikator lainnya didasarkan pada faktor akses terhadap pangan dan penghasilan, yaitu persentase orang miskin, persentase orang yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu, persentase orang yang tidak tamat sekolah dasar, serta persentase rumah tangga dengan akses listrik.
Tujuh indikator berikutnya didasarkan pada faktor penyerapan pangan, yaitu harapan hidup anak berumur satu tahun, balita bergizi kurang, persentase perempuan buta huruf, persentase anak yang tidak diimunisasi, persentase orang dengan akses air bersih, persentase orang yang bertempat tinggal lebih dari lima kilometer dari puskesmas, dan rasio jumlah orang per dokter terhadap kepadatan jumlah penduduk.
Tiga indikator terakhir merupakan turunan dari faktor kerentanan pangan, yaitu persentase areal hutan per kabupaten, areal lahan degradasi, dan areal penanaman padi yang mengalami puso. Persentase area yang mengalami pengurangan vegetasi alamiah berkepanjangan dan penanaman padi yang mengalami kerusakan total akan semakin menambah tingkat kerawanan pangan.
Tinggi rendahnya tingkat persentase dan skala penilaian keempat faktor itu di setiap daerah akan menentukan apakah daerah tersebut termasuk dalam kategori rawan pangan atau tahan pangan. Masing-masing kategori dibedakan lagi menjadi kerawanan/ ketahanan pangan sangat tinggi, tinggi, atau cukup.
Menurut data ketersediaan pangan, dari 29 kabupaten di Jawa Timur hanya Kabupaten Sidoarjo yang mengalami defisit pangan. Selebihnya merupakan daerah surplus pangan. ketersediaan pangan pada suatu daerah tidak dapat menjadi penentu daerah tersebut bebas dari rawan pangan. “Bisa jadi daerah tersebut kaya akan bahan pangan, tetapi kesadaran penduduknya sangat kurang untuk mengonsumsi sesuai dengan nilai gizi atau penduduknya sangat miskin sehingga tidak mampu membeli bahan pangan. Kerawanan pangan juga disebabkan kesulitan aksesibilitas dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang, Kenyataan di berbagai kabupaten penghasil bahan pangan menunjukkan, penggarap lahan bukanlah sekaligus pemilik lahan. Umumnya, penggarap adalah buruh dengan upah minim dan tingkat pendidikan rendah sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi pun hanya sebatas untuk memenuhi rasa lapar yang muncul.

Komentar:
Melihat permasalahan kerawanan pangan di kabupaten diatas solusi yang bisa dan harus dilakukan adalah:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sesuai nilai gizi,dimana langkah ini dapat dilakukan dengan pemberian penyuluhan dan melibatkan tomas dan toga setempat.
2. Pemerintah dearah sebaiknya:
- Mengubah lahan hutan yang terdegradasi menjadi lahan
pertanian yang produktif dan menyerap banyak tenaga kerja
sehingga dpat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat
sekitar.
- Melakukan infra stuktur pertanian,pedesaan, pembangunan
pendidikan dan kesehatan.
3. mengembangkan progam defersivikasi pangan untuk mengurangi masalh gizi buruk yang ada.
Dari masalah yang ada sangat dibutuhkan kerjasama antara pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta serta para tokoh agama dan toko masyarakat setempat, sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal.

Juni dwi Kurnia Santi
100.830.186

Endah Surya Pratiwi
Posted on 21st June, 2009

55 Desa di NTB Rawan Pangan

Sedikitnya 55 desa dari 779 desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk kategori rawan pangan. Pihak Badan Ketahanan Pangan NTB memprediksi jumlah ini cenderung meningkat di musim kemarau yang memuncak di bulan Agustus-September ini. Dari 55 desa itu, lokasinya tersebar di 29 kecamatan dari 94 total kecamatan di NTB. Kawasan yang cukup parah berada di Kabupaten Lombok Tengah dengan lima kecamatan, di Lombok Timur dengan lima kecamatan, di Lombok Barat dengan lima kecamatan, di Sumbawa dengan empat kecamatan, di Dompu empat kecamatan.
Dalam pekan-pekan ini, pihaknya telah memetakan sejumlah desa yang masuk kategori rawan pangan tingkat kritis dan sedang.
Sementara di dua desa, yaitu Desa Merta dan Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, sedikitnya ada 2.350 kepala keluarga yang warganya kini mulai mencampur beras dengan singkong untuk kebutuhan makan sehari-hari. Pencampuran makanan pokok ini, kabarnya untuk mengirit kebutuhan pokok, dari Agustus hingga Oktober mendatang selama musim kemarau ini.
Menurut Pending, pencampuran beras dan singkong sebagai makan sehari-hari bukan jadi indikator rawan pangan. Sebab, kadar vitamin beras 100 gram sama dengan ubi jalar satu genggam tangan. “Indikatornya, mungkin, lahan kering dan miring. Ini yang jadi persoalan kita,” tegasnya.

Komentar :

Dari masalah diatas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
Meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan yang mengandung nilai gizi tinggi, yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat setempat.
Untuk penanggulangan jangka panjang pemerintah diharapkan menggelar kembali program transmigrasi dari Pulau Lombok ke Sumbawa karena daerah tersebut merupakan daerah lahan kering dari tahun ke tahun.
Daerah tersebut diatas dikatakan rawan pangan bisa juga dikarenakan akses makanan yang masih kurang . Akses terhadap sumber pangan yang terbatas tersebut dapat diatasi dengan pembangunan sistem transportasi dalam daerah itu sendiri maupun ke luar daerah untuk mengakses sumber pangan lain dari daerah luar untuk peningkatan kesejahteraan warga setempat.
4. Perbaikan infrastruktur pedesaan, pengembangan lumbung pangan masyarakat, pangan olahan dan olahannya, pengembangan tanaman bernilai ekonomi
pengembangan warung desa sebagai sarana promosi pangan beragam dan bergizi seimbang
5. Perlu adanya kerjasama dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kasus kerawanan pangan didaerah tersebut.

Endah Surya Pratiwi
100830184

juni dwi kurnia santi
Posted on 21st June, 2009

Empat Kabupaten Rawan Pangan di Jateng
Sebanyak empat kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan penilaian Badan Ketahanan Pangan setempat tergolong daerah rawan pangan kronis. Ini antara lain disebabkan tingkat kemiskinan penduduknya melebihi 30 persen, sehingga akses pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masih sangat lemah.

“Daerah yang tergolong rawan itu ialah Wonosobo, Brebes, Rembang, dan Purworejo. Ini merupakan hasil penilaian yang meliputi 14 indikator,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah Gayatri Indah Cahyani saat Pertemuan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (19/2).

Menurut dia, indikator tersebut antara lain ketersediaan pangan, akses menuju pasar, atau penyerapan pangan jenis serealia oleh masyarakat. Selain daerah kronis tersebut, ada pula sejumlah daerah yang rawan pangan transient, yaitu terjadi apabila terkena bencana.
Koment:
melihat dari permasalahan diatas maka hal utama yang perlu dilakukan adalh meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut adalah dengan mengadakan pemetaan kemiskinan yang ada dan menyelesaikan masalah yang da seuai hasil pemetaan kemiskinan,dapat juga membuka lapangan kerja oleh pemerntah maupun swasta dengan pemanfaatan sunber daya yang ada di daeyah tersebut(misalnya pembentukan koperasi pleh pemerintahdan pemberian pendidikan non formal pada masyarakat).Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat di harapkan masyarakat menjadi berdaya dan mampu mengakses bahan bahan makanan yang bergizi.
Selain itu meningkatkan pengetahuan masyarkat tentang diversifikasi makanan,meningkatkan akses transportasi yang ada,Untuk mencapai semua itu diperlukan kerja sama yang sinergia antara element yang ada baik pemerintah,swasta dan masyarakat sendiri.
juni dwi kurnia santi
100.830.186

Yunita Reny Mudiasari (100830249) Alih Jalur Umum
Posted on 21st June, 2009

Warga Garut yang tersebar pada di 20 desa di 20 kecamatan, mengalami rawan pangan atau rawan daya beli dan umumnya yang mengalami nasib kurang beruntung itu berprofesi sebagai buruh tani, pekerja serabutan atau pemilik tanah pertanian kurang dari 0,2 ha.
Hal tersebut bisa terjadi akibat kemarau berkepanjangan hingga banyak lahan pertanian tak bisa diolah, banyak warga mengalami rawan pangan dan rawan daya beli. Mereka kesulitan mendapatkan mendapatkan bahan makanan akibat semua lahan pertanian yang ada mengering dan tak bisa ditanami. Warga yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani tersebut juga sulit mendapatkan kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari karena persediaan menipis, bahkan habis sama sekali.
Menurut saya, solusi untuk mengatasi rawan pangan tersebut dengan adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Beberapa alternatif solusi diantaranya yaitu :
Adanya intervensi dari pemerintah dalam rangka kewaspadaan dini untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi, yaitu dengan memberikan Pelatihan Teknis dalam pemantauan, pengumpulan, pengolahan, analisa data, dan pemetaan secara simultan.
Adanya pemberdayaan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi, yaitu dengan membentuk dan mengaktifkan posko di tingkat Kecamatan dan Desa/kelurahan.
Adanya difersifikasi pangan sehingga tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan saja sebagai makan pokok, tetapi juga mempunyai makanan pokok lain tetapi tidak melupakan kandungan gizi yang sesuai dengan angka kecukupan gizi yang harus dikonsumsi.
Adanya lumbung desa sebagai upaya dalam menyimpan bahan pangan pokok untuk menghadapai musim kemarau yang berkepanjangan.
Adanya kerjasama lintas sektor di pemerintah dalam menangani kasus tersebut.
Adanya penyuluhan atau pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai metode-metode atau solusi-solusi pertanian terbaru dalam mengatasi musim kemarau yang berkepanjangan, misal dengan pengaturan pengairan, alternatif pangan di musim kemarau dll.
Adanya bantuan dari pemerintah maupun swasta, baik berupa bantuan benih, distribusi bahan pokok, uang, pinjaman kepada para petani untuk mengolah pangan alternatif yang bisa diterapkan pada saat musim kemarau maupun semua musim.

maulina rosida
Posted on 21st June, 2009

Nama : Maulina Rosida
NIM : 100830194

Kerawanan Pangan di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Terdapat beberapa factor penyebab terjadinya kerawanan pangan diantaranya bencana alam, keterbatasan akses, pengetahuan, atau karena kebijakan dari pemerintah.
Kondisi kerawanan pangan memang sudah menjadi salah satu program pemerintah untuk menanggulanginya. Misalnya terdapat bantuan pangan untuk daerah yang terkena bencana alam, baik berupa kebanjiran, kekeringan, tanah longsor dan sebagainya. Selain itu juga daerah yang tidak punya akses air bersih, listrik, maupun transportasi juga telah mendapat perhatian.
Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan daerah-daerah terpencil, memang tidak mudah untuk menjangkau dan mengatasi masalah kerawanan pangan di seluruh wilayah Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangatlah penting, karena merekalah yang benar-benar mengetahui kondisi daerah masing-masing apakah telah tercukupi kebutuhan (terutama dalam pangan) atau belum. Sebuah akses inormasi dari daerah ke pusat serta data yang akurat adalah faktor pendukung dalam hal ini.
Dalam hal ini, saya akan mencoba mengungkapkan sebuah kasus kerawanan pangan pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu di wilayah Entikong (Kalimantan Barat). Sangat ironis sekali pada saat pemenuhan kebutuhan pangan suatu wilayah negara dipenuhi oleh negara lain, sedangkan di lain pihak negara tersebut masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan pangan daerahnya. Di wilayah Entikong, produk makanan yang tersedia banyak yang berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia. Memang, jarak antara wilayah Entikong dengan negara Malaysia tidak terlalu jauh, dan kemungkinan besar akses untuk pemenuhan kebutuhan juga lebih mudah dan murah. Namun, dalam hal ini apakah negara tidak memperhatikan. Misalkan negara adalah sebuah keluarga, dengan pemerintahan sebagai kepala rumah tangga dan daerah adalah anak-anak dalam keluarga tersebut, apakah seorang kepala rumahtangga akan membiarkan begitu saja beberapa anaknya memperoleh makanan dari tetangganya padahal dia bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut?
Kemudahan akses di daerah terpencil sangat diperlukan, kemudahan ini bisa berupa kemudahan transportasi sampai dengan kemudahan biaya (murah). Karena memang, pada kenyataanya di wilayah Entikong cenderung memilih bahan pangan yang berasal dari Malaysia karena selain mudah dalam mendapatkanya, juga harga yang ditawarkan murah dan terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut.
Memang, wilayah Indonesia begitu besar dengan ribuan pulau. Tapi dalam hal ini perhatian dan kebijakan dari pemerintah diperlukan guna memantau dan menyelesaikan permasalahan di setiap daerah yang ada tanpa ada sebuah diskriminasi, baik itu dlam hal kemudahan akses maupun ketersediaan pangan, sehingga setiap masalah yang terjadi terutama dalam penyediaan pangan dapat dinikmati atau dipenuhi oleh seluruh negeri dari sabang sampai merauke, dengan ribuan pulau didalamnya.

ari christiana
Posted on 22nd June, 2009

Salah satu daerah rawan pangan di Indonesia adalah Kabupaten Sambas di samping tujuh kabupaten lain di propvinsi Kalbar.
Kondisi ini terjadi karena Karakteristik wilayah di Kabupaten Sambas dicirikan dengan : 1) Kawasan budidaya yang sebagian besar berupa lahan gambut, dan dataran rendah dengan curah hujan yang sedikit; 2) Kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan) masih rendah; 3) Proporsi penduduk miskin masih tinggi; 4) Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian; 5) Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi dan akses terhadap permodalan terbatas.
Alternatif strategi kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah peningkatan daya beli masyarakat melalui diversifikasi usaha, penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan non pertanian yang berbasis di pedesaan. Di Sambas pengembangan industri hilir untuk komoditas jeruk dapat berperan sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani. Selain itu kebijakan yang ditempuh adalah untuk Jangka Pendek: a) Program pengembangan kawasan agribisnis terpadu (KUAT), b) Peningkatan pemberdayaan kelembagaan/program terkait pangan, gizi dan kesehatan dan c) Peningkatan pengetahuan pengasuhan anak balita pada kaum wanita.
Sementara alternatif kebijakan untuk Jangka Menengah : a) Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan perekonomian daerah, b) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, c) Peningkatan ketrampilan kaum perempuan dan Pengembangan industri pengolahan di pedesaan dengan bahan baku lokal. Jangka panjang : a) Peningkatan sarana dan prasarana terutama transportasi (jalan, perahu, angkutan umum) dan kesehatan, dan b) Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan industri pengolahan di pedesaan dengan bahan baku lokal.

muhammad sholihuddin
Posted on 22nd June, 2009

Muhammad sholihuddin
100830213
Daerah rawan pangan yang menempati peringkat tertinggi berdasarkan peta rawan pangan adalah Kab. Sampang (rosihan02.googlepages.com/jatim.jpg) . Peringkat ini didasarkan pada indikator kerawanan pangan WFP (World Food Programmed) dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dalam analisis Wilayah Rawan Pangan Dan Rawan Gizi Kronis, BadanPenelitian dan Pengambangan pertanian 2006 (pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/LHP_MEWA_2006.pdf).
Untuk menanggulanginya diperlukan kerjasama antara berbagai pihak karena Karaktenistik wilayah dan rumah tangga rawan pangan dan gizi kronis di Kabupaten Sampang dicirikan dominasi lahan tegalan/ladang sebagai basis pertanian. Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai sehingga mobilitas penduduk dan pergerakan roda perekonomian menjadi relatif lambat. Selain luasan yang sempit, masalah dalam pemilikan lahan adalah lahan kering dengan produktivitas rendah. Lapangan kerja diluar pertanian di kedua kabupaten sangat terbatas. Angka kemiskinan di Kabupaten sebesar 42.4 persen. Rataan pendapatan rumah tangga rawan pangan di Sampang sekitar Rp 474 ribu/kapita/tahun.
Pemilikan aset rumah tangga rawan pangan dan gizi kronis di Sampang juga kurang memadai hanya lahan dan ternak dengan jumlah terbatas. Makanan pokok berupa campuran beras dan jagung dengan frekuensi konsumsi 2 kali sehari dan keragamannya juga rendah. Kebanyakan rumah tangga tidak memiliki simpanan (cadangan) bahan pangan. Di Kabupaten Sampang, kekurangan pangan parah terjadi pada bulan Agustus.
Alternatif kebijakan penanggulangan rawan pangan dan gizi kronis adalah dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap pangan dan mendorong tumbuhnya aktifitas perekonomian di tingkat wilayah dan rumah tangga. Secara terinci kebijakan tersebut untuk Jangka pendek:
1.Pemberian bantuan pangan kepada rumah tangga rawan pangan beresiko tinggi,
2.Pengembangan paket bantuan sarana produksi pertanian, ternak dan pembiayaan,
3.Pengembangan usaha industri yang dapat memanfaatkan potensi sumberdaya lokal khususnya hasil-hasil pertanian,
4.Pemberdayaan kelembagaan pangan dan gizi yang sudah ada di lingkungan masyarakat.
Jangka Menengah:
1.Peningkatan kapasitas lahan pertanian melalui upaya perluasan areal dan atau peningkatan intensitas tanam,
2.Mendorong berkembangnya diversifikasi pertanian dan diversifikasi sumber usaha,
3.Pembatasan luas absentee land,
4.Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan
5.Mengembangkan kesadaran sosial masyarakat dalam kegiatan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
Jangka Panjang :
1.Konservasi dan rehabilitasi daerah tangkapan air dan resapan air,
2.Pengendalian laju pertambahan penduduk.

Ana Christiani
Posted on 22nd June, 2009

Ana Christiani
NIM : 100830286
5 Daerah di JaTEng Rawan Pangan
Memasuki musim kemarau,sebanyak 5 daerah di Jateng diantaranya Tegal,Banjarnegara,Rembang,Pemalang dan kabupaten Demak mengalami rawan pangan.
Pemetaan daerah rawan pangan itu berdasarkan indikator yang disusun Departemen Pertanian dengan program pangan dunia,jadi bukan hanya krn pangan.
Sejumlah indikator yg menentukan daerah rawan pangan diantaranya tingkat produksi dan ketersediaan pangan,kemiskinan,angka harapan hidup,kematian bayi,balita kurang gizi dan akses terhadap air bersih,fasilitas kesehatan dan listrik.
Terutama Kab.Demak,warga Demak tsb merasa kewalahan untuk mencukupi biaya hidup krn hasil tangkapan ikan tidak mencukupi,sementara mereka yg mengandalkan tambak bandeng dan udang juga gagal panen.Akibatnya,warga tidak mampu membeli beras dan untuk bertahan hidup warga terpaksa makan nasi aking atau sisa nasi yg dikeringkan lalu dimasak ulang.
Untuk meminimalisasi jumlah daerah rawan pangan,telah diterapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dengan cara melakukan pemantauan indikator.Ada tim yg turun ke daerah-daerah yg melakukan monitoring.Jawa Tengah sudah tidak ada lagi daerah tertinggal,yg ada hanya terpencil.Hal itu tentu bisa mengurangi sejumlah indikator yg ada.
Sedangkan 4 daerah di Jateng yg rawan kekeringan tsb yaitu,Kab.Pemalang,Rembang,Blora dan Wonogiri.Khusus untuk daerah Wonogiri,pada tahun ini Pemprov Jateng telah melakukan program pencarian sumber mata air,sedangkan tahun 2007,program akan dilanjutkan dg melakukan pengangkatan air,mendayagunakan air tanah dg sumur-sumur pantai.Karena kekeringan merupakan suatu fenomena alam.
untuk meminimalisir masalah yg mungkin dihadapi masyarakat nanti,solusinya dengan cara memberikan bibit baru.Yang paling penting adalah pola tanam dari petani itu sendiri harus disesuaikan dg kondisi alamnya.

Candra Oktavia Muryanti
Posted on 23rd June, 2009

Enam Kecamatan Berisiko Tinggi Rawan Pangan dan Gizi

GROBOGAN - Berdasarkan data 2004, setidaknya ada enam kecamatan di Kabupaten Grobogan yang dinyatakan berisiko tinggi terhadap terjadi rawan pangan dan gizi. Keenam kecamatan tersebut adalah Gubug, Tanggungharjo, Kedungjati, Klambu, Tawangharjo, dan Ngaringan.

Sepuluh kecamatan lainnya dinyatakan berisiko sedang terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi, yaitu Tegowanu, Godong, Penawangan, Brati, Grobogan, Purwodadi, Toroh, Geyer, Wirosari, dan Pulokulondan. Sementara itu Kecamatan Kradenan dan Gabus dinyatakan berisiko rendah.

Bupati Grobogan, H Agus Supriyanto SE, meminta kepada kepala badan/dinas dan kepala bagian agar melaksanakan deteksi dini menyangkut kemungkinan terjadinya kerawanan pangan, baik kondisi kronis maupun transien. Sehingga, dapat diambil tindakan jangka pendek dan panjang.

”Dikatakan rawan pangan kronis, karena kerawanan pangannya berkelanjutan dan terjadi sepanjang waktu. Itu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan SDM-nya. Akibatnya, masyarakatnya miskin. Adapun daerah rawan pangan transien, adalah karena bencana alam, musibah, kerusuhan, dan lainnya yang bersifat mendadak,” jelasnya.

Bupati juga meminta kepada kepala badan/dinas untuk memantau perkembangannya serta mengambil langkah konkret secara koordinatif, supaya tidak terjadi kerawanan pangan dan gizi yang lebih akut.

”Saya minta para camat agar lebih meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat, mengambil langkah preventif, dan melaporkan hasilnya kepada saya secara berkelanjutan,” kata Bupati Agus Supriyanto dalam Rapat Koodinasi Dewan Ketahanan Pangan Grobogan di Gedung Riptaloka, kemarin.

Ditambahkannya, rapat tersebut merupakan wahana untuk memadukan visi dan misi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi, dalam mewujudkan ketahan pangan yang lebih realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

”Secara kelembagaan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah pangan. Itu dapat dilihat dengan dibentuknya institusi ketahanan pangan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten,” ujar dia.(H3-50a)

Candra Oktavia Muryanti
Posted on 23rd June, 2009

Enam Kecamatan Berisiko Tinggi Rawan Pangan dan Gizi
GROBOGAN - Berdasarkan data 2004, setidaknya ada enam kecamatan di Kabupaten Grobogan yang dinyatakan berisiko tinggi terhadap terjadi rawan pangan dan gizi. Keenam kecamatan tersebut adalah Gubug, Tanggungharjo, Kedungjati, Klambu, Tawangharjo, dan Ngaringan.
Sepuluh kecamatan lainnya dinyatakan berisiko sedang terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi, yaitu Tegowanu, Godong, Penawangan, Brati, Grobogan, Purwodadi, Toroh, Geyer, Wirosari, dan Pulokulondan. Sementara itu Kecamatan Kradenan dan Gabus dinyatakan berisiko rendah.
Bupati Grobogan, H Agus Supriyanto SE, meminta kepada kepala badan/dinas dan kepala bagian agar melaksanakan deteksi dini menyangkut kemungkinan terjadinya kerawanan pangan, baik kondisi kronis maupun transien. Sehingga, dapat diambil tindakan jangka pendek dan panjang.
Bupati juga meminta kepada kepala badan/dinas untuk memantau perkembangannya serta mengambil langkah konkret secara koordinatif, supaya tidak terjadi kerawanan pangan dan gizi yang lebih akut.
Ditambahkannya, rapat tersebut merupakan wahana untuk memadukan visi dan misi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi, dalam mewujudkan ketahan pangan yang lebih realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Komentar saya:
Tingkat SDM yang relatif rendah mengakibatkan pemanfaatan SDA yang kurang optimal,sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dan berakibat pada kondisi rawan pangan dan gizi yang kronis maupun transien.
Dikatakan rawan pangan kronis, karena kerawanan pangannya berkelanjutan dan terjadi sepanjang waktu. Itu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan SDM-nya. Akibatnya, masyarakatnya miskin. Adapun daerah rawan pangan transien, adalah karena bencana alam, musibah, kerusuhan, dan lainnya yang bersifat mendadak.
Saran saya:
1.Perlu adanya peningkatan SDM masyarakat regional sehingga pemanfaatan SDA menjadi lebih maximum untuk jangka waktu yang panjang.
2.Agar para Pejabat yang terkait lebih meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat, mengambil langkah preventif, dan melaporkan hasilnya secara berkelanjutan agar bisa di monitoring secara tepat, cepat, dan cermat.

Candra Oktavia Muryanti
Posted on 23rd June, 2009

nama :Candra Oktavia Muryanti
NIM :100830266
No Absen :29
Enam Kecamatan Berisiko Tinggi Rawan Pangan dan Gizi
GROBOGAN - Berdasarkan data 2004, setidaknya ada enam kecamatan di Kabupaten Grobogan yang dinyatakan berisiko tinggi terhadap terjadi rawan pangan dan gizi. Keenam kecamatan tersebut adalah Gubug, Tanggungharjo, Kedungjati, Klambu, Tawangharjo, dan Ngaringan.
Sepuluh kecamatan lainnya dinyatakan berisiko sedang terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi, yaitu Tegowanu, Godong, Penawangan, Brati, Grobogan, Purwodadi, Toroh, Geyer, Wirosari, dan Pulokulondan. Sementara itu Kecamatan Kradenan dan Gabus dinyatakan berisiko rendah.
Bupati Grobogan, H Agus Supriyanto SE, meminta kepada kepala badan/dinas dan kepala bagian agar melaksanakan deteksi dini menyangkut kemungkinan terjadinya kerawanan pangan, baik kondisi kronis maupun transien. Sehingga, dapat diambil tindakan jangka pendek dan panjang.
Bupati juga meminta kepada kepala badan/dinas untuk memantau perkembangannya serta mengambil langkah konkret secara koordinatif, supaya tidak terjadi kerawanan pangan dan gizi yang lebih akut.
Ditambahkannya, rapat tersebut merupakan wahana untuk memadukan visi dan misi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi, dalam mewujudkan ketahan pangan yang lebih realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Komentar saya:
Tingkat SDM yang relatif rendah mengakibatkan pemanfaatan SDA yang kurang optimal,sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dan berakibat pada kondisi rawan pangan dan gizi yang kronis maupun transien.
Dikatakan rawan pangan kronis, karena kerawanan pangannya berkelanjutan dan terjadi sepanjang waktu. Itu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan SDM-nya. Akibatnya, masyarakatnya miskin. Adapun daerah rawan pangan transien, adalah karena bencana alam, musibah, kerusuhan, dan lainnya yang bersifat mendadak.
Saran saya:
1.Perlu adanya peningkatan SDM masyarakat regional sehingga pemanfaatan SDA menjadi lebih maximum untuk jangka waktu yang panjang.
2.Agar para Pejabat yang terkait lebih meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat, mengambil langkah preventif, dan melaporkan hasilnya secara berkelanjutan agar bisa di monitoring secara tepat, cepat, dan cermat.

Candra Oktavia Muryanti
Posted on 23rd June, 2009

Nama : Candra Oktavia Muryanti
NIM : 10830266
NoAbsen : 29
4 kota di Sumsel terancam rawan pangan
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel menyebutkan, terdapat empat kota di Sumsel yang rawan terhadap ketahanan pangan, yakni Kota Palembang,Prabumulih, Pagaralam,dan Lubuklinggau. Ini disebabkan Sumsel tidak memiliki daerah penyimpan (lumbung) beras, sehingga kabupaten/kota yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas sangat rentan terjadinya kekurangan pangan.
Padahal menurut Wakil Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel Leonardo Hutabarat yang kami kutip dari harian SINDO, produksi beras di Sumsel mencapai 1,9 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan total hanya sebesar 75.000 ton per bulan atau 900.000 ton per tahun. Dengan jumlah tersebut, Sumsel termasuk kawasan yang surplus beras. Dan jika ini dapat dikelola dengan baik, maka kerawanan pangan tidak akan pernah terjadi
Leonardo mengungkapkan,kebiasaan yang terjadi di Sumsel yakni ketika musim panen, semua hasil pertanian langsung dijual ke luar daerah,seperti Lampung. Sementara, pihak kabupaten/ kota tersebut tidak memiliki stok yang disimpan pada suatu lumbung. Sehingga pada saat tertentu, Sumsel kembali membeli beras dari luar daerah.
Idealnya, setiap kabupaten/kota memiliki satu kawasan lumbung pangan. Namun, hingga kini hanya 10 desa yang baru memulai program Lumbung Desa dari 2.500 lebih jumlah desa di wilayah Sumsel. Semua itu akhirnya kembali pada perhatian pemerintah dan orang yang terkait di dalamnya. Sebab, dengan visi lumbung pangan dan surplus produksi beras yang ada, sangat disayangkan apabila kasus gizi buruk ditemukan di Sumsel disebabkan oleh rawan pangan.
Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dengan membuat lumbung beras di daerah sentra produksi beras, untuk menyeimbangkan persediaan dan kebutuhan serta menutup pasokan dari luar daerah.
Komentar:
1.Rawan pangan di Sumsel terjadi karena kurang maximumnya pengelolaan beras yang telah dihasilkan, padahal daerah Sumsel merupakan kawasan yang surplus beras.
2.Kurangnya daerah lumbung pangan di Sumsel.
3.Kebiasaan masyarakat Sumsel menjual seluruh hasil panen keluar daerah tanpa memperhatikan kebutuhan daerahnya Sendiri.

Saran:
1.Peningkatan SDM masyarakat setempat agar pengelolaan beras yang dihasilkan lebih maximum. Termasuk memperhatikan kebutuhan daerahnya sendiri.
2.Mengadakan program lumbung pangan guna meningkatkan jumlah lumbung pangan di Sumsel.
3.Memenuhi kebutuhan pangan di daerahnya sendiri baru kemudian menjual sisanya keluar daerah.

hamdani azis
Posted on 25th June, 2009

Sebanyak 40 Persen Wilayah Jatim Rawan Pangan
Jakarta, Kompas - Dari 29 kabupaten di Jawa Timur, 40 persen atau sebanyak 12
kabupaten termasuk rawan pangan. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat, yang
terdiri atas enam kabupaten, seluruhnya dinyatakan rawan pangan.
Demikian data Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia dan Program Pangan Dunia
Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang diungkapkan melalui Peta Kerawanan Pangan
Indonesia Tahap Satu Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Peta hasil kerja sama kedua lembaga itu diselesaikan Oktober 2003.
Kedua belas kabupaten di Jatim yang dinyatakan rawan pangan adalah Bangkalan,
Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban, Bojonegoro, Probolinggo, Situbondo,
Bondowoso, Lumajang, Malang, dan Pacitan. Di NTB, kabupaten yang rawan pangan
itu adalah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima.
“Ini memang mengejutkan. Menurut data ketersediaan pangan, dari 29 kabupaten di
Jawa Timur hanya Kabupaten Sidoarjo yang mengalami defisit pangan. Selebihnya
merupakan daerah surplus pangan. Begitu juga di NTB, keenam kabupatennya adalah
daerah surplus pangan,” kata Kepala Bidang Sistem Informasi Ketahanan Pangan
Pusat Kewaspadaan Pangan Departemen Pertanian Iwan Fortuna Malonda di Jakarta,
Selasa (6/1).
Menurut Iwan, ketersediaan pangan pada suatu daerah tidak dapat menjadi penentu
daerah tersebut bebas dari rawan pangan. “Bisa jadi daerah tersebut kaya akan
bahan pangan, tetapi kesadaran penduduknya sangat kurang untuk mengonsumsi
sesuai dengan nilai gizi atau penduduknya sangat miskin sehingga tidak mampu
membeli bahan pangan. Kerawanan pangan juga disebabkan kesulitan aksesibilitas
dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang,” katanya.
Kenyataan di berbagai kabupaten penghasil bahan pangan menunjukkan, penggarap
lahan bukanlah sekaligus pemilik lahan. Umumnya, penggarap adalah buruh dengan
upah minim dan tingkat pendidikan rendah sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan
konsumsi pun hanya sebatas untuk memenuhi rasa lapar yang muncul.
Indikator rawan pangan
Penilaian kerawanan pangan merupakan manifestasi dari empat faktor utama, yaitu
ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan penghasilan, pemanfaatan atau
penyerapan pangan, serta kerentanan pangan. Untuk hasil yang lebih akurat,
penentuan penilaian rawan pangan didasarkan pada 15 indikator yang merupakan
turunan dari keempat faktor utama tersebut.
Indikator penilaian pertama adalah berdasarkan faktor ketersediaan pangan, yaitu
konsumsi per kapita normatif dibandingkan dengan ketersediaan bersih beras dan
jagung.
Empat indikator lainnya didasarkan pada faktor akses terhadap pangan dan
penghasilan, yaitu persentase orang miskin, persentase orang yang bekerja kurang
dari 15 jam per minggu, persentase orang yang tidak tamat sekolah dasar, serta
persentase rumah tangga dengan akses listrik.
Tujuh indikator berikutnya didasarkan pada faktor penyerapan pangan, yaitu
harapan hidup anak berumur satu tahun, balita bergizi kurang, persentase
perempuan buta huruf, persentase anak yang tidak diimunisasi, persentase orang
dengan akses air bersih, persentase orang yang bertempat tinggal lebih dari lima
kilometer dari puskesmas, dan rasio jumlah orang per dokter terhadap kepadatan
jumlah penduduk.
Tiga indikator terakhir merupakan turunan dari faktor kerentanan pangan, yaitu
persentase areal hutan per kabupaten, areal lahan degradasi, dan areal penanaman
padi yang mengalami puso. Persentase area yang mengalami pengurangan vegetasi
alamiah berkepanjangan dan penanaman padi yang mengalami kerusakan total akan
semakin menambah tingkat kerawanan pangan.
Tinggi rendahnya tingkat persentase dan skala penilaian keempat faktor itu di
setiap daerah akan menentukan apakah daerah tersebut termasuk dalam kategori
rawan pangan atau tahan pangan. Masing-masing kategori dibedakan lagi menjadi
kerawanan/ ketahanan pangan sangat tinggi, tinggi, atau cukup.
Dari dua provinsi yang dipetakan tingkat kerawanan pangannya, terdapat enam
kabupaten yang dinyatakan mempunyai tingkat kerawanan pangan paling tinggi.
Keenam kabupaten tersebut adalah Bangkalan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat,
Lombok Tengah, dan Dompu.
Penilaian terhadap keenam kabupaten tersebut antara lain menunjukkan tingginya
tingkat penduduk miskin, sebagian besar penduduk tidak tamat sekolah dasar (SD)
dan buta huruf, banyak kasus balita kurang gizi, serta areal hutan dan lahan
yang terdegradasi sangat luas dibandingkan dengan luas kabupaten.
Kabupaten Sampang, misalnya, dari total penduduk sekitar 750.000 jiwa, 40
persennya adalah penduduk miskin, sama seperti Kabupaten Lombok Barat, Lombok
Tengah, dan Dompu yang masing-masing berpenduduk sekitar 670.000 jiwa, 750.000
jiwa, dan 181.000 jiwa. Kabupaten Bangkalan yang berpenduduk sekitar 800.000
jiwa, hampir 30 persen penduduk miskin.
Peta kerawanan pangan ini juga menunjukkan 50 persen penduduk Kabupaten Sampang
tidak tamat SD, lebih kurang 50 persennya tidak mampu mengakses air bersih dan
listrik. Selain itu, hampir 25 persen anak berusia di bawah lima tahun kurang
gizi. Hal yang kurang lebih sama terjadi di lima kabupaten lain yang paling
rawan pangan di Jawa Timur dan NTB.
Selain itu, Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Sumenep hampir tidak lagi memiliki
areal hutan. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Dompu memiliki
tingkat kerusakan lahan hingga 25 persen dari total luas daerahnya.
Adanya peta rawan pangan ini direkomendasikan kepada masing-masing daerah guna
meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan, pengentasan orang miskin,
perubahan kerawanan pangan menuju ketahanan pangan, dan peningkatan kesiapan
masyarakat dalam menghadapi bencana.
Iwan menambahkan, pemilihan wilayah Jawa Timur dan NTB semata-mata berdasarkan
alasan, keduanya telah mempunyai badan ketahanan pangan di pemerintahan daerah
masing-masing dan keduanya merupakan daerah pertama yang bersedia bekerja sama
dengan Dewan Ketahanan Pangan RI dalam realisasi pembuatan peta rawan pangan.
Presiden Megawati Soekarnoputri pun merespons positif adanya peta kerawanan
pangan yang pertama kali di Indonesia ini. Atas instruksi presiden, pembuatan
peta rawan pangan akan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dan akan mulai
dilaksanakan tahun 2004 ini. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif karena
penyusunan peta kerawanan pangan ini dilakukan demi kepentingan daerah.
Sulit dipecahkan
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance
(Indef), Bustanul Arifin, berpendapat masalah rawan pangan ini sulit dipecahkan.
“Permasalahan rawan pangan adalah masalah yang sudah terstruktur, sulit untuk
dipecahkan dalam jangka waktu pendek. Langkah mendasar adalah pemerintah harus
mendobraknya dengan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Bustanul, persoalan rawan pangan menyangkut tidak saja ketersediaan
bahan pangan, tetapi juga aspek nonfisik dan fisik. Aspek nonfisik ini, katanya,
menyangkut masalah pendidikan, sosial, dan kesehatan. (k08)

Muhammad Deni K
Posted on 28th June, 2009

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan dibidang sosial, ekonomi, dan politik. Jumlah penduduk miskin terus meningkat, dengan demikian semakin banyak orang yang menghadapi rawan pangan. Secara umum, Indonesia mempunyai permasalahan serius yang berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga untuk 10 tahun terakhir seperti halnya prevalensi anak-anak kurang gizi.

Terjadinya kasus rawan pangan dan gizi buruk di beberapa daerah, menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi baik ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri.

Masalah ketahanan pangan memiliki dimensi tersendiri dilihat dari keamanan pangan, keanekaragaman pangan dan kualitas pangan. Pangan sebagai kebutuhan pokok terpenting, memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan kondisi kesehatan, kecerdasan dan produktivitas sumberdaya manusia. Di samping itu pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan fondasi kuat untuk pembentukan kualitas manusia bangsa Indonesia, merupakan pilar bagi pembangunan ekonomi dan sektor lainnya, serta merupakan wahana untuk memenuhi hak azasi setiap insan atas pangan.

Oleh karena itu berbagai program pembangunan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat kabupaten/kota perlu lebih diarahkan pada dukungan fasilitasi peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, distribusi dan aksesibilitas pangan dan perbaikan konsumsi pangan antara lain: (1) pemanfaatan potensi dan keragaman sumberdaya lokal secara efisien dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi; (2) pengembangan sarana prasarana yang mendukung produksi pangan; (3) peningkatan pelayanan penyuluhan dan pendampingan ketahanan pangan masyarakat (4) pengembangan perdagangan pangan regional dan antar daerah; (5) pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan (6) peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui upaya diversifikasi konsumsi pangan (7) revitalisasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagai sistem pemantauan secara dini rawan pangan serta (8) serta fasilitasi terhadap permasalahan lain yang terkait dengan penanganan kelompok rawan pangan diatas.

Dalam upaya penanganan kerawanan pangan, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan World Food Programe (WFP) telah menyusun peta kerawanan pangan/Food Insecurity Atlas (FIA) yaitu suatu alat untuk mengetahui daerah rawan pangan dengan permasalahan yang melatarbelakangi kejadian rawan pangan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan kebijakan bagi penanggulangan kerawanan pangan.

Analisis yang dilakukan pada pemetaan FIA tidak mengikutsertakan daerah perkotaan, tetapi hanya dilakukan pada 265 kabupaten di 30 propinsi, karena kerawanan pangan di daerah perkotaan harus dianalisis secara terpisah sebab mempunyai karakteristik tersendiri.

Penyusunan peta FIA dilakukan pada daerah rawan pangan kronis dan rawan pangan transien. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan SDA dan keterbatasan kemampuan SDM sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

Indikator kerawanan pangan kronis tercakup dalam 3 aspek/dimensi rawan pangan yaitu: Masalah Kesehatan, Masalah Ketersediaan Pangan, Masalah Kemiskinan. Sedangkan indikator untuk kerawanan pangan transien, menggambarkan aspek dari pengaruh lingkungan alam dan iklim, meliputi indikator : (1) Persentase daerah tak berhutan; (2) Persentase Puso, (3) Daerah rawan longsor dan banjir ; (4) Fluktuasi/penyimpangan curah hujan.

Berdasarkan analisis peta FIA yang melatarbelakangi terjadinya kerawanan pangan pada 100 kabupaten sesuai dengan tingkat prioritasnya, maka permasalahan dominan yang ditemui pada masing-masing kabupaten antara lain : (1) aspek ketersediaan pangan, meliputi : konsumsi normatif perkapita terhadap ratio ketersediaan bersih padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu; (2) akses terhadap pangan dan matapencaharian, meliputi indikator : persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meliputi : persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, Persentase penduduk tanpa akses listrik ; (3) aspek kesehatan dan gizi, meliputi : angka harapan hidup pada saat lahir, berat badan balita dibawah standar, angka kematian bayi, Penduduk tanpa akses ke air bersih, Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 km dari Puskesmas ; (4) masalah sarana, meliputi ketiadaan akses jalan, ketiadaan akses listrik, ketiadaan akses ke air bersih; (5} masalah pendidikan : perempuan buta huruf

Informasi permasalahan hendaknya menjadikan perhatian untuk diwaspadai dan dipelajari oleh Pemerintah Daerah, mengingat kejadian rawan pangan dapat berkembang ketingkat yang lebih serius, seperti kelaparan atau gizi buruk jika tidak mendapat penanganan secara cepat dan tepat.

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan ini terjadi apabila setiap individu hanya mampu memenuhi 80 % kebutuhan pangan dan gizi hariannya.

Pada dasarnya terjadinya kerawanan pangan dan kelaparan disebabkan masalah kekurangan pangan akibat antara lain: (1) rendahnya ketersediaan pangan dari produksi setempat maupun pasokan dari luar; (2) gangguan distribusi karena kerusakan sarana dan prasarana serta keamanan distribusi; (3) terjadinya bencana alam menyebabkan suatu wilayah/daerah terisolasi; (4) kegagalan produksi pangan; (5) gangguan kondisi sosial.

Munculnya kasus rawan pangan dan gizi menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan dan akses terhadap pangan serta konsumsi pangan yang bergizi dan seimbang masih menjadi masalah bagi masyarakat. Terjadinya rawan pangan dikarenakan laju pertumbuhan produksi pangan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, serta adanya faktor alam, seperti bencana alam, anomali iklim, rusaknya sumberdaya alam dan lingkungan.

Berdasarkan sifatnya kerawanan pangan dibedakan menjadi dua yaitu kerawanan pangan sementara dan kerawanan pangan khronis. Kerawanan pangan sementara terjadi karena individu tidak mampu memperoleh pangan yang cukup pada suatu waktu karena sebab-sebab tertentu yang terjadi secara mendadak seperti bencana alam. Kerawanan pangan khronis terjadi karena individu tidak mampu memperoleh pangan yang cukup dalam jangka waktu yang lama.

Kondisi kerawanan pangan yang lebih parah akan berdampak pada terjadinya kelaparan dimana individu tidak mampu memenuhi 70 % dari kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama 2 bulan dan diikuti dengan penurunan berat badan karena masalah daya beli dan atau masalah ketersediaan pangan.

Dampak dari kerawanan pangan dan kekurangan gizi dapat terjadi pada skala makro dan skala mikro. Pada skala mikro dampaknya terhadap semua kelompok umur yaitu para orang tua, orang dewasa, anak-anak, bayi dan para wanita termasuk juga wanita hamil. Berbagai dampak yang ditimbulkan sebagai berikut:

(1) Malnutrisi pada orang tua disebabkan kekurangan makanan dan penurunan kesehatan, menyebabkan kesempatan bekerja & pendapatan menurun dan umur harapan hidup rendah

(2) Penurunan derajat kesehatan dan kemampuan fisik usia produktif. Kesakitan meningkat, absensi meningkat, pertumbuhan & daya tangkap menurun, kesegaran fisik menurun, prestasi oleh raga jelek, interaksi sosial kurang, kriminalitas meningkat

(3) Malnutrisi pada wanita hamil dan meningkatnya angka kematian ibu, perkembangan otak janin dan pertumbuhan terhambat, berat bayi ahir rendah

(4) Penurunan derajad kesehatan pada anak-anak, keterbelakangan mental, penyapihan yang tidak cukup waktu sehingga mudah terkena infeksi serta kekurangan makanan.

(5) Penurunan berat badan bayi, meningkatnya angka kematian, terganggunya perkembangan mental dan meningkatnya resiko terkena penyakit kronis setelah dewasa.

Sedangkan dampak yang terjadi pada skala makro, adalah timbulnya permasalahan pada kehidupan masyarakat, dengan ditandai sulitnya mata pencaharian, daya beli masyarakat menurun tajam yang kemudian dapat menjadi penyebab tingginya tingkat kriminalitas seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Akibat yang lebih membahayakan lagi adalah, dimana setiap individu berupaya untuk memperoleh kebutuhan hidup tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN

1. Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data, dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi. SKPG merupakan suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi, yang berjalan terus menerus. Oleh karena itu penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi diharapkan dapat diandalkan sebagai alat pemantauan dini, pengolahan dan analisis data, peramalan, pemetaan, maupun perencanaan penanggulangan/intervensi masalah kerawanan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor.

Melalui kegiatan analisis situasi pangan dan gizi yang didasarkan pada data laporan rutin yang tersedia, atau berdasar hasil survei-survei khusus, dapat dijadikan bahan pengambilan Keputusan ataupun Tindakan Penanganan Masalah Krisis Pangan dan Gizi. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi serta evaluasi program jangka panjang maupun program jangka pendek.

Informasi yang dihasilkan dari penerapan SKPG melalui tindakan peramalan secara berkala dapat dijadikan bahan tindakan prefentif terhadap produksi pangan, dengan mewaspadai situasi, melakukan pemantauan tanda-tanda secara intensif Selain itu dipergunakan apabila terjadi ancaman terjadinya krisis pangan, dengan melakukan analisis Indikator dan, krisis pangan/ kelaparan tingkat rumah tangga, gizi kurang dan gizi buruk,

Dengan terjadinya krisis pangan akibat kekeringan, banjir, serangan hama dan penyakit membawa dampak yang memberatkan kehidupan masyarakat, terutama yang tidak memiliki ketahanan ekonomi termasuk para petani di pedesaan yang ikut dalam proses produksi. Untuk menanggulangi dampak krisis tersebut dilaksanakan langkah mendesak melalui intervensi. Jenis intervensi sebagai upaya penanggulangan masalah pangan ditetapkan berdasarkan jenis masalah dengan memperhatikan keadaan daerah.

Melalui kegiatan SKPG dilakukan identifikasi dan inventarisasi daerah rawan pangan kronis dan transient secara dini, sehingga dapat diketahui daerah dan kelompok masyarakat tani (beberapa kelompoktani) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya dan sebab-sebab terjadinya kerawanan pangan

2. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

Kegiatan penanganan daerah rawan pangan telah dimulai sejak tahun 2002 dalam bentuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Pada tahun berikutnya PDRP tidak lagi dalam bentuk BLM, akan tetapi merupakan kegiatan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan karena terkena dampak bencana.

PDRP tahun 2004 selain sudah diberikan batasan-batasan dalam Pedoman Umum Program Peningkatan Ketahanan Pangan TA 2004 tentang bentuk bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pemanfaatan dana PDRP, masih dipandang perlu untuk memberikan Pedomam Umum Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Tahun 2004.

Pada tahun 2006 alokasi dana dikabupaten digabungkan dengan dana kegiatan Desa Mandiri Pangan yaitu rata-rata sebesar Rp.50 juta. Pemanfaatan dana di kabupaten adalah Rp.25 juta untuk kegiatan identifikasi melalui penerapan SKPG dan Rp.25 juta untuk keperluan intervensi.

Bagi kabupaten yang tidak terdapat alokasi dana Tugas Pembantuan, maka dananya dititipkan di provinsi berupa dana dekonsentrasi yang besarnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Bagi daerah yang tidak ada alokasi dana Tugas Pembantuan tugas, apabila terjadi kerawanan pangan maka dana sebesar Rp.25 juta yang dititipkan di provinsi dapat dipergunakan.

Pada tahun 2006 akan diselenggarakan Workshop Penguatan PDRP dalam rangka menyempurnakan Pedum PDRP yang sebelumnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan PDRP.

3. Koordinasi Penanganan Kerawanan di Papua, NTB dan NTT

Tiga propinsi yang cukup menonjol masalah kerawanan pangan dan perlu diupayakan penanganannya melalui koordinasi yang baik dengan melibatkan berbagai instansi terkait antara lain di propinsi Papua, khususnya di Yahukimo, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Fokus kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengindentifikasi masalah rawan pangan dan gizi buruk, menginventarisasi upaya yang telah dilakukan, mengindentifikasi kebutuhan akan bantuan yang diperlukan, melakukan intervensi terbatas sebagai pemicu stakeholder untuk melakukan hal serupa dan sebagai acuan dalam menghapuskan kerawanan pangan.

a. Penanganan di Papua (Yahukimo)

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pada dasarnya di Yahukimo belum ada masalah kesehatan yang terkait dengan busung lapar, namun ada indikasi kekurangan bahan pangan. Hal tersebut ditandai dengan dikonsumsinya sayur-sayuran dan buah-buahan dari hutan, karena kebun yang ditanami belum menghasilkan. Sedangkan kasus kematian yang dilaporkan disebabkan karena dehidrasi diare, penyakit ispa dan malaria. Beberapa anak juga diindikasikan mengalami gizi kurang dan kekurangan vitamin.

Untuk mengatasi masalah di Yahukimo telah dilakukan koordinasi penanganan lintas sektoral dengan fokus kegiatan seperti : penataan pemukiman, pengembangan infrastruktur, pembangunan pertanian dan cadangan pangan, penguatan/pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat. Rencana yang akan dilakukan dalam jangka menengah adalah pemukiman kembali masyarakat lokal yang tersebar dengan memberikan bantuan perumahan dan pembangunan infrastrtuktur pedesaan, serta bantuan saprodi. Kegiatan lainya adalah pengembangan pangan alternatif (jagung, talas dan sukun), peningkatan pelayanan medis dan penyuluhan pertanian serta pengelolaan cadangan pangan. Rencana jangka panjang adalah peningkatan kemampuan produksi pangan, pengelolaan cadangan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Rencana tersebut diimplementasikan melalui kegiatan perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian dan pedesaan, pembangunan dan perbaikan sistem usahatani, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur penelitian lapangan, peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam mengelola usahatani dan lumbung pangan serta revitalisasi TPG.

b. Penanganan di Nusa Tenggara Barat

Masalah yang timbul di NTB adalah gizi kurang. Sampai dengan Juni 2005 tercatat 1.355 balita mengalami gizi kurang, 1.300 gizi buruk, termasuk 596 balita mengalami marasmus, 22 balita mengalami kwashiorkor, dan 17 balita mengalami kasus marasmus – kwashiorkor.

Upaya penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk memerlukan pendekatan menyeluruh melalui tahapan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi konstruksi. Yang pelaksanaannya harus berkoordinasi antar instansi terkait. Fokus kegiatan yang jangka menengah dan jangka panjang adalah peningkatan ekonomi dan perbaikan konsumsi gizi rumah tangga. Dalam jangka menengah fokus kegiatannya adalah penyediaan sarana produksi dan pengembangan pekarangan, penyebaran ternak ayam dan kambing, gerakan diversifikasi pangan dan gizi, revitalisasi TPG, replikasi kegiatan PIDRA, SPFS dan Desa Mandiri Pangan. Fokus pembangunan jangka panjang adalah perbaikan infrastruktur pedesaan, pengembangan lumbung pangan masyarakat, pangan olahan dan olahannya, pengembangan tanaman bernilai ekonomi (sukun, nangka, mangga dan jambu mete), pengembangan warung desa sebagai sarana promosi pangan beragam dan bergizi seimbang, melanjutkan kegiatan PIDRA, SPFS dan Desa Mandiri Pangan.

c. Penanganan di Nusa Tenggara Timur

Masalah penyebab gizi buruk dan rawan pangan lebih kompleks karena menyangkut masalah kekeringan dan kemiskinan serta faktor lain seperti pemahaman soal gizi seimbang dan lainnya. Jumlah penderita gizi buruk 11.440 orang dengan rincian mengalami marasmus 292 orang, kwashiorkor 1 orang dan marasmus-kwashiorkor 4 orang (Juni 2005).

Dalam rangka mengatasi masalah gizi buruk dan rawan pangan, fokus kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas produksi pangan dan peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga. Untuk jangka menengah kegiatan yang dilaksanakan adalah penguatan dan pengembangan kapasitas produksi pangan melalui bantuan benih padi, jagung, kacang tanah dan kacang hijau, serta bantuan sarana produksi pertanian. Selain hal tersebut, dilakukan upaya pemanfaatan lahan pekarangan, pengembangan usaha pasca panen dan pengolahan, pengembangan usaha pasca panen dan pengolahan, pengembangan usaha non farm (padat karya), revitalisasi TPG serta replikasi kegiatan PIDRA dan Desa Mandiri Pangan.

Pada tanggal 18 Nopember 2005 Wakil Presiden telah melaunching penanganan bantuan rawan pangan dan gizi buruk di desa Tesabela kabupaten Kupang dengan alokasi anggaran penanganan/intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi buruk yang dihimpun dari berbagai instansi terkait mencapai Rp.334.797.761.500.

Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Gizi Buruk dan Rawan Pangan dengan penanggung jawab Menteri Pertanian, Ketua Pelaksana Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan anggota dari berbagai instansi terkait. Tim yang sama juga dibentuk di tingkat propinsi dan kabupaten.

Mirmo widianto / NIM
Posted on 1st July, 2009

Indonesia

Opini Kompas 29 Nov 2005

Jonathan Lassa

Argumentasi zero sum game kebijakan impor 300.000 metrik ton beras dipertontonkan kepada rakyat. Kita seolah dipaksa tunduk pada dilema simalakama, yaitu memilih impor pangan demi akses miskin perkotaan atas pangan murah, tetapi petani menderita; atau haruskah dilakukan pengadaan beras dalam negeri yang secara faktual lebih mahal, tetapi petani untung, dengan risiko penduduk miskin, terutama perkotaan, yang harus memikul beban.
Sudah sejak lama harga beras dalam negeri ditetapkan pada harga yang jauh lebih tinggi dari harga beras dunia. Per 1 Oktober 2005, harga beras IR I, II, dan III masing-masing ekuivalen dengan 285 dollar AS per metrik ton (MT), 270 dollar AS/MT, dan 245 dollar AS/MT.
Sedangkan harga beras internasional seperti Thailand lima persen, 15 persen, dan 25 persen, masing-masing pada level 196 dollar AS/MT, 186 dollar AS/MT, dan 174 dollar AS/MT. Insentif ekonomilah, dengan persetujuan politik, yang menyebabkan impor beras kerap dilakukan meski dengan risiko yang harus ditanggung petani Indonesia.
Demi alasan inilah Presiden Susilo Bambnag Yudhoyono memberikan tiga hal yang harus menjadi pegangan: impor beras jangan sampai merugikan petani dalam negeri; ditujukan guna membantu konsumen mendapatkan harga yang terjangkau; menjamin stok pangan nasional (Kompas 22/11/2005).

Kebijakan harga beras
Kebijakan harga beras telah menjadi basis kebijakan pangan dan beras lebih dari 300 tahun sejak masa kolonial. Sayang, nature dari kebijakan harga pangan hari ini amat berbeda dengan asal-muasalnya.
Pemerintah Kolonial Belanda selalu menginginkan harga buruh murah bagi investasi pertaniannya di Nusantara. Karena itu, harga dasar pangan dan beras selalu ditekan rendah sepanjang waktu demi upah yang rendah (Mears and Moeljono 1981:23-24).
Harga beras dalam negeri Indonesia, terutama sejak Orde Baru, sengaja dipatok lebih tinggi dari harga beras dunia karena dua alasan klasik tetapi nyata, yakni insentif ekonomi dan insentif politik. Insentif politik yang didapat, dengan harga dalam negeri lebih tinggi, kaum petani, mayoritas peserta pemilu adalah target empuk para calon rezim penguasa untuk menguber janji, mendapat keuntungan.
Sedangkan insentif ekonomi adalah dengan harga impor yang kerap lebih murah, bila terjadi krisis produksi dalam negeri seperti tahun 1960an, pemerintah gampang mengimpor tanpa membebani fiskal. Trauma tahun 1960-1965 di mana produksi nasional gagal, sedangkan tidak punya uang untuk impor pangan, masih terbawa hingga kini.
Beban memberi makan 4,6 juta pegawai negeri sipil (PNS) dan 0,5 juta militer (World Bank 2000) memaksa pemerintah harus punya stok tetap di gudang-gudang Bulog. Pada zaman Orde Baru, kebijakan politik tetapi tidak ekonomis ini amat berelasi dengan voting dalam pemilu. Namun, untuk pemenuhan kebutuhan beras para abdi negara ini, impor beras menjadi pilihan ekonomis pemerintah.
Privatisasi Bulog dan perizinan impor beras oleh swasta memberi ruang besar bagi impor pangan. Di sinilah kontroversi dimulai. Pemerintah selalu tertarik mengadakan beras melalui impor yang secara nyata jauh lebih murah dan merugikan petani, tetapi menghemat fiskal. Karena itulah, ritme komitmen politik untuk melindungi petani cenderung naik turun, dengan embel-embel demi pangan yang murah bagi warga miskin kota.

Pemerintah, risk bearer
Kontroversi impor pangan dan bantuan pangan internasional terjadi tahun 1999, yang oleh kalangan civil society Indonesia dituduhkan sebagai upaya crisis manufacturing demi justifikasi impor pangan, yang angkanya mencapai lebih dari tiga juta ton (lihat FAO 2005) dan bantuan pangan per kapita mencapai 6.5 kg/orang/tahun. Rasionalitas impor pangan itu tidak dukung data yang kuat karena ekuivalen padi-beras selalu pada kisaran 200-216 kg/orang/ tahun sejak tahun 1996-2003.
Di Indonesia, petani tidak banyak menikmati harga dasar pangan yang adil, tidak seperti di Inggris yang memproteksi petaninya lewat CAP dan USA lewat Farm Bill-nya. Tumpuan ketahanan pangan petani beras adalah pada harga beras. Sayang, harga yang adil bagi petani identik dengan naiknya harga pangan. Sedangkan kaum miskin kota, yang kian meningkat dari tahun ke tahun, justru membutuhkan pangan murah demi akses yang lebih baik bagi kaum miskin.
Pemerintah seharusnya memiliki komitmen kuat pembelian dalam negeri, meski dengan risiko harga lebih mahal, petani mampu diproteksi, tetapi pada saat sama harga pangan di pasar dipatok lebih rendah.
Pilihan ini memang tidak populer bagi ekonom-ekonom antiproteksi. Toh, salah satu asumsi cerdas adalah selisih harga pembelian luar negeri dan dalam negeri yang harus dipikul pemerintah adalah bagian dari subsidi harga brutal BBM.
Pemerintah harus selalu menjadi risk bearer, bukan petani atau kaum miskin kota dan desa.

Jonathan Lassa Alumnus University of East Anglia UK, dengan Disertasi Politik Pangan dan Bantuan Pangan: Studi Kasus Indonesia 1950-2003

nurul nazifah
Posted on 3rd July, 2009

Nama : Nurul Nazhifah
ahli jalur umum soreh
Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir yang selama ini merupakan sentra beras Provinsi Sumatera Selatan sekarang mengalami rawan pangan dan ini sangat mengancam kehidupan masyarakat didaerah tersebut. Kondisi yang telah terjadi didaerah tersebut dikarenakan sekitar 400 hektar tanaman padi di sawah lebak dan sawah pasang surut pusomengalami kekurangan air pada puncak kemarau.
Pemerintah Provinsi Sumsel di dalam mengatasi hal tersebut segera mengambil tindakan antara lain menyiapkan stok penyangga beras sebanyak 200 ton. Jika masih kurang, stok itu bisa ditambah dengan stok penyangga milik pemerintah kabupaten/kota masing-masing sebanyak 100 ton. Selain itu pemerintah Provinsi Sumsel mulai mengenalkan pangan alternative pengganti beras yang dapat ditanam pada saat musim kemarau tiba, misalnya saja ubi jalar, ubi pohon dan jagung.
Upaya diatas berfungsi untuk meminimkan terjadinya rawan pangan di daerah tersebut. Dengan memperkenalkan pangan alternative kepada masyrakat sekitar kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir berguna agar masyrakat mengetahui bahwa selain beras masih ada bahan makanan lainnya dengan sumber gizi yang sangat bagus

kholifatin nur
Posted on 23rd July, 2009

nama :Kholifatin Nur
NIM : 100830481

“KASUS RAWAN PANGAN DI CISEWU, KAB.GARUT”
Menyusul terjadinya kasus rawan pangan yang menimpa sebanyak 455 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 1.052 orang, warga Desa Karangsewu dan Desa Nyalindung, Kecamatan Cisewu.
Kasus rawan pangan yang menimpa warga Desa Karangsewu dan Nyalindung itu, disebabkan gagal panen akibat kemarau panjang. warga akhirnya mengurangi pola makan nasi yang sebelumnya tiga kali sehari, menjadi satu kali sehari.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.052 orang warga Desa Karangsewu dan Nyalindung mengalami rawan pangan sejak sebulan lalu. Banyak di antara mereka saat ini hanya bisa makan nasi satu kali sehari, bahkan tak sedikit di antaranya mengonsumsi nasi bercampurkan gadung (sejenis ubi liar, red). Penyebabnya, yaitu terjadinya kegagalan panen akibat musim kemarau yang berkepepanjangan, ditambah melonjaknya harga beras di daerah tersebut.

Menurut keterangan salah seorang tokoh masyarakat setempat, H. Ici Cahyadi (65) disertai Dadang Efendi (40), hasil panen yang diperoleh warga kedua desa tersebut sekarang hanya mencapai sekitar 45%.

Sedangkan simpanan padi hasil panen sebelumnya yang ada di lumbung sudah habis. Sedangkan harga beras di pasaran melonjak hingga mencapai Rp 5. 000/kg.

Hampir sebagian besar warga Desa Karang Sewu dan Nyalindung bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani.

Dalam empat bulan terakhir, lahan persawahan yang terdapat di dua desa tersebut mengalami kekeringan cukup parah. Akibatnya, ratusan warga dua desa tersebut kehilangan sumber makanan pokok beras akibat gagal panen. Sekaligus, kehilangan pendapatan karena tak adanya pekerjaan.

Ici menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan pangannya, warga memanfaatkan tanaman gadung yang kebetulan banyak tumbuh di daerah tersebut.

Gadung tersebut terkadang tidak dimasak bersama nasi melainkan diolah untuk dijadikan makanan penyelang sekadar pengganjal perut, baik pagi maupun siang.

komentar saya :
adanya penyebab rawan pangan diatas dikarenakan gagal panen dan akibat kemarau panjang serta melonjaknya harga beras sehingga warga tidak mampu untuk membeli disamping itu juga hampir semua warga bermata pencaharian sebagai buruh tani.
saran saya :
adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dlm peningkatan perekonomian,peningkatan daya beli masyarakat melalui diservikasi usaha,penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan non pertanian dipedesaan serta Adanya bantuan dari pemerintah maupun swasta, baik berupa bantuan benih, distribusi bahan pokok, uang, pinjaman kepada para petani untuk mengolah pangan alternatif yang bisa diterapkan pada saat musim kemarau maupun semua musim.

ALFA BETA GAMA LIA
Posted on 12th October, 2009

ALFA BETA GAMA LIA
UNAIR/FKM/SEM 05 B
100710245/7
METODE dan USAHA PADI ORGANIC
Di
INDONESIA

Trend peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan turut berimbas pada sektor pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikembangkannya tehologi pertanian organik. Pertanian organic terutama padi organic merupakan jawaban atas dampak revolusi hijau yang digalakkan pada era tahun 60an yang telah menyebabkan kesuburan tanah menjadi berkurang dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimiawi yang tidak terkendali
Menurut Utami dan Handayani (2003),system pertanian berbasis bahan high input energy (bahan fosil)seperti pupuk kimia dan pestisida dapat merusak sifat tanah dan akhirnya menurunkan produktivitas tanah untuk waktu yang akan datang . Disisi lain konsep pertanian organic terutama padi organic menitikberatkan pada keterpaduan antara sector pertanian dan peternakan dalam menjamin daur hara yang optimum dan pertanian organic sering disebut sebagai salah satu bentuk pertanian yang ramah lingkungan dan menghasilkan produc yang aman bagi kesehatan karena tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetis. Padi organic adalah padi yang disahkan oleh sebuah badan independen untuk ditanam dan diolah menurut standart organic yang ditetapkan .walau tidak ada satu definisi pun untuk organic .
Tujuan dari penanaman padi organic adalah menyediakan padi organic yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen .serta tidak merusak lingkungan . Keunggulan teknologi ini adalah meminimalkan atau bahkan menghilangkan sama sekali residu-residu pestisida dan zat kimia berbahaya lainnya.
Metode Pertanian Padi System of Rice Intensification (SRI)
Pada saat ini ada harapan sebagai solusi terbaik bagi pertanian di Indonesia dalam peningkatan hasil produksi yaitu melalui pola pertanian dengan metoda SRI-Organik. Metode ini menekankan pada peningkatan fungsi tanah sebagai media pertumbuhan dan sumber nutrisi tanaman. Pola pertanian padi SRI Organik (beras organik/organic rice) ini merupakan gabungan antara metoda SRI (System of Rice Intensification) yang pertamakali dikembangkan di Madagascar, dengan pertanian organik. Metode ini dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar:Top of Form dan Bottom of Form(Pemberian pupuk organik,Peningkatan pertumbuhan akar tanaman dengan pengaturan pola penanaman padi yaitu dengan jarak yang renggang,Penggunaan bibit tunggal tanpa dilakukan perendaman lahan persawahan.
Pemilihan pengembangan pola tanam padi SRI Organik untuk menghasilkan beras organik (organic rice) yang juga termasuk sebagai beras sehat (healthy rice) berdasarkan pertimbangan beberapa hal berikut:Aspek lingkungan yang baik dengan tidak digunakannya pupuk dan pestisida kimia, serta menggunakan sedikit air (tidak direndam) sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan air,Aspek kesehatan yang baik yaitu tidak tertinggalnya residu kimia dalam padi/beras akibat dari pupuk/pestisida kimia juga terjaganya kesehatan para petani karena terhindar dari menghirup uap racun dari pestisida kimia,Produktifitas yang tinggi sebagai hasil dari diterapkannya prinsip penanaman SRI. Untuk lahan yang sudah mulai pulih kesuburan tanah dan ekosistem sawahnya, hasil yang diperoleh bisa mencapai lebih dari 10 ton/hektar dimana dari benih tunggal bisa menghasilkan sampai lebih dari 100 anakan (malai),Kualitas yang tinggi, beras organik (organic rice) yang juga merupakan beras sehat (healthy rice) selain tidak mengandung residu kimia juga aman dikonsumsi oleh para penderita diabet, penyakit jantung, hipertensi dan beberapa penyakit lainnya.SRI hanya mengubah cara petani dalam mengelola tanamannya, tanah, air dan nutrient). Perubahan ini mengurangi penggunaan air dan biaya produksi dan menyebabkan peningkatan faktor produktivitas dan pendapatan petani.
Keuntungan ini hasil dari (a) peningkatan pertumbuhan dari sistem akar, dan (b) meningkatkan berlimpahnya dan beragamnya organisma tanah, yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada produktivitas tanaman
Beberapa usaha yang bergerak di bidang pertanian organic terutama padi organic adalah:
1.PERUSAHAAN DAGANG PELOPOR ALAM LESTARI (PD PAL)
PD PAL merupakan salah satu pilot project Kabupaten Sragen. PD PAL yang berdiri pada 2001 bergerak terutama di bidang produksi beras, meliputi jenis beras organik dan non organik. Lebih dari itu, PD PAL juga didirikan dengan tujuan untuk menyangga harga dasar gabah di Kabupaten Sragen terutama saat panen raya, meningkatkan kesejahteraan para petani, memberikan nilai tambah bagi petani, menjadi sentra penjualan beras organik – dimana merupakan produk unggulan Kabupaten Sragen.
Program pengadaan padi organik oleh PD. PAL dilaksanakan pada tahun 2001 dengan budidaya pertanian padi organik varietas Menthik Wangi dan IR 64. Pola kemitraan dijalin oleh PD. PAL dengan para kelompok tani yang memiliki kecakapan tinggi dalam budidaya padi organik. Lokasi untuk budi daya padi organik menggunakan lahan-lahan yang bebas dari pencemaran air limbah, diolah dengan menggunakan pupuk organik dari kompos sampah dan kotoran ternak. Pengendali hama tanaman menggunakan pestisida organik yang dibuat dari ekstrak daun-daunan obat dan akar tanaman yang memiliki khasiat pengendali hama tanaman padi.
PD PAL menerapkan Ware House System untuk menampung hasil panen petani tanpa terpengaruh musim penghujan. Sistem ini merupakan proses terpadu yang dirancang untuk pengeringan gabah dengan kualitas baik, sebagai tempat pemrosesan padi menjadi beras, dan penyimpanan gabah. Sistem ini berjalan menyesuaikan kondisi pasar. Jika harga di pasaran sudah membaik atau persediaan beras di pasaran tinggal sedikit maka gabah/ beras baru dikeluarkan. Sistem ini sangat mendukung dalam program stabilitas harga petani pada saat musim panen raya.
Areal Pertanian PD PAL yang dikhususkan untuk Padi Organik mencapai 1.450 hektar, tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Adapun kapasitas produksi PD PAL sbb:
Dari 1.450 hektar lahan pertanian padi organik dapat dihasilkan :7.975 ton padi organik / tahun atau 3.987 ton beras organik / tahun,Produksi beras organik (sudah dalam kemasan siap kirim) = 8 ton/ minggu,Sedangkan untuk penggilingan beras organik, kapasitas penggilingan mencapai 10-20 ton / hari,Produksi beras non organik (sudah dalam kemasan siap kirim) = 46 ton/ minggu,Sedangkan untuk penggilingan beras non organik kapasitas penggilingan mencapai 32 ton/hari,Gabah kering giling rata-rata = 30 ton/ hari. Keunggulan yang ditawarkan PD PAL: Kontrol kualitas terhadap beras dilakukan dengan teliti, ada tenaga kerja khusus yang dilatih untuk menyortir butiran beras. Untuk beras organik, butiran beras disortir/diamati satu demi satu,Jaringan pemasaran yang sudah mantap di Indonesia, Armada transportasi ekpedisi/ pengangkut yang memadai,Jaringan kerjasama dengan berbagai kelompok tani yang sudah berpengalaman menangani beras organik, Proyeksi ke depan, PD PAL tidak hanya menangani bidang pengadaan padi namun juga produk pertaaaanian lainnya yakni jagung dan kacang. Pada saat ini PD PAL telah menampung produk jagung dan telah memiliki pasaran jagung di Semarang.
2. PADI MULYA
Perusahaan Beras (PB) Padi Mulya, merupakan perusahaan swasta Sragen yang bergerak di bidang produksi beras. Padi Mulya memiliki lahan khusus untuk pertanian beras organik seluas 250 hektar, namun baru 120 hektar yang dimanfaatkan. Padi Mulya juga menjalin kerjasama dengan 13 kelompok tani beranggotakan 500 petani yang memiliki keahlian di bidang pertanian beras organik. Oleh Padi Mulya, para petani ini dipersilakan menggarap lahan yang telah disediakan dengan padi organic. Sebagai imbal baliknya, petani harus menjual hasil panennya hanya kepada Padi Mulya. Dengan skema kerjasama ini, kapasitas produksi lahan milik Padi Mulya dalam satu kali musim panen mencapai 6 ton gabah per hektar. Gabah dari petani dibeli oleh Padi Mulya sebesar Rp 1.500,00 per kg. Setelah diproses lebih lanjut akan menghasilkan 2400 kg beras organik per hektar. Biaya produksi dari gabah menjadi beras berkisar Rp 800,00. Itu di luar ongkos angkut dan pengemasan. Sedangkan harga jual ke konsumen dipatok Rp7000,00 per kg untuk jenis menthik wangi dan Rp 6000,00 per kg untuk jenis beras C 4. Dalam satu hari, pesanan beras organik yang mampir ke Padi Mulya tidak pernah kurang dari 3 ton.
Untuk menjaga kualitas beras organic produksinya, Padi Mulya melakukan pengawasan ketat mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman benih, pemupukan sampai dengan pemanenan padi. Semua proses tersebut turut melibatkan tenaga ahli organic Padi Mulya.
http://www.sasak.org/univ-ks/52-pertanian/461-pertanian-padi-organik-sri-dalam-konsep-sistem-pertanian-terpadu-1.html
http://www.sasak.org/univ-ks/52-pertanian/461-pertanian-padi-organik-sri-dalam-konsep-sistem-pertanian-terpadu-1.html
http://www.inilah.com/berita/teknologi/2009/03/18/91524/padi-organik-sumber-kesejahteraan/
http://www.google .co.id/gwt/n?q=Padi+organic&ct=res&oi=blended&sa=X&ei=RuKwSoiYBZKQ6APHzrlTA&cd=7&resnum=7&hl=id&source=m&rd=1&u=http%3A%2F%2Fwww.sith.itb.ac.id%2Fabstract%2Fs2%2F2008-S2-Sri%2520Akrav-Pengelolaan %2520Pemupukan%2520pada%2520Pertanian %2520Padi52520Organic%2520dengan%2520Metode%2520System%2520of%2520Rice%2520Intensification.pdf

ALFA BETA GAMA LIA
UNAIR/FKM/SEM 05 B
100710245/7
METODE dan USAHA PADI ORGANIC
Di
INDONESIA

Trend peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan turut berimbas pada sektor pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikembangkannya tehologi pertanian organik. Pertanian organic terutama padi organic merupakan jawaban atas dampak revolusi hijau yang digalakkan pada era tahun 60an yang telah menyebabkan kesuburan tanah menjadi berkurang dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimiawi yang tidak terkendali
Menurut Utami dan Handayani (2003),system pertanian berbasis bahan high input energy (bahan fosil)seperti pupuk kimia dan pestisida dapat merusak sifat tanah dan akhirnya menurunkan produktivitas tanah untuk waktu yang akan datang . Disisi lain konsep pertanian organic terutama padi organic menitikberatkan pada keterpaduan antara sector pertanian dan peternakan dalam menjamin daur hara yang optimum dan pertanian organic sering disebut sebagai salah satu bentuk pertanian yang ramah lingkungan dan menghasilkan produc yang aman bagi kesehatan karena tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetis. Padi organic adalah padi yang disahkan oleh sebuah badan independen untuk ditanam dan diolah menurut standart organic yang ditetapkan .walau tidak ada satu definisi pun untuk organic .
Tujuan dari penanaman padi organic adalah menyediakan padi organic yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen .serta tidak merusak lingkungan . Keunggulan teknologi ini adalah meminimalkan atau bahkan menghilangkan sama sekali residu-residu pestisida dan zat kimia berbahaya lainnya.
Metode Pertanian Padi System of Rice Intensification (SRI)
Pada saat ini ada harapan sebagai solusi terbaik bagi pertanian di Indonesia dalam peningkatan hasil produksi yaitu melalui pola pertanian dengan metoda SRI-Organik. Metode ini menekankan pada peningkatan fungsi tanah sebagai media pertumbuhan dan sumber nutrisi tanaman. Pola pertanian padi SRI Organik (beras organik/organic rice) ini merupakan gabungan antara metoda SRI (System of Rice Intensification) yang pertamakali dikembangkan di Madagascar, dengan pertanian organik. Metode ini dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar:Top of Form dan Bottom of Form(Pemberian pupuk organik,Peningkatan pertumbuhan akar tanaman dengan pengaturan pola penanaman padi yaitu dengan jarak yang renggang,Penggunaan bibit tunggal tanpa dilakukan perendaman lahan persawahan.
Pemilihan pengembangan pola tanam padi SRI Organik untuk menghasilkan beras organik (organic rice) yang juga termasuk sebagai beras sehat (healthy rice) berdasarkan pertimbangan beberapa hal berikut:Aspek lingkungan yang baik dengan tidak digunakannya pupuk dan pestisida kimia, serta menggunakan sedikit air (tidak direndam) sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan air,Aspek kesehatan yang baik yaitu tidak tertinggalnya residu kimia dalam padi/beras akibat dari pupuk/pestisida kimia juga terjaganya kesehatan para petani karena terhindar dari menghirup uap racun dari pestisida kimia,Produktifitas yang tinggi sebagai hasil dari diterapkannya prinsip penanaman SRI. Untuk lahan yang sudah mulai pulih kesuburan tanah dan ekosistem sawahnya, hasil yang diperoleh bisa mencapai lebih dari 10 ton/hektar dimana dari benih tunggal bisa menghasilkan sampai lebih dari 100 anakan (malai),Kualitas yang tinggi, beras organik (organic rice) yang juga merupakan beras sehat (healthy rice) selain tidak mengandung residu kimia juga aman dikonsumsi oleh para penderita diabet, penyakit jantung, hipertensi dan beberapa penyakit lainnya.SRI hanya mengubah cara petani dalam mengelola tanamannya, tanah, air dan nutrient). Perubahan ini mengurangi penggunaan air dan biaya produksi dan menyebabkan peningkatan faktor produktivitas dan pendapatan petani.
Keuntungan ini hasil dari (a) peningkatan pertumbuhan dari sistem akar, dan (b) meningkatkan berlimpahnya dan beragamnya organisma tanah, yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada produktivitas tanaman
Beberapa usaha yang bergerak di bidang pertanian organic terutama padi organic adalah:
1.PERUSAHAAN DAGANG PELOPOR ALAM LESTARI (PD PAL)
PD PAL merupakan salah satu pilot project Kabupaten Sragen. PD PAL yang berdiri pada 2001 bergerak terutama di bidang produksi beras, meliputi jenis beras organik dan non organik. Lebih dari itu, PD PAL juga didirikan dengan tujuan untuk menyangga harga dasar gabah di Kabupaten Sragen terutama saat panen raya, meningkatkan kesejahteraan para petani, memberikan nilai tambah bagi petani, menjadi sentra penjualan beras organik – dimana merupakan produk unggulan Kabupaten Sragen.
Program pengadaan padi organik oleh PD. PAL dilaksanakan pada tahun 2001 dengan budidaya pertanian padi organik varietas Menthik Wangi dan IR 64. Pola kemitraan dijalin oleh PD. PAL dengan para kelompok tani yang memiliki kecakapan tinggi dalam budidaya padi organik. Lokasi untuk budi daya padi organik menggunakan lahan-lahan yang bebas dari pencemaran air limbah, diolah dengan menggunakan pupuk organik dari kompos sampah dan kotoran ternak. Pengendali hama tanaman menggunakan pestisida organik yang dibuat dari ekstrak daun-daunan obat dan akar tanaman yang memiliki khasiat pengendali hama tanaman padi.
PD PAL menerapkan Ware House System untuk menampung hasil panen petani tanpa terpengaruh musim penghujan. Sistem ini merupakan proses terpadu yang dirancang untuk pengeringan gabah dengan kualitas baik, sebagai tempat pemrosesan padi menjadi beras, dan penyimpanan gabah. Sistem ini berjalan menyesuaikan kondisi pasar. Jika harga di pasaran sudah membaik atau persediaan beras di pasaran tinggal sedikit maka gabah/ beras baru dikeluarkan. Sistem ini sangat mendukung dalam program stabilitas harga petani pada saat musim panen raya.
Areal Pertanian PD PAL yang dikhususkan untuk Padi Organik mencapai 1.450 hektar, tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Adapun kapasitas produksi PD PAL sbb:
Dari 1.450 hektar lahan pertanian padi organik dapat dihasilkan :7.975 ton padi organik / tahun atau 3.987 ton beras organik / tahun,Produksi beras organik (sudah dalam kemasan siap kirim) = 8 ton/ minggu,Sedangkan untuk penggilingan beras organik, kapasitas penggilingan mencapai 10-20 ton / hari,Produksi beras non organik (sudah dalam kemasan siap kirim) = 46 ton/ minggu,Sedangkan untuk penggilingan beras non organik kapasitas penggilingan mencapai 32 ton/hari,Gabah kering giling rata-rata = 30 ton/ hari. Keunggulan yang ditawarkan PD PAL: Kontrol kualitas terhadap beras dilakukan dengan teliti, ada tenaga kerja khusus yang dilatih untuk menyortir butiran beras. Untuk beras organik, butiran beras disortir/diamati satu demi satu,Jaringan pemasaran yang sudah mantap di Indonesia, Armada transportasi ekpedisi/ pengangkut yang memadai,Jaringan kerjasama dengan berbagai kelompok tani yang sudah berpengalaman menangani beras organik, Proyeksi ke depan, PD PAL tidak hanya menangani bidang pengadaan padi namun juga produk pertaaaanian lainnya yakni jagung dan kacang. Pada saat ini PD PAL telah menampung produk jagung dan telah memiliki pasaran jagung di Semarang.
2. PADI MULYA
Perusahaan Beras (PB) Padi Mulya, merupakan perusahaan swasta Sragen yang bergerak di bidang produksi beras. Padi Mulya memiliki lahan khusus untuk pertanian beras organik seluas 250 hektar, namun baru 120 hektar yang dimanfaatkan. Padi Mulya juga menjalin kerjasama dengan 13 kelompok tani beranggotakan 500 petani yang memiliki keahlian di bidang pertanian beras organik. Oleh Padi Mulya, para petani ini dipersilakan menggarap lahan yang telah disediakan dengan padi organic. Sebagai imbal baliknya, petani harus menjual hasil panennya hanya kepada Padi Mulya. Dengan skema kerjasama ini, kapasitas produksi lahan milik Padi Mulya dalam satu kali musim panen mencapai 6 ton gabah per hektar. Gabah dari petani dibeli oleh Padi Mulya sebesar Rp 1.500,00 per kg. Setelah diproses lebih lanjut akan menghasilkan 2400 kg beras organik per hektar. Biaya produksi dari gabah menjadi beras berkisar Rp 800,00. Itu di luar ongkos angkut dan pengemasan. Sedangkan harga jual ke konsumen dipatok Rp7000,00 per kg untuk jenis menthik wangi dan Rp 6000,00 per kg untuk jenis beras C 4. Dalam satu hari, pesanan beras organik yang mampir ke Padi Mulya tidak pernah kurang dari 3 ton.
Untuk menjaga kualitas beras organic produksinya, Padi Mulya melakukan pengawasan ketat mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman benih, pemupukan sampai dengan pemanenan padi. Semua proses tersebut turut melibatkan tenaga ahli organic Padi Mulya.
http://www.sasak.org/univ-ks/52-pertanian/461-pertanian-padi-organik-sri-dalam-konsep-sistem-pertanian-terpadu-1.html
http://www.sasak.org/univ-ks/52-pertanian/461-pertanian-padi-organik-sri-dalam-konsep-sistem-pertanian-terpadu-1.html
http://www.inilah.com/berita/teknologi/2009/03/18/91524/padi-organik-sumber-kesejahteraan/
http://www.google .co.id/gwt/n?q=Padi+organic&ct=res&oi=blended&sa=X&ei=RuKwSoiYBZKQ6APHzrlTA&cd=7&resnum=7&hl=id&source=m&rd=1&u=http%3A%2F%2Fwww.sith.itb.ac.id%2Fabstract%2Fs2%2F2008-S2-Sri%2520Akrav-Pengelolaan %2520Pemupukan%2520pada%2520Pertanian %2520Padi52520Organic%2520dengan%2520Metode%2520System%2520of%2520Rice%2520Intensification.pdf

Putu Ayu Dhana Reswari
Posted on 19th October, 2009

PENGEMBANGAN PADI ORGANIC

Di Indonesia, padi tidak hanya berperan penting sebagai makanan pokok, tetapi juga merupakan sumber perekonomian sebagian besar masyarakat di pedesaan. Kekurangan produksi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu upaya peningkatan produksi padi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk tentu perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan pertanian.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa memerlukan sekitar 54 juta ton gabah kering giling per tahun atau setara dengan 35 juta ton beras. Dengan luas lahan yang ada maka produktivitas padi rata-rata harus di atas 4,9 t/ha, sedangkan hingga saat ini baru mencapai 4,7 t/ha. Oleh karena itu, untuk menca- pai ketahanan pangan yang stabil dengan laju peningkatan kebutuhan beras 2-3%/tahun, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara intensif.
Akhir-akhir ini isu pertanian organik mencuat ke permukaan. Sebagian orang mendukung gagasan pengembangan pertanian organik dan sebagian lainnya tidak setuju, masing-masing dengan argumentasi yang sama-sama rasional.
Argumentasi kelompok pro pertanian organik bertitik tolak dari keprihatinannya terhadap keamanan pangan, kondisi lingkungan pertanian, dan kesejahteraan petani secara mikro. Sementara kelompok yang kontra bertitik tolak dari kekhawatirannya terhadap keberlanjutan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani secara menyeluruh. Badan Litbang Pertanian menyikapi gagasan pengembangan pertanian organik berlandaskan ilmu pengetahuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan pendapat pakar nasional dan internasional.
Ada kerancuan awam dalam memahami pertanian organik karena adanya perbedaan sudut pandang antara kelompok yang pro dengan yang kontra. Kelompok pro pertanian organik yang diwakili oleh para pemerhati lingkungan dan kesehatan mengartikan pertanian organik (organic farming) sebagai sistem pertanian yang tidak menggunakan input (masukan) kimia sama sekali, baik pupuk maupun pestisida, tetapi hanya menggunakan input alami (organik) secara in situ. Adakalanya sistem ini dikaitkan dengan konsep pertanian berkelanjutan input rendah (Low Input Sustainable Agriculture). Sasaran utama pertanian organik menurut mereka adalah untuk menghasilkan produk yang bersih, sehat, dan bernilai ekonomi lebih tinggi tanpa merusak kelestarian sumber daya alam.
Kelompok kontra pertanian organik yang diwakili oleh para peneliti padi di berbagai negara termasuk Indonesia menilai bahwa pertanian organik adalah sistem pertanian yang menggunakan bahan organik sebagai salah satu input untuk pembenah tanah dan suplemen pupuk, namun tetap menggunakan input kimia berupa pupuk buatan dan pestisida secara selektif. Mereka sepakat untuk mengurangi penggunaan input kimia dan pengurangan tersebut dikompensasi oleh bahan organik.
Padi organik yang kini tengah dikembangkan menggunakan cara System of Rice Intensification (SRI). Beras organik hasilnya pulen dan bisa tahan tiga hari. Produksinya juga bisa dua kali lipat dibanding sistem tanam konvensional dimana padi SRI Organik ini menghasilkan 8-9 ton per hektar. Sedangkan sistem konvensional hanya 4-5 ton per hektar.
Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merekomendasikan agar padi SRI ini dikembangkan di seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan saat panen raya padi di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jabar tahun lalu.
Pola SRI Organik pertama kali dikenalkan tahun 1999 yaitu cara bertanam padi tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Pupuk yang digunakan berasal dari jerami, limbah geraji, sekam, pohon pisang, pupuk kandang yang diolah untuk pupuk tanahnya. Pupuk yang dipakai jumlahnya bisa dipangkas menjadi separuhnya. Bahkan, 2-3 tahun kemudian, kebutuhan pupuk kimia akan menjadi nol. Pupuk kompos ini kaya mikroorganisme yang dibutuhkan untuk menyuburkan tanah, sekaligus menjaga kesehatan tanaman sehingga lebih tahan terhadap serangan hama.
Lalu, bibit yang disemai tidak lagi 20 hari, melainkan tujuh hari tempat persemaian sederhana seperti memanfaatkan pipiti (besek kecil). Pola SRI juga hanya membutuhkan benih sebanyak 7 kg/ha. Angka ini jauh lebih rendah dibanding sistem konvensional yang menggunakan benih sebanyak 30 kg/ha. Berbeda dengan sistem biasa yang memindahkan bibit padi pada umur 25 hari, pada sistem SRI, bibit padi berumur 7-10 hari sudah dipindahkan ke petak sawah yang sudah ditebari pupuk organik. Satu lubang ditanami satu batang, tidak sekaligus lima batang seperti biasanya. Jarak antar-lubang pada sistem SRI 30 sentimeter (cm), bukan 15-20 cm.
Sistem SRI juga tidak membutuhkan air yang banyak. Karena yang dibutuhkan agar sawah tetap basah dengan pemberian air terputus-putus. Efisiensi air yang bisa dihemat dengan pola SRI mencapai 30 – 50 persen dari sistem konvensional. Penghematan terlihat dari sedikitnya air yang dibutuhkan pada saat; penyiapan lahan tanam, dan persemaian.
Secara ekologis, budi daya padi organik lebih ramah terhadap lingkungan. Peneliti di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan di Balai Penelitian Padi (Balitpa) membuktikan bahwa padi organik, termasuk metode SRI, lebih ramah terhadap lingkungan, karena selain tanpa input anorganik (kimiawi) juga hemat air, sehingga emisi gas metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional (anorganik). CH4 dan CO2 merupakan dua gas kontributor pemanasan global.
Secara sosial ekonomi, permintaan terhadap padi organik, baik dari pasar domestik maupun ekspor sangat tinggi dan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan menguatnya tren (jika tidak dikatakan kesadaran) dan kampanye gaya hidup sehat.
Menanam padi organik kini bukan lagi impian bagi petani di seluruh Indonesia. Karena menanam pada secara organik, tidak hanya dapat meningkatkan produksinya hingga dua kali lipat dibanding cara tanam yang menggunakan pupuk kimia. Tapi juga membuat lingkungan di sekitarnya menjadi sehat. Karena tidak tercampur oleh pupuk kimiawi atau pestisida yang jelas merusak lingkungan. Hasil panenan ini benar-benar membanggakan petani organik. Bila umumnya petani harus mengeluarkan biaya rata-rata Rp 800.000 per hektar/musim tanam untuk membeli pupuk, bibit, dan pestisida, kini tidak lagi. Pada sistem organik pengeluaran hanya untuk bibit, bahan pembuatan pupuk, dan biaya tenaga. Total sekitar Rp 300.000 per hektar. Harga lima kilogram beras organik Rp 20.000 sedangkan beras non-organik Rp 10.000. Maka selisih untung dari hasil panen dengan sistem SRI mencapai Rp 2 juta lebih, untuk setiap hektar, dibanding dengan pola konvensional. Di Singapura, harga beras organik ini sudah mencapai Rp50 ribu per kg.
Pada Kamis, 19 Agustus, Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya melepas ekspor perdana beras organik untuk pasar AS. Ekspor beras organik yang merupakan beras kualitas premium tersebut tidak hanya pertama bagi Kabupaten Tasikmalaya, namun juga bagi Indonesia, sehingga hal itu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan.
Pada ekspor beras organik yang perdana ke AS tersebut, jumlahnya memang tidak terlalu besar, yakni baru 18 ton atau sekitar 1 peti kemas. Namun, sejumlah negara lain telah menunggu untuk mengimpornya seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, bahkan Eropa.
Peluang pasar padi organik juga cukup besar dalam pasar domestic. Oleh karena itu budidaya padi organik sudah seharusnya dioptimalkan, agar tidak kembali direbut produk impor. Upaya membesut kuantitas padi organik harus pula disertai dengan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kontinuitasnya, sehingga produk tersertifikasi sesuai standar pasar internasional. Jika kita mencermati klausul sertifikasi internasional, kualitas padi organik yang bagus itu hanya akan tercapai apabila semua hal yang terkait dengan padi organik terbebas dari kontaminan kimiawi, termasuk air untuk pengairannya. Artinya, itu akan tercipta jika padi organik sudah menjadi budaya para petani.
Oleh karena itu, pengembangan padi organik harus didudukkan dalam kerangka pemahaman yang berkelanjutan, baik menyangkut rekonstruksi teknologi budi daya, rekonstruksi modal sosial, pemberdayaan petani, ketahanan dan kedaulatan pangan, maupun rekonstruksi keseimbangan ekosistem. Pertanian ramah lingkungan harus menjadi keharusan, bukan pilihan (opsi). Ini penting dikedepankan mengingat sekarang ini pengembangan padi organik cenderung dilatarbelakangi iming-iming harga tinggi dan bantuan sarana produksi. Oleh karena itu, muncul kekhawatiran, jangan-jangan kalau harga padi organik turun hingga setara harga padi konvensional, para petani padi organik akan kembali ke metode konvensional. Faktanya, kekhawatiran itu benar-benar terjadi, termasuk di Jawa Barat.
Membudayakan padi organik dalam tatanan mapan modernitas tentu bukan hal yang mudah. Itu hanya akan tercapai apabila kita mampu memutus rantai siklus, dengan memulai menanamkan pertanian ramah lingkungan (seperti padi organik) menjadi warna pola pikir (mind set) masyarakat, sehingga perlahan namun pasti masyarakat memahami persoalan, serta menumbuhkan kesadaran akan arti keberlanjutan dan masa depan (regenerasi). Itu lebih baik, daripada harus menanggung risiko dari efek homeostatis (penyesuaian) alam yang semakin membesar.

Nama : Putu Ayu Dhana Reswari
NIM : 100710165
Kelas : IKM A 07
Absen : 92

Daftar Pustaka :

1. http://www.koranbekasi.com/2008/07/21/padi-organik-petani-untung-lingkungan-sehat/.
2. http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=93040.
3. http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/wr273052.pdf.
4. http://matanews.com/2009/08/27/ketika-beras-organik-tembus-as/.

Bunga Amala
Posted on 20th October, 2009

Nama : Bunga Amala
Nim : 100710115
Kelas : IKM B 2007
Absen : 10

PEMULIAAN DAN BUDIDAYA UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KEDELAI
PENDAHULUAN
Kedelai merupakan komoditas strategis di Indonesia. Oleh karena itu,upaya untuk berswasembada kedelai tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk mendukung agroindustri dan menghemat devisa serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan impor. Ketergantungan terhadap kedelai impor sangat memprihatinkan, karena seharusnya kita mampu mencukupinya sendiri. Ini karena produktivitas rendah dan semakin meningkatnya kebutuhan kedelai.
TEKNIK BUDIDAYA
Teknik budidaya kedelai yang dialukakan sebagian besar petani umumnya masih sangat sederhana, baik dalam hal pengolahan tanah, pemupukan dan pemberantasan hama/penyakitnya, sehingga produksinya masih relatif rendah.Sebagian besar petani tidak melakukan pengolahan tanah (TOT = tanpa olah tanah), terutama tanah bekas padi atau tebu. Tanah hanya dibersihkan dari je-rami padi dan daun tebu, yang selanjutnya bibit kedelai ditebar atau ditugal terlebih dahulu untuk lubang untuk penanaman biji kedelai. Selain itu kualitas bibitnya kurang baik, sehingga produksinya relatif rendah. Teknik produksi yang cukup intensif adalah sebagai berikut :
SELEKSI VARIETAS UNGGUL
Varietas unggul Wilis paling luas ditanam oleh petani saat ini. Disisi lain, telah tersedia tujuah varietas unggul baru untuk ditanam dilahan sawah (Tabel 1). Varietas unggul tersebut telah dievaluasi daya hasilnya, sehingga apabila dibudidayakan dengan benar dan baik, produktivitasnya dapat mencapai 1,5-2,0 ton/ha.
WAKTU TANAM
Ditanam pada bulan Maret/April atau Juli/Agustus masing-masing untuk pertanaman MK I dan MK II. Agar tidak terjadi akumulasi serangan hama dan penyakit serta kekurangan air, kedelai dianjurkan ditanam tidak lebih dari 7 hari setelah tanaman padi dipanen. Tanam harus dilakukan secara serempak pada satu hamparan, minimal 50 Ha.
PENGOLAHAN TANAH
- Tanah dibajak, digaru dan diratakan
- Sisa-sisa gulma dibenamkan
- Buat saluran air dengan jarak sekitar 3-4 m
- Tanah dikeringanginkan tiga minggu baru ditanami
- Siramkan pupuk POC NASA yang telah dicampur air secara merata di atas bedengan dengan dosis ± 1 botol (500 cc) POC NASA diencerkan dengan air secukupnya untuk setiap 1000 m² (10 botol/ha). Hasil akan lebih bagus jika menggunakan SUPER NASA, cara penggunaannya sebagai berikut:
PENANAMAN
- Rendam benih dalam POC NASA dosis 2 cc / liter selama 0,5 jam dan dicampur Legin (Rhizobium ) untuk tanah yang belum pernah ditanami kedelai
- Buat jarak tanam antar tugalan berukuran 30 x 20 cm, 25 x 25 cm atau 20 x 20 cm
- Buat lubang tugal sedalam 5 cm dan masukkan biji 2-3 per lubang
- Tutup benih dengan tanah gembur dan tanpa dipadatkan
PENYIANGAN
Penyiangan pertama umur 2-3 minggu, ke-2 pada saat tanaman selesai berbunga (sekitar 6 minggu setelah tanam). Penyiangan ke-2 ini dilakukan bersamaan dengan pemupukan ke-2.
PEMUPUKAN
Contoh jenis dan dosis pupuk sebagai berikut :

Waktu
Dosis Pupuk Makro
(per ha)

Urea (kg)

SP-36 (kg)

KCl (kg)

2 Minggu Setelah Tanam
50
40
20

6 Minggu Setelah Tanam
30

20
40

Total
80 kg
60 kg
60 kg

PENGAIRAN DAN PENYIRAMAN
Kedelai menghendaki kondisi tanah yang lembab tetapi tidak becek. Kondisi seperti ini dibutuhkan sejak benih ditanam hingga pengisian polong. Saat menjelang panen, tanah sebaiknya dalam keadaan kering.

PENGELOLAAN HAMA DAN PENYAKIT
1. Aphis glycine
Kutu ini dapat dapat menularkan virus SMV (Soyabean Mosaik Virus). Menyerang pada awal pertumbuhan dan masa pertumbuhan bunga dan polong. Gejala: layu, pertumbuhannya terhambat. Pengendalian: (1) Jangan tanam tanaman inang seperti: terung-terungan, kapas-kapasan atau kacang-kacangan; (2) buang bagian tanaman terserang dan bakar, (3) gunakan musuh alami (predator maupun parasit); (4) semprot Natural BVR atau PESTONA dilakukan pada permukaan daun bagian bawah.

2. Kumbang daun tembukur (Phaedonia inclusa)
Bertubuh kecil, hitam bergaris kuning. Bertelur pada permukaan daun. Gejala: larva dan kumbang memakan daun, bunga, pucuk, polong muda, bahkan seluruh tanaman. Pengendalian: penyemprotan PESTONA
3. Ulat polong (Ettiela zinchenella)
Gejala: pada buah terdapat lubang kecil. Waktu buah masih hijau, polong bagian luar berubah warna, di dalam polong terdapat ulat gemuk hijau dan kotorannya. Pengendalian : (1) tanam tepat waktu.

4. Kepik polong (Riptortis lincearis)
Gejala: polong bercak-bercak hitam dan menjadi hampa.

5. Lalat kacang (Ophiomyia phaseoli)
Menyerang tanaman muda yang baru tumbuh. Pengendalian : Saat benih ditanam, tanah diberi POC NASA, kemudian setelah benih ditanam, tanah ditutup dengan jerami . Satu minggu setelah benih menjadi kecambah dilakukan penyemprotan dengan PESTONA. Penyemprotan diulangi pada waktu kedelai berumur 1 bulan.

6. Kepik hijau (Nezara viridula)
Pagi hari berada di atas daun, saat matahari bersinar turun ke polong, memakan polong dan bertelur. Umur kepik dari telur hingga dewasa antara 1 sampai 6 bulan. Gejala: polong dan biji mengempis serta kering. Biji bagian dalam atau kulit polong berbintik coklat.

7. Ulat grayak (Spodoptera litura)
Gejala : kerusakan pada daun, ulat hidup bergerombol, memakan daun, dan berpencar mencari rumpun lain. Pengendalian : (1) dengan cara sanitasi; (2) disemprotkan pada sore/malam hari (saat ulat menyerang tanaman) beberapa Natural VITURA.

8. Penyakit Layu Bakteri (Pseudomonas sp.)
Gejala : layu mendadak bila kelembaban terlalu tinggi dan jarak tanam rapat. Pengendalian : Varietas tahan layu, sanitasi kebun, dan pergiliran tanaman.
Pengendalian : Pemberian Natural GLIO

9. Penyakit layu (Jamur tanah : Sclerotium Rolfsii)
Penyakit ini menyerang tanaman umur 2-3 minggu, saat udara lembab, dan tanaman berjarak tanam pendek. Gejala : daun sedikit demi sedikit layu, menguning. Penularan melalui tanah dan irigasi. Pengendalian; tanam varietas tahan dan tebarkan Natural GLIO di awal

10. Anthracnose (Colletotrichum glycine )
Gejala: daun dan polong bintik-bintik kecil berwarna hitam, daun yang paling rendah rontok, polong muda yang terserang hama menjadi kosong dan isi polong tua menjadi kerdil. Pengendalian : (1) perhatikan pola pergiliran tanam yang tepat; (2) Pencegahan di awal dengan Natural GLIO

PANEN DAN PASCA PANEN
- Panen dilakukan apabila 95% jumlah polong pada batang utama telah matang berwarna kunig kecoklatan atau kehitaman dan sebagian besar daunnya sudah rontok. Hasil panen ini segera dijemur agar cepat kering (4-5 hari tergantung sinar matahari) kemudian dilakukan perontokan biji dengan menggunakan thresher atau alat pemukul dari bambu. Butir biji dipisahkan dari kotoran/sisa kulit polong dan diusahakan kadar air biji mencapai 10-12% pada saat mulai disimpan.
- Perlu diperhatikan, kedelai sebagai bahan konsumsi dipetik pada usia 75 - 100 hari, sedangkan untuk benih umur 100 - 110 hari, agar kemasakan biji betul-betul sempurna dan merata.
- Setelah pemungutan selesai, seluruh hasil panen hendaknya segera dijemur.
- Biji yang sudah kering lalu dimasukkan ke dalam karung dan dipasarkan atau disimpan.

Referensi :
http://distan.kalselprov.go.id/index2.php?hal=main&act=detailteknologi&id=2

http://www.situshijau.co.id/tulisan.php?act=detail&id=301&id_kolom=2

http://www.deptan.go.id/teknologi/tp/tkedele4.htm

sisilia sherly salisa
Posted on 20th October, 2009

SISILIA SHERLY SALISA
100710214/54
IKM B 2007
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI RUMPON LAUT DALAM
Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.
Definisi rumpon menurut SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97 adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut. Selanjutnya dalam SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan rumpon menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis rumpon,yaitu:
1. Rumpon Perairan Dasar
adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut
2. Rumpon Perairan Dangkal
adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan padaperairan laut dengan kedalaman sampai dengan 200 meter.
3. Rumpon Perairan Dalam
adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman di atas 200 meter.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP-RI) bersama beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini sedang dan akan terus mengembangkan program rumponisasi di seluruh perairan Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk lebih mengefisiensikan usaha nelayan kecil, dengan cara menghemat biaya operasional penangkapan ikan. Harapan pemerintah terhadap penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan dapat memberikan keuntungan kepada nelayan, seperti nelayan tidak perlu melakukan penangkapan ikan dengan cara mengejar (mengikuti) kemana ikan bergerak, dengan menciptakan daerah penangkapan ikan buatan nelayan cukup menangkap ikan di sekitar rumpon, memberikan kepastian dalam menentukan daerah penangkapan, mendekatkan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dengan nelayan, mampu menekan biaya operasional penggunaan BBM (solar) hingga sebesar 30%, dan mampu meningkatkan produksi penangkapan ikan hingga mencapai 300%.
• Sejarah Rumpon (FAD) di Indonesia
Rumpon telah lama dikenal di Indonesia, terutama di daerah Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai ‘rompong mandar”. Didaerah Indonesia Bagian Timur lain seperti di Sorong, Fakfak. Maluku Utara, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Sulawesi Tenggara berkembang dengan alat tangkap pancing huhate (pole and line) dan pancing ulur (handline) rumpon jenis ini biasanya dipasang di perairan laut dalam untuk menangkap ikan-ikan pelagis besar. Sedangkan rumpon laut dangkal berkembang penggunaannya di perairan Selat Malaka dan Laut Jawa dengan alat tangkap purse seine mini.
Teknologi rumpon laut dalam baru dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1985 untuk penangkapan ikan pelagis besar. Metode pemasangan dan dua jenis rumpon tersebut hampir sama dan perbedaannya hanya pada daerah pemasangan serta bahan yang digunakan. Pada rumpon laut dangkal digunakan dari alam seperti bambu, rotan. daun kelapa dan batu kali.Sebaliknya pada rumpon laut dalam sebagian besar dari bahan seperti bahan sintetis, plat besi, ban bekas, tali baja, tali nylon dan semen
Penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan belum menyebar di seluruh wilayah perairan Indonesia terutama untuk rumpon laut dalam. Penggunaan rumpon laut dalam di wilayah Indonesia Bagian Barat atau Samudera Indonesia dapat dikatakan belum ada.
• Konstruksi dan Teknis Pemasangan Rumpon
Secara garis besar rumpon menurut Preston (1982) adalah tersusun dan tiga bagian utama yang terdiri dan attraktor, mooring line dan pemberat. Konstruksi rumpon, terdiri dan komponen-komponen yang sama bila dilihat berdasarkan fungsinya seperti pelampung, alat pengumpul ikan, tali-temali dan pemberat. tetapi untuk rumpon-rumpon yang dipergunakan oleh nelayan diberbagai lokasi di Indonesia mempunyai perbedaan bila dilihat dan material masing-masing komponen konstruksi rumpon tersebut.
Tim Pengkajian Rumpon IPB (1987) mengemukakan bahwa persyaratan umum komponen komponen dan konstruksi rumpon adalah sebagai berikut:
1. Pelampung,
- Mempunyai kemampuan mengapung yang cukup baik (bagian yang mengapung di atas air 1/3 bagian)
- Konstruksi cukup kuat
- Tahan terhadap gelombang dan air
- Mudah dikenali dari jarak jauh
- Bahan pembuatnya mudah didapat;

2. Atraktor atau pemikat,
- Mempunyai daya pikat yang baik terhadap ikan
-Tahan lama
- Mempunyai bentuk seperti posisi potongan vertikal dengan arah ke bawah
-Melindungi ikan-ikan kecil
-Terbuat dan bahan yang kuat, tahan lama dan murah;

3. Tali-temali,
- Terbuat dan bahan yang kuat dan tidak mudah busuk
- Harganya relatif murah mempunyai daya apung yang cukup untuk mencegah gesekan terhadap benda-benda lainnya dan terhadap arus
- Tidak bersimpul (less knot);

4. Pemberat,
- Bahannya murah, kuat dan mudah diperoleh
- Massa jenisnya besar, permukaannva tidak licin dan dapat mencengkeram.

Daya tahan rumpon yang dipasang di laut sangat bervariasi tergantung jenis material dari masing-masing komponen serta kondisi dan kedalaman perairan dimana rumpon tersebut dipasang. Tim Pengkajian Rumpon IPB (1987) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi rumpon yang dipasang PT. Usaha Mina di Perairan Utara Irian Jaya dan di perairan Maluku utara dapat disimpulkan bahwa rumpon yang dipasang pada kedaan 600-1000 m dapat bertahan antara 10-17 bulan.
Menurut Atapattu (1991). penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan laju tangkap dengan pengurangan biaya produksi, mengurangi waktu untuk mencari gerombolan ikan sehingga mengurangi biaya operasi kapal, meningkatkan efisiensi penangkapan serta memudahkan operasi penangkapan ikan yang berkumpul di sekitar rumpon.
Dalam pemasangannya diperlukan adanya informasi tentang kedalaman, kecerahan air. arus. suhu, salinitas dan keadaan topografi dan dasar perairan dimana rumpon akan dipasang. Informasi dasar tersebut sangat diperlukan untuk diketahui agar dalam pemasangan rumpon benar-benar tepat pada perairan yang diharapkan dan menghindari rumpon putus. Pemasangan rumpon harus pula memperhatikan aspek biologis dan ikan yang menjadi sasaran penangkapan. Hal ini bertujuan agar rumpon yang dipasang benar-benar pada perairan yang subur dan banyak ikannya.
• Tingkah Laku Ikan Di Sekitar Rumpon
Asikin (1985) mengemukakan bahwa keberadaan ikan di sekitar rumpon karena berbagai sebab, antara lain:
1. Rumpon sebagai tempat bersembunyi di bawah bayang-bayang daun rumpon bagi beberapa jenis ikan tertentu;
2. Rumpon sebagai tempat berpijah bagi beberapa jenis ikan tertentu;
3. Rumpon itu sebagai tempat berlindung bagi beberapa jenis ikan yang mempunyai sifat fototaksis negatif.
Samples dan Sproul (1985) mengemukakan teori tertariknya ikan yang berada di sekitar rumpon disebabkan karena:
1. Rumpon sebagai tempat berteduh (shading place) bagi beberapa jenis ikan tertentu;
2. Rumpon sebagai tempat mencari makan (feeding ground) bagi ikan-ikan tertentu;
3. Rumpon sebagai substrat untuk meletakkan telurnya bagi ikan-ikan tertentu;
4. Rumpon sebagai tempat berlindung (shelter) dan predator bagi ikan-ikan tertentu
5. Rumpon sebagai tempat sebagai titik acuan navigasi (meeting point) bagi ikan-ikan tertentu yang beruaya.
Di samping kelima teori di atas Gooding dan Magnuson (1967) melaporkan bahwa rumpon merupakan tempat stasiun pembersih (cleaning place) bagi ikan ikan tertentu. Dikemukakan bahwa dolphin dewasa umumnya akan mendekati bagian bawah floating objects dan menggesekkan badannya. Breder (1949) juga mendukung hal ini dimana kadang-kadang dolphin mendekati ikan lain untuk membersihkan badannya. Tingkah laku ini sesuai dengan tingkah laku dan famili coryphaenids yang memindahkan parasit atau menghilangkan iritasi kulit dengan cara menggesekkannya. Freon dan Dagom (2000) menambahkan teori tentang rumpon sebagai tempat berasosiasi (association place) bagi jenis ikan-ikan tertentu.
Rumpon yang dipasang. pada suatu perairan akan dimanfaatkan oleh kelompok ikan tertentu sebagai tempat berlindung dan serangan predator. Kelompok jenis ini akan berenang-renang dengan mengusahakan agar posisi tubuh selalu membelakangi bangunan rumpon. Selain sebagai tempat berlindung, rumpon diibaratkan sebagai pohon yang tumbuh di padang pasir yang merupakan wadah pemikat kelompok ikan (Subani, 1972).
Ikan berkumpul di sekitar rumpon untuk mencari makan. Menurut Soemarto (1962) dalam area rumpon terdapat plankton yang merupakan makanan ikan yang lebih banyak dibandingkan di luar rumpon. Diterangkan juga oleh Soemarto (1962) bahwa perairan yang banyak planktonnya akan menarik ikan untuk mendekat dan memakannya. Harga rumpon dasar lebih murah dibandingkan dengan rumpon laut dalam. Yakni, berkisar antara Rp 20-25 juta per unit. Sedangkan rumpon laut dalam harganya mencapai antara Rp 100-150 juta per unit.

DAFTAR PUSTAKA
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/07/01215027/penggunaan.rumpon.bisa.menghemat.bbm
http://jurnalbesuki.com/Rumpon-Dasar-Segera-Dipasang-di-Laut-Puger.html

sisilia sherly salisa
Posted on 20th October, 2009

SISILIA SHERLY SALISA
100710214/54
IKM B 2007
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI RUMPON LAUT DALAM
Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.
Definisi rumpon menurut SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97 adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut. Selanjutnya dalam SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan rumpon menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis rumpon,yaitu:
1. Rumpon Perairan Dasar
adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut
2. Rumpon Perairan Dangkal
adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan padaperairan laut dengan kedalaman sampai dengan 200 meter.
3. Rumpon Perairan Dalam
adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman di atas 200 meter.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP-RI) bersama beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini sedang dan akan terus mengembangkan program rumponisasi di seluruh perairan Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk lebih mengefisiensikan usaha nelayan kecil, dengan cara menghemat biaya operasional penangkapan ikan. Harapan pemerintah terhadap penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan dapat memberikan keuntungan kepada nelayan, seperti nelayan tidak perlu melakukan penangkapan ikan dengan cara mengejar (mengikuti) kemana ikan bergerak, dengan menciptakan daerah penangkapan ikan buatan nelayan cukup menangkap ikan di sekitar rumpon, memberikan kepastian dalam menentukan daerah penangkapan, mendekatkan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dengan nelayan, mampu menekan biaya operasional penggunaan BBM (solar) hingga sebesar 30%, dan mampu meningkatkan produksi penangkapan ikan hingga mencapai 300%.
• Sejarah Rumpon (FAD) di Indonesia
Rumpon telah lama dikenal di Indonesia, terutama di daerah Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai ‘rompong mandar”. Didaerah Indonesia Bagian Timur lain seperti di Sorong, Fakfak. Maluku Utara, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Sulawesi Tenggara berkembang dengan alat tangkap pancing huhate (pole and line) dan pancing ulur (handline) rumpon jenis ini biasanya dipasang di perairan laut dalam untuk menangkap ikan-ikan pelagis besar. Sedangkan rumpon laut dangkal berkembang penggunaannya di perairan Selat Malaka dan Laut Jawa dengan alat tangkap purse seine mini.
Teknologi rumpon laut dalam baru dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1985 untuk penangkapan ikan pelagis besar. Metode pemasangan dan dua jenis rumpon tersebut hampir sama dan perbedaannya hanya pada daerah pemasangan serta bahan yang digunakan. Pada rumpon laut dangkal digunakan dari alam seperti bambu, rotan. daun kelapa dan batu kali.Sebaliknya pada rumpon laut dalam sebagian besar dari bahan seperti bahan sintetis, plat besi, ban bekas, tali baja, tali nylon dan semen
Penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan belum menyebar di seluruh wilayah perairan Indonesia terutama untuk rumpon laut dalam. Penggunaan rumpon laut dalam di wilayah Indonesia Bagian Barat atau Samudera Indonesia dapat dikatakan belum ada.
• Konstruksi dan Teknis Pemasangan Rumpon
Secara garis besar rumpon menurut Preston (1982) adalah tersusun dan tiga bagian utama yang terdiri dan attraktor, mooring line dan pemberat. Konstruksi rumpon, terdiri dan komponen-komponen yang sama bila dilihat berdasarkan fungsinya seperti pelampung, alat pengumpul ikan, tali-temali dan pemberat. tetapi untuk rumpon-rumpon yang dipergunakan oleh nelayan diberbagai lokasi di Indonesia mempunyai perbedaan bila dilihat dan material masing-masing komponen konstruksi rumpon tersebut.
Tim Pengkajian Rumpon IPB (1987) mengemukakan bahwa persyaratan umum komponen komponen dan konstruksi rumpon adalah sebagai berikut:
1. Pelampung,
- Mempunyai kemampuan mengapung yang cukup baik (bagian yang mengapung di atas air 1/3 bagian)
- Konstruksi cukup kuat
- Tahan terhadap gelombang dan air
- Mudah dikenali dari jarak jauh
- Bahan pembuatnya mudah didapat;

2. Atraktor atau pemikat,
- Mempunyai daya pikat yang baik terhadap ikan
-Tahan lama
- Mempunyai bentuk seperti posisi potongan vertikal dengan arah ke bawah
-Melindungi ikan-ikan kecil
-Terbuat dan bahan yang kuat, tahan lama dan murah;

3. Tali-temali,
- Terbuat dan bahan yang kuat dan tidak mudah busuk
- Harganya relatif murah mempunyai daya apung yang cukup untuk mencegah gesekan terhadap benda-benda lainnya dan terhadap arus
- Tidak bersimpul (less knot);

4. Pemberat,
- Bahannya murah, kuat dan mudah diperoleh
- Massa jenisnya besar, permukaannva tidak licin dan dapat mencengkeram.

Daya tahan rumpon yang dipasang di laut sangat bervariasi tergantung jenis material dari masing-masing komponen serta kondisi dan kedalaman perairan dimana rumpon tersebut dipasang. Tim Pengkajian Rumpon IPB (1987) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi rumpon yang dipasang PT. Usaha Mina di Perairan Utara Irian Jaya dan di perairan Maluku utara dapat disimpulkan bahwa rumpon yang dipasang pada kedaan 600-1000 m dapat bertahan antara 10-17 bulan.
Menurut Atapattu (1991). penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan laju tangkap dengan pengurangan biaya produksi, mengurangi waktu untuk mencari gerombolan ikan sehingga mengurangi biaya operasi kapal, meningkatkan efisiensi penangkapan serta memudahkan operasi penangkapan ikan yang berkumpul di sekitar rumpon.
Dalam pemasangannya diperlukan adanya informasi tentang kedalaman, kecerahan air. arus. suhu, salinitas dan keadaan topografi dan dasar perairan dimana rumpon akan dipasang. Informasi dasar tersebut sangat diperlukan untuk diketahui agar dalam pemasangan rumpon benar-benar tepat pada perairan yang diharapkan dan menghindari rumpon putus. Pemasangan rumpon harus pula memperhatikan aspek biologis dan ikan yang menjadi sasaran penangkapan. Hal ini bertujuan agar rumpon yang dipasang benar-benar pada perairan yang subur dan banyak ikannya.
• Tingkah Laku Ikan Di Sekitar Rumpon
Asikin (1985) mengemukakan bahwa keberadaan ikan di sekitar rumpon karena berbagai sebab, antara lain:
1. Rumpon sebagai tempat bersembunyi di bawah bayang-bayang daun rumpon bagi beberapa jenis ikan tertentu;
2. Rumpon sebagai tempat berpijah bagi beberapa jenis ikan tertentu;
3. Rumpon itu sebagai tempat berlindung bagi beberapa jenis ikan yang mempunyai sifat fototaksis negatif.
Samples dan Sproul (1985) mengemukakan teori tertariknya ikan yang berada di sekitar rumpon disebabkan karena:
1. Rumpon sebagai tempat berteduh (shading place) bagi beberapa jenis ikan tertentu;
2. Rumpon sebagai tempat mencari makan (feeding ground) bagi ikan-ikan tertentu;
3. Rumpon sebagai substrat untuk meletakkan telurnya bagi ikan-ikan tertentu;
4. Rumpon sebagai tempat berlindung (shelter) dan predator bagi ikan-ikan tertentu
5. Rumpon sebagai tempat sebagai titik acuan navigasi (meeting point) bagi ikan-ikan tertentu yang beruaya.
Di samping kelima teori di atas Gooding dan Magnuson (1967) melaporkan bahwa rumpon merupakan tempat stasiun pembersih (cleaning place) bagi ikan ikan tertentu. Dikemukakan bahwa dolphin dewasa umumnya akan mendekati bagian bawah floating objects dan menggesekkan badannya. Breder (1949) juga mendukung hal ini dimana kadang-kadang dolphin mendekati ikan lain untuk membersihkan badannya. Tingkah laku ini sesuai dengan tingkah laku dan famili coryphaenids yang memindahkan parasit atau menghilangkan iritasi kulit dengan cara menggesekkannya. Freon dan Dagom (2000) menambahkan teori tentang rumpon sebagai tempat berasosiasi (association place) bagi jenis ikan-ikan tertentu.
Rumpon yang dipasang. pada suatu perairan akan dimanfaatkan oleh kelompok ikan tertentu sebagai tempat berlindung dan serangan predator. Kelompok jenis ini akan berenang-renang dengan mengusahakan agar posisi tubuh selalu membelakangi bangunan rumpon. Selain sebagai tempat berlindung, rumpon diibaratkan sebagai pohon yang tumbuh di padang pasir yang merupakan wadah pemikat kelompok ikan (Subani, 1972).
Ikan berkumpul di sekitar rumpon untuk mencari makan. Menurut Soemarto (1962) dalam area rumpon terdapat plankton yang merupakan makanan ikan yang lebih banyak dibandingkan di luar rumpon. Diterangkan juga oleh Soemarto (1962) bahwa perairan yang banyak planktonnya akan menarik ikan untuk mendekat dan memakannya.

DAFTAR PUSTAKA
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/07/01215027/penggunaan.rumpon.bisa.menghemat.bbm
http://jurnalbesuki.com/Rumpon-Dasar-Segera-Dipasang-di-Laut-Puger.html

adya prayoga
Posted on 20th October, 2009

PENTINGNYA PADI ORGANIK DI INDONESIA

Oleh : ADYA PRAYOGA (100710238) / (73) IKM B 07.
Akhir-akhir ini isu pertanian organik mencuat ke permukaan. Sebagian orang mendukung gagasan pengembangan pertanian organik dan sebagian lainnya tidak setuju, masing-masing dengan argumentasi yang sama-sama rasional. Argumentasi kelompok pro pertanian organic bertitik tolak dari keprihatinannya terhadap keamananpangan, kondisi lingkungan pertanian, dan kesejahteraan petani secara mikro. Sementara kelompok yang kontra bertitik tolak dari ke khawatirannya terhadap keberlanjutan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani secara menyeluruh. Badan Litbang Pertanian menyikapi gagasan pengembangan pertanian organik berlandaskan ilmu pengetahuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan pendapat pakar nasional dan internasional. Ada kerancuan awam dalam memahami pertanian organik karena adanya perbedaan sudut pandang antara kelompok yang pro dengan yang kontra. Kelompok pro pertanian organik yang diwakili oleh para pemerhati lingkungan dan kesehatan mengartikan pertanian organik (organic farming) sebagai sistem pertanian yang tidak menggunakan input (masukan) kimia sama sekali, baik pupuk maupun pestisida, tetapi hanya menggunakan input alami (organik) secara insitu. Adakalanya sistem ini dikaitkan dengan konsep pertanian berkelanjutan input rendah (LowInput Sustainable Agriculture). Sasaran utama pertanian organik menurut mereka adalah untuk menghasilkan produk yang bersih,sehat, dan bernilai ekonomi lebihtinggi tanpa merusak kelestarian sumber daya alam Kelompok kontra pertanian organik yang diwakili oleh para peneliti padi di berbagai negara termasuk Indonesia menilai bahwa pertanian organik adalah system pertanian yang menggunakan bahan organik sebagai salah satu input untuk pembenah tanah dan suplemen pupuk, namun tetap menggunakan input kimia berupa pupuk buatan dan pestisida secara selektif. Mereka sepakat untuk mengu-rangi penggunaan input kimia dan pengurangan tersebut dikompen sasi oleh bahan organik. Salah satu landasan prin-sipilnya adalah system pertanian modern (good agricultural practices) mengutamakan produktivitas tinggi,efisiensi produksi (peningkatan pendapatan petani), ketahanan pangan, kelestarian lingkungan dan sumber daya.Di Indonesia,padi tidak hanya berperan penting sebagai makanan pokok, tetapi juga merupakan sumber perekonomian sebagian besar masyarakat di pedesaan. Kekurangan produksi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu upaya peningkatan produksi padi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk tentu perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa memerlukan sekitar 54 juta ton gabah kering giling per tahun atau setara dengan 35 juta ton beras. Dengan luas lahan yang ada maka produktivitas padi rata-rata harus di atas 4,9 t/ha, sedangkan hingga saat ini baru mencapai 4,7t/ha. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan pangan yang stabil dengan laju peningkatan kebutuhan beras 2-3%/tahun, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara intensif. Untuk sistem pertanian organik yang tidak mentoleransi penggunaan input kimia, khususnya pada tanaman padi, perlu pemahaman yang lebih bijaksana. Secara teknis, sistem ini tidak mampu mendorong laju peningkatan produktivitas padi, dan bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hal ini tentu tidak relevan dengan keberlanjutan ketahanan pangan. Pertanian organik akan lebih menguntungkan jika diterapkan pada komoditas bernilai ekonomi tinggi, seperti tanaman hortikultura dan perkebunan, sedangkan untuk padi perlu dibatasi pada kawasan tertentu.
Sebagai pembanding, Thailand mempertahankan sebagian kecil areal pertanian untuk memproduksi beras berkualitas tinggi (high quality rice) guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Untuk keperluan ekspor, negara ini tetap mengandalkan pengembangan varietas unggul yang diketahui responsif terhadap pupuk anorganik. Dampak dari kebijakan ini, produktivitas padi di Thailand hanya 2,8t/ha, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yang sudah mencapai 4,7 t/ha. Namun dengan luas areal panen 10 juta hektar dan jumlah penduduk hanya 68 juta jiwa, Thailand tetap menjadi eksportir beras di Asia. Bagi Indonesia, dengan luas panen sekitar 11 juta hektar dan jumlah penduduk 210 juta dengan laju pertumbuhan 1,6%/tahun, tam-paknya sulit menera pkan pertanian organik secara luas bagi peningkatan produksi padi. Saat ini sekitar 90% areal pertanaman padi di Indonesia telah ditanami varietas unggul baru dengan hasil tinggi, diatas 6 t/ha. Untuk mengaktualisasikan potensi genetik varietas-varietas unggul tersebut diperlukan input yang relatif tinggi, terutama hara N, P, dan K dalam jumlah yang cukup dalam waktu singkat, yang hanya mudah diperoleh dari pupuk anorganik. Namun, bahan organik tetap diperlukan, apalagi kandungan C/N organik lahan sawah irigasi intensif umumnya sangat rendah. Pemberian bahan organik bermanfaat sebagai pembenah danmemperbaiki agregat tanah, sumber hara mikro (Mn, Cu, Zn, Fe), dan meningkatkan efisiensi serapanhara makro (N, P, K) yang berasal dari pupuk anorganik. Dekomposisi bahan organik di tanah tergenang sebagaimana halnya di lahan sawah berlangsung lambat, sehingga peranan bahan organik sebagai sumber hara makro tidak efektif. Kalau berpedoman kepada konsep pertanian organik yang tidak mentoleransi penggunaan pupuk kimia, maka diperlukan bahan organik sebanyak 13 ton jerami jagung atau 15 ton jerami padi per hektar untuk menggantikan pupuk urea pada pertanaman padi yang umumnya diberikan sebanyak 200kg/ha (setara 90 kg N/ha). Ditinjau dari aspek teknis dan ekonomis, cara ini kurang layak karena bahan organik sebanyak itu sulit dikelola dan sulit diperoleh. Pupuk hayati yang sudah beredar saat ini tentu tidak dapat pula sertamerta menggantikan pupuk kimia sebelum diuji efektivitas dan efisiensinya. Selain cukup mahal, pupuk hayati juga memerlukan teknik aplikasi dan penanganan yang relatif khusus. Dalam upaya peningkatan produktivitas padi, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan produksi, Badan Litbang Pertanian melalui Balai Penelitian Tanaman Padi (Balitpa) bekerja sama dengan IRRI dan FAO telah mengembangkan konsep Integrated Crop Management atau Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (PTT) sejak 2001. PTT itu sendiri adalah pendekatan dalam sistem usaha tani padi yang berlandaskan pada sinergistik dan keterpaduan antara sumber daya dan pengelolaan tanaman yang bertitik tolak dari konsep good agricultural practices. Dalam hal ini pemberian bahan organik merupakan salah satu syarat utama (compulsory technology), namun fungsinya hanya sebagai suplemen dan pembenah tanah. Karena itu aplikasi bahan anorganik tetap menjadi andalan dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang tentu saja memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya lahan. Dalam kaitan ini, Balitpa dan IRRI telah memperkenalkan teknik pengelolaan hara spesifik lokasi (site specific nutrient management) yang menganut prinsip feed what the crop need. Artinya, penggunaan pupuk harus proporsional dan rasional, sesuai kebutuhan tanaman untuk dapat berpro-duksi tinggi. Bekerja sama dengan Ditjen Produksi Tanaman Pangan dan Pemerintah Daerah setempat, Badan Litbang Pertanian pada tahun 2002-2004 mengembangkan model PTT di 22 propinsi. Inovasi ini ternyata mampu menekan penggu-naan pupuk anorganik hingga 35% dan meningkatkan produktivitas padi sebesar 16-36%, bergantung pada kondisi lahan dan lingkungan serta kemampuan dan partisipasi petani dalam menerapkan teknologi spesifik lokasi di daerah setempat. Oleh karena itu, kalau produktivitas padi dapat ditingkatkan hingga mencapai dua kali lipat melalui pengembangan pertanian organik, baik dari kaca mata kelompok yang pro maupun yang kontra, adalah suatu hal yang luar biasa

DAFTAR PUSTAKA
http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/wr273052.pdf

GEFRI MAUALANA
Posted on 20th October, 2009

Pengembangan metode SRI ( system of rice intensification ) di dunia

Oleh : Gefri Maulana
100710178 / IKM B

SRI adalah teknik budidaya padi yang dapat meningkatkan produktifitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air, dan unsur hara, terbukti telah berhasil meningkatkan produktifitas padi sebesar 50 %, bahkan di beberapa tempat mencapai lebih dari 100 %. SRI telah diuji di Cina, Indonesia, India,Filipina, Srilanka dan Bangladesh dengan hasil yang positif. SRI menjadi terkenal di dunia melalui upaya dari Norman Uphoff ( Director CIIFAD ).
Pada tahun 1987, Uphoff mengadakan presentasi SRI di Indonesia yang merupakan kesempatan pertama SRI dilaksanakan di luar Madagaskar. Hasil metode SRI sangat memuaskan. Di madagaskar pada beberapa tanah tak subur yang produksi normalnya 2 ton / ha, petani yang menggunakan SRI memperolehhasil panen lebih dari 8 ton/ ha, beberapa petani memperoleh 10, 15, bahkan ada yang mencapai 20 ton / ha.
Metode SRI minimal menghasilkan panen dua kali lipat dibandingkan metode yang biasa dipakai petani. Hanya saja diperlukan pikiran yang terbuka untuk menerima metode baru dan kemauan untuk bereksperimen. Dalam SRI tanaman diperlakukan sebagai organisme hidup sebagaimana mestinya, bukan diperlakukan seperti mesin yang dapat dimanipulasi. Semua unsure dalam tanaman padi dikembangkan dengan cara memberikan kondisi yang sesuai dengan pertumbuhannya.
Ada beberapa metode mengenai system intensifikasi yang lain. Salah satu diantaranya adalah PTT atau pengelolaan tanaman terpadu. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan suatu model untuk meningkatkan hasil padi dan efisiensi masukan produksi dengan memperhatikan penggunaan sumberdaya alam secara bijak. Melalui usaha ini diharapkan kebutuhan beras nasional dapat dipenuhi, pendapatan petani padi dapat ditingkatkan dan usaha pertanian padi dapat terlanjutkan. Pada dasarnya teknologi yang diterapkan oleh model PTT dan System of Rice Intensification (SRI) sama, hanya strateginya berbeda. Strategi SRI lebih dipusatkan pada penggunaan bahan organik. Penggunaan bahan organik yang diintegrasikan dengan teknik pengairan berkala akan mampu menyediakan hara untuk kebutuhan tanaman padi. Namun bahan organik yang dibutuhkan cukup banyak, yaitu sekitar 10 ton kompos/ha/musim, yang pada prakteknya sulit dipenuhi dalam skala usaha padi yang luas dan akan menambah biaya tenaga kerja untuk aplikasinya.
Perbedaan antara PTT dan SRI adalah 1) pendekatan SRI berbentuk paket teknologi yang diyakini dapat diterapkan pada semua kondisi, 2) komponen SRI mudah diadopsi petani, 3) pendekatan pengembangan SRI adalah sistem belajar orang dewasa sehingga petani merasa diberi posisi yang tepat sebagai subyek perubahan. Perbedaan selanjutnya dari PTT dan SRI adalah : 1) PTT bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi input seperti benih, pupuk, dan pestisida; 2) PTT diterapkan berdasarkan spesifik lokasi; 3) PTT berorientasi pada proses produksi rasional dan ramah lingkungan; 4) PTT menggunakan pendekatan keproyekan, dan 5) PTT menggunakan cara transfer teknologi satu arah.
Dalam pelaksanaannya, pengembangan metode SRI ini juga melibatkan masyarakat dan berupaya agar masyarakat tersebut terbuka pikirannya untuk bisa menerima metode SRI ini dengan baik. Tujuan Pedoman Teknis pengembangan System Of Rice Intensification ( SRI ) adalah memberikan acuan umumkepada petugas daerah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan usahatani padi sawah organik metode SRI melalui Pelatihan dan Sekolah Lapangan SRI. Sasaran kegiatan pengembangan SRI adalah petani yang mempunyai lahan sawah beririgasi yang ketersediaan airnya terjamin. Pada tahun 2009 kegiatan pengembangan SRI sebanyak 111 paket yang tersebar di 21 propinsi, 53 kabupaten/kota.
Tenik Budidaya Padi Organik Metode SRI
1.Persiapan Benih
Benih sebelum disemai diuji dalam larutan air garam. Larutan air garam yang cukup untuk menguji benih adalah larutan yang apabila dimasukkan telur, maka telur akan terapung. Benih yang baik untuk dijadikan benih adalah benih yang tenggelam dalam larutan tersebut. Kemudian benih telah diuji direndam dalam air biasa selama 24 jam kemudian ditiriskan dan diperam 2 hari, kemudian disemaikan pada media tanah dan pupuk organic di dalam wadah segi empat ukuran 20 x 20 cm. Selama 7 hari setelah umur 7-10 hari benih padi sudah siap ditanam.

2.Pengolahan Tanah
Pengolahan tanah untuk tanam padi metode SRI tidak berbeda dengan cara pengolahan tanah untuk tanam padi dengan cara konvensional yaitu dilakukan untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih baik bagi tanaman, terhinadar dari gulma. Pengolahan dilakukan dua minggu sebelim tanam dengan menggunakan traktor tangan sampai terbentuk struktur lumpur.

3.Perlakuan Pemupukan
Pemberian pupuk pada SRI diarahkan kepada perbaikan kesehatan tanah dan penambahan unsure hara yang berkurang setelah dilakukan pemanenan. Kebutuhan pupuk organic pertama setelah menggunakan system konvensional adalah 10 ton per hektar dan dapat diberikan sampai 2 musim tanam. Setelah keliatan kondisi tanah membaik maka pupuk organic bisa berkurang disesuaikan dengan kebutuhan. Pemberian pupuk organic dilakukan pada tahap pengolahan tanah kedua agar pupuk bisa menyatu dengan tanah.

4.Pemeliharaan
Sistem tanam metode SRI tidak membutuhkan genangan air yang terus – menerus, cukup dengan kondisi tanah yang basah. Penggenangan dilakukan hanya untuk mempermudah pemeliharaan. Pada prakteknya pengelolaan air pada system padi organic dapat dilakukan sebagai berikut ; pada umur 1-10HST tanaman padi digenangi dengan ketinggian air rata – rata 1cm, kemudian pada umur 10 hari dilakukan penyiangan. Setelah dilakukan penyiangan tanaman tidak digenangi. Untuk perlakuan yang masih membutuhkan penyiangan berikutnya maka dua hari menjelang penyianagn tanaman digenang. Pada saat tanaman berbunga, tanaman digenang dan setelah padi matang susu, tanaman tidak digenangi kembali sampai panen. Untuk mencegah hama dan penyakit pada SRI tidak digunakan bahan kimia, tetapi digunakan pencegahan dan apabila terjadi gangguan hama / penyakit digunakan pestisida nabati dan atau digunakan pengendalian secara fisik dan mekanik.

Syafitria K Sari
Posted on 21st October, 2009

Pengembangan padi Hibrida Melalui Ekstensifikasi di Lahan Pasang Surut
Peningkatan kebutuhan akan pangan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Sementara produksi pangan sendiri mengalami kecenderungan stagnan. Dengan keadaan seperti itu maka produksi pangan yang ada terutama beras tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang semakin meningkat. Kondisi ini terjadi disebabkan salah satu faktor klasik di negara yang pertumbuhan penduduknya tinggi, yaitu keterbatasan lahan produksi yang produktif. Kenyataan bahwa pada lahan produktif juga terus terjadi konversi lahan (penyusutan sebesar 1.4 % per tahun di pulau Jawa ) juga semakin menyurutkan lahan produksi. Lahan pertanian banyak berganti wajah menjadi pemukiman dan fasilitas lain. Kebutuhan beras menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Hampir setiap tahun terjadi peningkatan permintaan akan beras. Menurut FAO, permintaan akan beras di Indonesia 151 kg/kap/tahun sementara area tanam hanya 11.5 juta hektar dengan asumsi produksi 4.3 ton/hektar . Dengan jumlah penduduk 206 juta jiwa maka dalam 1 tahun permintaan beras diperkirakan akan mencapai 31.1 juta ton. Sebuah angka yang cukup besar. Kondisi penyusutan lahan produktif di Pulau Jawa ini telah memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan impor beras sebagai penyeimbang dari kecenderungan stagnasi produksi beras tersebut. Kondisi stagnasi produksi padi ini melahirkan pemikiran untuk meningkatkan kapasitas produksi padi nasional dengan dua cara yaitu : penggunaan bibit unggul dan pemanfaatan lahan-lahan marginal di luar Pulau Jawa.
• Pemanfaatan lahan marginal
Sampai saat ini lahan sawah irigasi masih menjadi tulang punggung produksi padi nasional. Padahal, pembangunan sistem irigasi memerlukan dana yang tidak sedikit. Adanya kecenderungan penyusutan lahan produktif di Pulau Jawa akhirnya mengharuskan kita untuk mengarahkan perhatian pada ketersediaan lahan marginal yang ada. Adapun lahan marginal ini berupa lahan tadah hujan, pasang surut, dan lahan kering. Salah satu pemanfaatan lahan marginal yang kini diupayakan adalah pengembangan lahan pasang surut.
• Lahan Pasang Surut
Ketersediaan lahan pasang surut di Indonesia kurang lebih 33 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Dari luasan yang ada tersebut, sekitar 6 juta hektar diantaranya cukup potensial untuk pengembangan pertanian. Namun dari luasan 6 juta tersebut hanya 554.000 hektar saja yang cocok untuk ditanami tanaman padi dengan hasil rata-rata 1.5 ton/ha. Rendahnya produktivitas padi di lahan pasang surut disebabkan karena tingkat kemasaman tanah yang tinggi, keracunan zat besi, alumunium, salinitas tinggi serta kekahatan unsur P dan Zn.
Pengenalan tipologi lahan dan tipe luapan air merupakan langkah awal dalam menentukan langkah prioritas penanganan. Kunci keberhasilan produksi padi pada agroekosistem lahan pasang surut ini adalah pengelolaan dan tata air secara tepat. Untuk itu maka sebelum kita memanfaatkan lahan pasang surut tersebut, kita harus membedakan dahulu tipologinya.
Adapun lahan pasang surut terbagi kedalam empat macam yaitu : lahan potensial, lahan sulfat asam, lahan gambut dan lahan salin.
Lahan potensial dengan memiliki kadar pirit beracun dengan kedalaman lebih dari 50 cm merupakan lahan yang paling sedikit kendalanya dalam meng-optimalkan lahan tersebut untuk pengembangan pertanian dibandingkan lahan sulfat dan lahan gambut yang memerlukan penanganan ekstra hati-hati. Sementara itu, berdasarkan tipe luapan air pasangnya, lahan pasang surut dibedakan menjadi empat macam yaitu : Type A, Type B, Type C dan Type D. Type A merupakan lahan yang terluapi pada pasang besar maupun kecil, type B adalah lahan yang hanya terluapi oleh pasang kecil saja. Type C adalah lahan pasang surut yang tidak terluapi pasang besar dan kecil dengan kedalaman kurang dari 50 cm sedangkan Type D merupakan lahan pasang surut yang tidak terluapi pasang besar maupun kecil dengan kedalaman lebih dari 50 cm.
Berdasarkan pada tipologi diatas, maka Type luapan A cocok untuk pengembangan padi sawah, Type B untuk sawah sistem surjan, Type C untuk sawah tadah hujan sedangkan Type D untuk tegalan atau perkebunan. Dengan memadukan pengelolaan lahan dan tata air (aliran satu arah) serta teknik budidaya tanaman, hasil padi sawah di berbagai lokasi lahan pasang surut berkisar 4-6 ton/ha gabah kering panen atau 2- 3 kali lipat hasil yang dicapai petani.
Pemilihan teknologi yang mencakup varietas unggul, pemupukan dan ameliorasi lahan bersifat spesifik lokasi. Beberapa varietas unggul yang biasa dikembangkan di lahan pasang surut antara lain : Punggur, Indragiri (toleran terhadap keracunan Fe dan AL), IR-42, Lalan dan Lematang Kendala yang ada dalam budidaya padi di lahan pasang surut pertama adalah aspek tanah yaitu sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Keasaman tanah yang tinggi dapat menyebabkan kelarutan unsur hara P tidak tersedia karena kelarutan Al dan Fe yang tinggi sehingga P terikat oleh unsur Al dan Fe. Selain itu dapat juga menyebabkan keberadaan pirit (FeS2) yang sangat rendah. Kedua adalah aspek lingkungan yang meliputi iklim, topografi, ketinggian dari permukaan laut, sistem tata air dan organisme pengganggu tanaman lainnya (Maamun , et al., 1996 ; Maas, et al 1996)
• Padi Hibrida di Pasang Surut
Produksi padi yang secara genetik kecil , sangat berpengaruh dalam besar kecilnya peningkatan hasil. Superioritas padi hibrida (sistem perakaran kuat, pembentukkan anakan tinggi, jumlah anakan produktif yang tinggi, jumlah gabah per malai yang tinggi, aktivitas akar yang lebih tinggi, kapasitas fotosintetis lebih tinggi, intensitas respirasi yang lebih rendah, efisiensi fotosintetis yang lebih tinggi serta pendistribusian hasil asimilasi yang lebih efektif) ini sangat memungkinkan dalam meningkatkan produksi padi secara nasional. Namun mampukah padi hibrida ditanam di lahan marginal seperti lahan pasang surut? Tentu saja bisa namun tidak mudah karena pengembangan padi hibrida di lahan pasang surut sangat ditentukan oleh seberapa kuat daya adaptasinya terhadap lingkungan.
Meninjau dari sifat-sifat superioritas padi hibrida, maka dalam pengembangannya di lahan pasang surut dapat berimplikasi pada beberapa keadaan antara lain :
1. Kemasaman yang tinggi lahan pasang surut dapat menyebabkan kelarutan beberapa hara sangat kecil terutama P dan Zn sehingga gejala kahat P dan Zn sering ditemui sementara unsur superioritas padi hibrida diharapkan mampu untuk toleran terhadap kemasaman tinggi, keracunan Al dan Fe serta kahat P dan Zn.
2. bahan organik mentah di atas tanah mineral mengakibatkan perakaran sukar menembus ke bagian bawah akibat kekurangan oksigen sehingga banyak akar-akar yang muncul di permukaan, adanya superioritas yang diharapkan adalah aktivitas perakaran yang tinggi dengan kondisi oksigen yang minim.
3. Kemudahan dan kejenuhan air bahan penyusun gambut menyebabkan keadaan tanah sangat lembek, kecendrungan sanggahan tanah yang sangat rendah sehingga menyanggah tegaknya tanaman juga rendah, superioritas yang diperlukan disini adalah sistem perakaran yang kuat. Dan terakhir, tempat bersarangnya hama dan penyakit tanaman, adanya superioritas yang diperlukan adalah toleransi bahkan resistensi padi terhadap hama dan penyakit.
Berkaitan dengan hal itu, mungkinkah padi hibrida dapat ditanam di lahan pasang surut? Dengan sifat-sifat superioritas yang ada ternyata padi hibrida mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan pasang surut. Hal ini telah dibuktikan oleh M. Zikri yang melakukan percobaan demplot padi hibrida di beberapa lokasi lahan pasang surut di Sumatera Selatan (Lihat tabel).
Selain penggunaan varietas unggul, perbaikan teknologi budidaya juga sangat diperlukan untuk mendukung daya adaptasi dan peningkatan hasil padi hibrida. Beberapa teknik budidaya padi hibrida yang bisa diterapkan di lahan pasang surut antara lain :
1.Penanaman dengan memperhitungkan waktu pasang maupun surutnya air
2.Pengolahan lahan yangtidak terlalu dalam. Hal ini dilakukan karena lahan pasang surut cenderung mengandung banyak unsur pirit (FeS2). Bila terlalu dalam dikhawatirkan akan terjadi oksidasi pirit yang dapat berakibat pada kemasaman ekstrim.
3.Penyiapan tata air (saluran sekunder maupun tersier)
4.Pengaturan air pada fase vegetatif (tidak selalu membutuhkan kondisi tergenang) yang penting tanah cukup basah.
5.Pengaturan air pada fase generatif dimana genangan air tidak boleh lebih dari 10 cm
6.Pemupukan, untuk lahan yang agak masam, perlu ditambahkan dolomite untuk menetralisir kemasamannya (penurunan 0.1 unit setara dengan 1 ton/ha kapur) misal pH tanah 5,5; pH larutan penyangga 7; pH suspensi tanah dikurangi pH larutan penyangga 6,5 maka kebutuhan kapur tanah tersebut adalah 1.5/0.1 dikalikan 1 ton/ha yaitu 3 ton/ha. Selain itu minimalisir juga penggunaan pupuk yang mengandung asam tinggi. Kadangkala penggunaan pupuk melalui tanah kurang efektif karena kondisi kemasaman sehingga dimungkinkan penambahan nutrisi melalui foliar application (penggunaan pupuk daun).
7.Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu gejala serangan nampak. Hal ini disebabkan penanaman padi baik hibrida maupun non hibrida di lahan pasang surut sangat beresiko terserang hama dan penyakit. Kondisi lahan pasang surut sangat memungkinkan menjadi sarang hama dan penyakit. Untuk itu, maka pemberian nutrisi terutama unsur mikro Cu disarankan untuk menjaga ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.
Selain beberapa kondisi di atas, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pengembangan padi hibrida di lahan pasang surut. Namun demikian, potensi lahan yang cukup luas lahan pasang surut untuk dikembangkan merupakan salah satu kesempatan mendongkrak produksi padi nasional. Sebuah kajian yang lebih mendalam sangat dibutuhkan terutama masukan berbagai pihak dalam pengembangan padi hibrida di lahan pasang surut sangat dibutuhkan agar tidak terjadi lagi proyek lahan sejuta hektar yang tersia-sia yang mengakibatkan berjuta-juta kerusakan.

SYAFITRIA K SARI
100710061 / IKM A-07
Daftar Pustaka :
http://www.tanindo.com/abdi18/hal1401.htm

agung sandjaza
Posted on 22nd October, 2009

LIMBAH PENGGILINGAN PADI (BEKATUL)
PERKAYA BAHAN PANGAN FUNGSIONAL

Agung Sanjaya
NIM. 100710047
Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR

Permasalahan pangan nampaknya akan selalu menarik untuk diperbincangkan. Sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum bisa diatasi oleh negara-negara di dunia khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan negara miskin lainnya. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Bahkan kasus malagizi masih banyak terjadi di negara tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI), permasalahan gizi di Indonesia masih sangat komplek. Ada sekitar 350 ribu dari 4 juta bayi, lahir dengan berat badan rendah (Bayi Berat Lahir Rendah/BBLR). Kemudian ada 5 juta dari 18 juta Balita menderita gizi kurang, 10 juta dari 31 juta anak usia sekolah menderita anemia gizi, 3,5 juta dari 10 juta remaja putri mengalami anemia gizi, 30 juta dari 118 juta usia produktif mengalami Kurang Energi Kronik (KEK), dan 5 juta dari 9 juta usia lanjut mengalami anemia gizi (www.depkes.go.id).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan asupan bahan pangan dengan kadar gizi yang tinggi, tersedia dalam jumlah yang melimpah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Di Indonesia ada satu sumber bahan pangan yang potensial untuk mengatasi masalah di atas, namun selama ini pemanfaatannya hanya sebatas untuk pakan ternak saja. Bahan tersebut adalah limbah penggilingan padi atau yang dikenal dengan bekatul.
Pada tahun 50-an bekatul menjadi makanan popular dikalangan petani dan penduduk pedesaan di Indonesia. Namun setelah tahun 90-an bekatul hanya dijadikan sebagai pakan ternak saja. Padahal nilai gizi bekatul sangat baik, kaya akan vitamin B, vitamin E, asam lemak esensial, serat pangan, protein, oryzanol, dan asam ferulat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka produksi padi tahun 2007 mencapai 53,13 juta ton berupa gabah kering giling (Tempo online, 4 Maret 2007). Menurut riset USA bahwa 10 persen dari total produksi padi dapat menghasilkan bekatul, sehingga jika dikonversikan dari 53,13 juta ton produksi padi nasional, maka diperkirakan akan dapat menghasilkan 5,3 juta ton bekatul. Sangat disayangkan apabila jumlah bekatul yang banyak dan potensial ini hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak saja. Hampir semua peternak memberikan makanan ternaknya dengan bekatul (Damayanthi dkk, 2007). Menurut pengalaman dr. Liem bekatul dapat digunakan untuk membantu meneyembuhkan penyakit asma, gondok, jantung, meningkatkan stamina, mengatasi diabetes militus, meningkatkan gairah seksual, mengatasi masalah obesitas, memperlancar buang air besar, mengatasi kolesterol tinggi, dan lain-lain (Liem, 2006).
Dengan manfaat yang beraneka macam ini bekatul dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan fungsional yang diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, regulasi kondisi ritmik tubuh, memperlambat proses penuaan, dan penyehatan kembali (Ardiansyah, 2004). Mengingat potensi bekatul yang begitu bagus, Dengan keunggulan khasiatnya, bekatul memiliki potensi sebagai bahan pangan fungsional. Bekatul menyimpan kandungan gizi yang melimpah. Kaya akan Serat pangan, mengandung vitamin E dan oryzanol yang berperan sebagai antioksidan. Disamping itu terdapat vitamin B kompleks (B1, B2, B3, B5, B6) dan vitamin B15 (pangamic acid). Sehingga bekatul berkhasiat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Diantaranya untuk melancarkan pencernaan, mencegah pembentukan radikal bebas dan stres oksidatif, serta mengobati berbagai penyakit.maka pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Selain itu bekatul juga telah memenuhi tiga fungsi dasar bahan pangan fungsional yang diharapkan mempunyai manfaat kesehatan tertentu. Pangan fungsional didefinisikan sebagai makanan yang berdasarkan pengetahuan tentang hubungan antara makanan/komponen makanan dan kesehatan, yang diharapkan mempunyai manfaat kesehatan tertentu (Broek, 1993). Pangan fungsional menurut ilmuwan Jepang mempunyai tiga fungsi dasar. Ketiga fungsi dasar tersebut adalah (1) Sensory (warna dan penampilan menarik, cita rasanya enak), (2) Nutritional (bernilai gizi tinggi), dan (3) Physiological (memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh).
Namun untuk menuju kesana memang tidak mudah, masyarakat sudah terlanjur memberikan citra negatif untuk bekatul. Sehingga mereka terbutakan untuk memanfaatkan bekatul sebagai salah satu sumber bahan pangan. Masyarakat tentunya masih ”jijik” ketika mengkonsumsi bekatul apabila wujudnya masih belum diubah. Oleh karena itu, bekatul perlu dirubah dan diolah ke dalam bentuk lain untuk merubah mindset negatif tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah bekatul menjadi bentuk lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Khoirur Rozi dkk, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR yang tertuang dalam penelitian mereka yang berjudul ”Pemanfaatan Limbah Penggilingan Padi (Bekatul) Pengganti Santan Kelapa Dalam Pembuatan Sayur dan Kue, Bahan Pangan Fungsional Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat” ternyata bekatul dapat diganti wujudnya menjadi santan yang mampu dijadikan sebagai pengganti santan kelapa yang biasanya digunakan untuk bahan tambahan masakan masyarakat yang dikonsumsi sehari-hari. Disamping itu bekatul juga dapat dijadikan tepung sebagai bahan pembuat kue sebagai pengganti tepung-tepung yang selama ini lazim digunakan. Dari hasil penelitian yang mereka lakukan penerimaan masyarakat coba ternyata cukup bagus. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah dan banyak mengkonsumsi bekatul sehingga masyarakat akan lebih banyak mengkonsumsi bekatul dan memperoleh asupan gizi yang bagus serta lebih ekonomis.
Merubah bekatul dalam bentuk santan merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperkenalkan bekatul kepada masyarakat agar mereka mudah menerima dan mau mengkonsumsinya. Dengan kandungan gizi yang lengkap dan khasiat yang telah terbukti, bekatul dapat dijadikan sebagai bahan pangan fungsional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun disamping itu juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bekatul dan pemanfaatannya serta perlu dilengkapi dengan data penerimaan masyarakat untuk mengonsumsi bekatul.
Daftar Pustaka
Almatsier, S. 2005. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
Anonim. 1991b. Dedak Padi sebagai Pakan. Dalam Padi. Bogor:Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
Anonim. 26 Desember, 2005. Penyakit-Penyakit yang Takluk pada Bekatul.Tabloid Senior.
Anonim. 2006. Dedak Berkhasiat Menurunkan Tekanan Darah, Nutralgredients/ http://www.beritaiptek.com [8 maret 2006].
Ardiansyah. 2004. Sehat dengan Mengonsumsi Bekatul. http://www.gizi.net [27 Agustus 2004]
Damayanthi, Evi dkk. 2007. Rice Bran. Jakarta : Penebar Swadaya.
Hartono, Andry. 2000. Asuhan Nutrisi Rumah Sakit Diagnosis Konseling Ruang Perskriptif. Yogyakarta : Buku Kedokteran EGC.
Irianto, Djoko Pekik. 2006. Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Rozi, A. K., A. Sanjaya dan A. S. Pawitra. 2008. Pemanfaatan Limbah Penggilingan Padi (Bekatul) Pengganti Santan Kelapa Dalam Pembuatan Sayur dan Kue, Bahan Pangan Fungsional Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. Karya tulis ilmiah 2008. Surabaya: FKM UNAIR Surabaya.
http://www.ebookpangan.com/E-BOOK%20GRATIS/Ebook%20Pangan/SNI-01-3545-2004%20(madu).pdf
http://mysaltz.net/icleanportal/CleaningKnowledge/FoodSafety/KesehatanPangan/tabid/88/Default.aspx
http://209.85.175.104/search?q=cache:_OoxwL9FOFUJ:www.unej.ac.id/fakultas/mipa/vol3,no2/harsono.pdf+jurnal+penelitian+limbah+padi&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=id
http://www.asosiasipoliteknik.or.id/index.php?module=aspi_jurnal&func=display&jurnal_id=343
http://www.energiportal.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=40&artid=832
http://209.85.175.104/search?q=cache:ePkV_X90D0kJ:www.petra.ac.id/~puslit/journals/pdf.php%3FPublishedID%3DARS07350209+jurnal+pangan+limbah+padi&hl=id&ct=clnk&cd=9&gl=id&lr=lang_id
http://permimalang.wordpress.com/category/bakteri/
http://bioindustri.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=2426&Itemid=2

Abdu Naf'an Aisul Muhlis
Posted on 23rd October, 2009

BUDIDAYA GANYONG
SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PANGAN LOKAL SARAT GIZI
Oleh : Abdu Naf’an Aisul Muhlis
100710471 (IKM A 2007)
Jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai angka 230 juta jiwa merupakan salah satu konsumen beras tertinggi di dunia. Pada tahun 2000 tingkat konsumsi beras per kapita sebesar 130.1 kg per tahun dan pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 5,8 juta ton pada periode tahun 1997-1998. Selain beras, Indonesia juga mengimpor kedelai dalam jumlah yang besar. Indonesia menduduki peringkat ketujuh negara pengimpor kedelai terbesar di dunia, terutama kedelai dari Amerika sehingga dijuluki sebagai the biggest US No.1 soybean imported in the world. Berdasarkan data yang dihimpun oleh American Soybean Association (ASA) jumlah impor kedelai Indonesia meningkat tajam, yaitu dari 718.000 ton (1995) menjadi 810.000 ton (1997) dan 1.156.000 ton (1999). Memang sangat ironis, bahwa tahu dan tempe yang merupakan makanan utama sebagian masyarakat Indonesia tetapi bahan bakunya tergantung dari pasokan luar negeri. Tepung juga menjadi kebutuhan bahan pangan yang masih mengimpor dari luar negeri, selain itu susu dan daging juga masih mengandalkan suplai dari luar.
Berbagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat belum dapat dipenuhi secara swasembada. Jumlah produksi dalam negeri tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Alhasil angka kasus gizi buruk masih tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari departemen kesehatan, pada tahun 2006 terdapat sekitar 1,5 juta anak atau 8,8 % dari total anak Indonesia mengalami gizi buruk. Kondisi ini diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Daya beli masyarakat yang rendah mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan yang bergizi seperti karbohidrat dan protein. Hal ini mendorong perlunya mengoptimalkan produksi dan budidaya sumber bahan pangan lokal yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat. Ganyong (Canna discolor L. Syn. C edulis, suku kana-kanaan atau Cannaceae) merupakan salah satu sumber pangan lokal yang kini mulai dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia. Ganyong adalah sejenis tumbuhan penghasil umbi yang tumbuh subur di Indonesia, yang mulai bisa dipanen tiap enam bulan sekali. Ganyong mengandung pati meskipun tidak sebanyak ubi jalar, tetapi ganyong mengandung zat gizi yang cukup tinggi dan berpotensi sebagai sumber hidrat arang. Data Direktorat Gizi Depkes RI menyebutkan bahwa kandungan gizi ganyong tiap 100 gram secara lengkap terdiri diri kalori 95,00 kal; protein 1,00 gram; lemak 0,11 gram; karbohidrat 22,60 gram, kalsium 21,00 gram; fosfor 70,00 gram; zat besi 1,90 mg; vitamin B1 0,10 mg; vitamin C 10,00 mg; air 75,00 mg.
Ganyong sudah mulai banyak dibudidayakan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Lampung dan Jawa Barat. Sementara ini, sekurangnya ada dua provinsi sebagai sentral produksi ganyong, yakni Jawa Tengah (Klaten, Wonosobo, dan Purworejo) dan Jawa Barat (Majalengka, Sumedang, Ciamis, Cianjur, Garut, Lebak, Subang, dan Kerawang). Manfaat ganyong sangatlah banyak, hampir semua bagian tanamannya bisa dimanfaatkan. Umbi yang dewasa dapat dimakan dengan mengolahnya lebih dulu atau untuk diambil patinya. Sisa umbinya yang tertinggal setelah diambil patinya dapat digunakan sebagai kompos. Sementara pucuk dan tangkai daun muda dipakai untuk pakan ternak. Bunga daunnya yang cukup indah dimanfaatkan sebagai tanaman hias.
Bebagai jenis penganan bergizi dapat dibuat dari ganyong. Dari hanya sekedar direbus untuk camilan, atau diambil sarinya sehingga dapat dihasilkan pati kemudian diolah menjadi tepung untuk diolah lagi menjadi beragam makanan seperti mie, kue, bubur, es cendol, agar-agar dan lain sebagainya. Penganan yang terbuat dari ganyong selain enak juga bernilai ekonomis, terlebih jika tanaman ini dapat dibudidayakan per keluarga, sehingga dapat langsung diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga. Ganyong juga merupakan sumber pangan alternatif sebagai makanan utama maupun pengganti untuk kebutuhan asupan anak gizi buruk karena ekonomis dan mengandung zat gizi yang tinggi.
Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan pemuliaan dan budidaya ganyong untuk mendukung diversifikasi pangan demi mendorong ketahanan pangan nasional. Berasisasi yang telah terlanjur menjadi tradisi dalam budaya pangan masyarakat Indonesia harus diimbangi dengan memberikan pilihan-pilihan berupa peningkatan produksi pangan lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kesadaran untuk cinta produk lokal juga harus ditanamkan kepada semua lapisan masyarakat Indonesia agar kebutuhan pangan tidak selalu bergantung pada pasokan luar negeri.
Referensi :
Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 1996. Komposisi Bahan Makanan. Jakarta: Bhatara.
Rukmana Rahmat. 2000. Ganyong Budi Daya dan Pasca Panen.
Yogyakarta: Kanisius
Susanto, Agus & Suhardianto, Anang.2004. Studi Tanaman Ganyong (Canna edulis Sebagai Alternatif Sumber Karbohidrat dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan; Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi vol.5 No.1 Maret 2004 ha.74
Widowati, Sri. 2000. Identifikasi Bahan Makanan Alternatif dan Teknologi Pengolahannya untuk Katahanan Pangan Pangan Nasional; Jurnal Tinjauan Ilmiah Riset Biologi dan Bioteknologi Pertanian; Volume 2 Nomer 2 Tahun 2000. Bogor: Buletin Agrobio press.

Abdu Naf'an Aisul Muhlis
Posted on 25th October, 2009

GANYONG SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PANGAN LOKAL SARAT GIZI
Oleh : Abdu Naf’an Aisul Muhlis
100710471 (IKM A 2007)
Jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai angka 230 juta jiwa merupakan salah satu konsumen beras tertinggi di dunia. Pada tahun 2000 tingkat konsumsi beras per kapita sebesar 130.1 kg per tahun dan pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 5,8 juta ton pada periode tahun 1997-1998. Selain beras, Indonesia juga mengimpor kedelai dalam jumlah yang besar. Indonesia menduduki peringkat ketujuh negara pengimpor kedelai terbesar di dunia, terutama kedelai dari Amerika sehingga dijuluki sebagai the biggest US No.1 soybean imported in the world. Berdasarkan data yang dihimpun oleh American Soybean Association (ASA) jumlah impor kedelai Indonesia meningkat tajam, yaitu dari 718.000 ton (1995) menjadi 810.000 ton (1997) dan 1.156.000 ton (1999). Memang sangat ironis, bahwa tahu dan tempe yang merupakan makanan utama sebagian masyarakat Indonesia tetapi bahan bakunya tergantung dari pasokan luar negeri. Tepung juga menjadi kebutuhan bahan pangan yang masih mengimpor dari luar negeri, selain itu susu dan daging juga masih mengandalkan suplai dari luar.
Berbagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat belum dapat dipenuhi secara swasembada. Jumlah produksi dalam negeri tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Alhasil angka kasus gizi buruk masih tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari departemen kesehatan, pada tahun 2006 terdapat sekitar 1,5 juta anak atau 8,8 % dari total anak Indonesia mengalami gizi buruk. Kondisi ini diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Daya beli masyarakat yang rendah mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan yang bergizi seperti karbohidrat dan protein. Hal ini mendorong perlunya mengoptimalkan produksi dan budidaya sumber bahan pangan lokal yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat. Ganyong (Canna discolor L. Syn. C edulis, suku kana-kanaan atau Cannaceae) merupakan salah satu sumber pangan lokal yang kini mulai dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia. Ganyong adalah sejenis tumbuhan penghasil umbi yang tumbuh subur di Indonesia, yang mulai bisa dipanen tiap enam bulan sekali. Ganyong mengandung pati meskipun tidak sebanyak ubi jalar, tetapi ganyong mengandung zat gizi yang cukup tinggi dan berpotensi sebagai sumber hidrat arang. Data Direktorat Gizi Depkes RI menyebutkan bahwa kandungan gizi ganyong tiap 100 gram secara lengkap terdiri diri kalori 95,00 kal; protein 1,00 gram; lemak 0,11 gram; karbohidrat 22,60 gram, kalsium 21,00 gram; fosfor 70,00 gram; zat besi 1,90 mg; vitamin B1 0,10 mg; vitamin C 10,00 mg; air 75,00 mg.
Ganyong sudah mulai banyak dibudidayakan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Lampung dan Jawa Barat. Sementara ini, sekurangnya ada dua provinsi sebagai sentral produksi ganyong, yakni Jawa Tengah (Klaten, Wonosobo, dan Purworejo) dan Jawa Barat (Majalengka, Sumedang, Ciamis, Cianjur, Garut, Lebak, Subang, dan Kerawang). Manfaat ganyong sangatlah banyak, hampir semua bagian tanamannya bisa dimanfaatkan. Umbi yang dewasa dapat dimakan dengan mengolahnya lebih dulu atau untuk diambil patinya. Sisa umbinya yang tertinggal setelah diambil patinya dapat digunakan sebagai kompos. Sementara pucuk dan tangkai daun muda dipakai untuk pakan ternak. Bunga daunnya yang cukup indah dimanfaatkan sebagai tanaman hias.
Bebagai jenis penganan bergizi dapat dibuat dari ganyong. Dari hanya sekedar direbus untuk camilan, atau diambil sarinya sehingga dapat dihasilkan pati kemudian diolah menjadi tepung untuk diolah lagi menjadi beragam makanan seperti mie, kue, bubur, es cendol, agar-agar dan lain sebagainya. Penganan yang terbuat dari ganyong selain enak juga bernilai ekonomis, terlebih jika tanaman ini dapat dibudidayakan per keluarga, sehingga dapat langsung diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga. Ganyong juga merupakan sumber pangan alternatif sebagai makanan utama maupun pengganti untuk kebutuhan asupan anak gizi buruk karena ekonomis dan mengandung zat gizi yang tinggi.
Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan pemuliaan dan budidaya ganyong untuk mendukung diversifikasi pangan demi mendorong ketahanan pangan nasional. Berasisasi yang telah terlanjur menjadi tradisi dalam budaya pangan masyarakat Indonesia harus diimbangi dengan memberikan pilihan-pilihan berupa peningkatan produksi pangan lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kesadaran untuk cinta produk lokal juga harus ditanamkan kepada semua lapisan masyarakat Indonesia agar kebutuhan pangan tidak selalu bergantung pada pasokan luar negeri.
Referensi :
Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 1996. Komposisi Bahan Makanan. Jakarta: Bhatara.
Rukmana Rahmat. 2000. Ganyong Budi Daya dan Pasca Panen.
Yogyakarta: Kanisius
Susanto, Agus & Suhardianto, Anang.2004. Studi Tanaman Ganyong (Canna edulis Sebagai Alternatif Sumber Karbohidrat dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan; Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi vol.5 No.1 Maret 2004 ha.74
Widowati, Sri. 2000. Identifikasi Bahan Makanan Alternatif dan Teknologi Pengolahannya untuk Katahanan Pangan Pangan Nasional; Jurnal Tinjauan Ilmiah Riset Biologi dan Bioteknologi Pertanian; Volume 2 Nomer 2 Tahun 2000. Bogor: Buletin Agrobio press.

MAWA DATUROHMAH
Posted on 29th October, 2009

Tugas Mata Kuliah Ekologi Pangan dan Gizi
Topik : Pengembangan Produk Pangan untuk Pencegahan Penyakit Degeneratif (Tinggi Serat, rendah indeks Glikemik)

Pengembangan Berbagai Produk Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) Sebagai Solusi mengatasi Masalah Gizi Ganda (KEP dan Penyakit Degeneratif).

Indonesia terbukti tertatih-tatih mengembangkan pangan berorientasi beras. Salah satu buktinya adalah produktivitas padi yang sejak 1990 hingga 2004 di bawah lima ton per hektare. Berdasarkan data Departemen Pertanian, pada 1990 produktivitasnya 4,3 ton/ha, bahkan pada 1988 turun menjadi 4,17 ton/ha. Pada 2004 produktivitasnya tetap menyedihkan, hanya 4,54 ton/ha. Keadaan ini diperparah dengan tidak meratanya penyebaran pangan. Ketidakmerataan penyebaran pangan terjadi karena manajemen ketahanan pangan nasional sangat kacau. Sehingga bisa terjadi perbedaan yang sangat drastis antara daerah yang kelebihan dan kekurangan pangan. Masyarakat yang kekurangan pangan banyak mengalami gizi buruk bahkan marasmus pada balita. Di sisi lain masyarakat yang kelebihan pangan mengalami obesitas sehingga resiko tinggi terkena penyakit degeneratif.
Melihat permasalahan di Indonesia tentang bahan makanan pokok, maka Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) dapat dijadikan sebagai solusi dalam masalah ini. Tanaman Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) adalah salah satu spesies dari Solanaceae yang dapat tumbuh dengan baik. di daerah tropis. Tanaman ini belum dibudidayakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia bahkan keberadaannya cenderung tidak dihiraukan, padahal dibalik keterkucilannya Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) memiliki sejuta manfaat yang belum terkuak. Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Disamping itu, Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) mengandung serat tinggi, dan dengan indeks glikemik yang rendah. Dengan kandungan karbohidrat dan kalori yang cukup tinggi, keberadaan Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) diharapkan dapat menjadi alternatif pengganti beras sebagai makanan pokok sekaligus dapat menanggulangi masalah KEP, terutama bagi masyarakat Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkannya. Hal itu karena, Harga dari Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) sendiri jauh dibawah harga beras yaitu Rp 3000 perkilogramnya. Sedangkan Kandungan serat yang tinggi dan rendah indeks Glikemiknya tepat untuk diet bagi penderita obesitas.
Obesitas menjadi masalah yang serius karena obesitas merupakan awal mula seseorang beresiko tinggi terkena penyakit degeneratif seperti penyakit Jantung Koroner dan Diabetus Mellitus. Tingginya kasus kurang gizi sebanding dengan meningkatnya kasus akibat obesitas. Survey obesitas yang dilakukan pada anak remaja siswa atau siswi SLTP di Yogykarta menunjukkan bahwa 78% remaja di perkotaan dan 2% remaja di daerah pedesaan mengalami obesitas (Hadi, 2004). Survey nasional yang dilakukan pada tahun 1996/1997 di ibu kota seluruh provinsi Indonesia menunjukkan bahwa 8,1% penduduk laki-laki dewasa (>=18 tahun) mengalami mengalami overweight (BMI 25-27) dan 6,8% mengalami obesitas, 10,5% penduduk wanita mengalami overweight dan 13,5% mengalami obesitas. Pada kelompok umur 40-49 tahun overweigh maupun obesitas mencapai puncaknya yaitu masing-masing 24,4% dan 23% pada laki-laki dan 30,4% dan 43% pada wanita (Depkes, 2003)
Kandungan gizi Bahan Makanan Pokok per 100 gram bahan
Kentang Jagung Beras Giling Ubi merah Kentang Hitam
Kalori
(kal) 83 140 360 123 142
Protein
(g) 2,0 4,7 6,8 1,8 0,9
Lemak
(g) 0,1 1,3 0,7 0,7 0,4
Karbohidrat
(g) 19,1 33,1 78,9 27,9 33,7
Kalsium
(mg) 11,0 6,0 6 30,0 34,0
Fosfor
(mg) 56 118 140 49,0 75,0
Ferrum
(mg) 0,7 0,7 0,4 0,7 0,2
Vitamin A
(SI) 0 51 0 963 0
Vitamin B1
(mg) 0,11 0,24 0,12 0,09 0,02
Vitamin C
(mg) 17 8 0 22 38
Serat
(g) - 9 10 49 34

Sumber Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 1988
Kandungan kalori dari Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) sebanding dengan makanan pokok lainnya kecuali beras. Jumlah karbohidrat Kentang ireng cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh yaitu sebesar 33,7 gram. Kandungan serat yang tinggi sejumlah 34 gram dalam Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) dapat dikonsumsi untuk penderita obesitas. Dilihat dari kandunagn Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) yang rendah lemak dan tinggi serat, kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) dapat dijadikan alternatif makanan pokok atau selingan bagi penderita obesitas. Penderita obesitas yang melakukan diet Kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) akan dapat menjaga keseimbangan kalori masuk dan kalori keluar, dengan kata lain secara perlahan-lahan tubuhnya dikondisikan seperti orang normal, jika kondisi ini dilakukan terus-menerus maka berat badan penderita akan turun secara bertahap.
Oleh karena itu perlu adanya pengembangan produk pangan dari kentang ireng (Coleus tuberosus Benth) sendiri agar semua lapisan masyarakat dapat menjangkaunya dan dapat mengkonsumsinya dalam berbagai bentuk. Kentang Ireng diproses menjadi tepung yang kemudian dapat sebagai bahan baku dari berbagai produk misalnya:
a. Bubur Balita
Pembuatan bubur balita, ada 3 macam yaitu tepung Kentang ireng yang dicampur dengan tepung beras (PIRAS), tepung terigu (PIGU) atau tepung kacang ijo (PIJO). Adapun komposisi bubur bayi ini adalah 40% tepung kentang ireng, 30% tepung beras/tepung terigu/tepung kacang ijo, 30% tepung susu, kemudian ditambah dengan gula sebanyak 10% dari total berat tepung. Pembuatan bubur balita dilakukan dengan cara mencampur tepung, susu dan gula. Tambahkan air dan campur hingga merata. Masak diatas api kecil sambil diaduk terus hingga matang/mengental.
b. Cheese Stick Asin
Bahan baku kue kering cheese stick asin, dibuat dari campuran 25% tepung Kentang ireng ditambah 58% tepung terigu ditambah 17% tepung tapioka, kemudian dicampur dengan tambahan bahan lain yaitu margarine, telur, bumbu dan air. Semua bahan dibuat adonan, kemudian dibuat lembaran tipis dan dipotong kecil panjang seperti stick, setelah itu digoreng
c. Kue cake
Pembuatan kue cake dari bahan baku 100% tepung Kentang ireng. Tepung Kentang ireng dicampur dengan bahan tambahan lain (margarine, gula aren, selai kacang tanah, madu, telur, coklat bubuk, kismis, dan buah cherry). Proses pengadonan dilakukan dengan mixer, sedang proses pemasakan menggunakan oven. Kue cake dari tepung Kentang ireng mempunyai tekstur agak remah, oleh karena itu dapat pula dicampur dengan tepung terigu.
d. Aneka kue kering
Kue kastengels, kue putri salju, kue janhagel, cake black forest, cake keju dapat dibuat dari bahan baku tepung Kentang ireng dan tepung terigu dengan perbandingan 50%:50%.
e. Mie
Pembuatan mie, dengan komposisi 20% tepung Kentang ireng dan 80% tepung terigu, dengan bahan tambahan lain yaitu garam, soda abu, telur, dan air. Semua bahan dibuat adonan, dibentuk lembaran menggunakan alat pembuat mie, dipotong bentuk mie, dan direbus. Penggunaan tepung pisang pada pembuatan mie hanya sebanyak 20%, hal ini disebabkan karena tekstur.
Pengembangan berbagai produk dari Kentang ireng sangat bermanfaat karena berbagai lapisan masyarakat mulai dari balita, anak-anak, remaja, dan orang tua dapat mengkonsumsinya dalam berbagai bentuk sesuai dengan selera. Selain itu, kentang ireng juga dapat mencegah seseorang mengalami obesitas karena baik digunakan sebagai diet sehingga resiko terkena penyakit degeneratif dapat ditekan.

Daftar Pustaka
Anonimous. Kentang Hitam. http://groups.google.co.id/groups?q=kandungan+gizi+nasi&hl=id&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=u10&um=1&ie=UTF-8&ei=IcynSdqqC5iq6wPfvZHICw&sa=X&oi=groups&ct=title. 26 Februari 2009
Azrur Anwar. 2007. Kecenderungan Masalah Gizi dan Tantangan di Masa Mendatang. Government nformation System, Kamis, 01 Februari 2007. http://www.google.ci.id/gizi

Fiastuti Witjaksono. 2004. Obesitas Bukan Lagi Tanda Kemakmuran. Indonesian Society for the Study of Obesity (ISSO)/ Himpunan Obesitas Indonesia (HISOBI). http://www.google.co.id/obesitas
Yayuk F.B, Ali Khomsan dan Dwiriani,C. Meti. 2004. Pengantar Pangan dan Gizi. Jakarta. Penebar Swadaya.
Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti. 2004. Kesehatan dan Gizi. Jakarta. PT. Rineka cipta dan Dep. Pendidikan Nasional

MAWA DATUROHMAH
IKM B 2007
100710181

fami arief hakim
Posted on 3rd November, 2009

Pengembangan Padi Organik dalam Meningkatkan Hasil Produksi Pangan Pokok bagi Masyarakat Indonesia
Kebutuhan pangan bahan pokok beras di Indonesia yang tinggi merupakan sudah bukan hal yang tidak biasa lagi. Semua lapisan masyarakat di Indonesia hamper setiap hari mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokoknya. Terlebih di pulau Jawa. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sejak dahulu telah menggunakan beras untuk dimasak sebagai bahan makanan pokok sehari-hari. Selain tinggi akan karbohidrat dan serat, tanaman Padi penghasil beras sangat mudah tumbuh di daerah tropis dan pengolahannya pun mudah. Sehingga muncul semacam kabiasaan bagi masyarakat yakni “ jika belum makan nasi sama dengan belum makan”.
Bertani bagi para petani seolah-olah hanya sebagai suatu kebiasaan yang diturunkan leluhurnya dan tidak bisa diharapkan untuk menjadi sandaran hidup lagi. Ditambah lagi dengan ketidaksadaran para petani terhadap bahaya yang mengancam kesehatan dirinya, keluarganya dan para pengguna produksinya serta lingkungan di sekitar tempat tinggalnya termasuk tanah dan air akibat residu bahan kimia yang terhirup saat penyemprotan pestisida, belum lagi penggunaan pupuk dan pestisida kimia membuat kondisi tanah semakin rendah,tingkat kesuburannya yang mengakibatkan turunnya hasil produksi. Oleh karena itu teroboson inovatif dalam upaya mengembalikan kembali kesuburan tanah dan produktifitas harus dilakukan.
Saat ini ada harapan untuk peningkatan hasil produksi pertanian melalui pola pertanian dengan metoda SRI-Organic atau System of Rice Intensification - Organic. Artinya proses pemeliharaan padi ini menggunakan cara organik: tidak menggunakan obat-obatan sintetis dan menggandung bahan-bahan berbahaya (B3). Metode ini menekankan pada peningkatan fungsi tanah sebagai media pertumbuhan dan sumber nutrisi tanaman. Melalui sistem ini kesuburan tanah dikembalikan sehingga haur daur ekologis dapat kembali berlangsung dengan baik dengan memanfaatkan mikroorganisme tanah sebagai penyedia produk metabolit untuk nutrisi tanaman. Hasil Penelitian di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan di Balai Penelitian Padi (Balitpa) membuktikan bahwa padi organik, termasuk metode SRI, lebih ramah terhadap lingkungan, karena selain tanpa input anorganik (kimiawi) juga hemat air, sehingga emisi gas metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional (anorganik). CH4 dan CO2 merupakan dua gas kontributor pemanasan global. Sehingga melalui metode ini diharapkan kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga dengan baik, demikian juga dengan taraf kesehatan manusia dengan tidak digunakannya bahan-bahan kimia untuk pertanian.
Pola pertanian padi SRI Organik (beras organik/organic rice) ini merupakan gabungan antara metoda SRI (System of Rice Intensification) yang pertama kali dikembangkan di Madagaskar, dengan pertanian organik. Metode ini dikembangkan dengan menggunakan beberapa prinsip dasar, yaitu :
• Pemberian pupuk organik (terbuat dari kotoran ternak ataupun kompos).
• Peningkatan pertumbuhan akar tanaman dengan pengaturan pola penanaman padi yaitu dengan jarak yang renggang.
• Penggunaan bibit tunggal tanpa dilakukan perendaman lahan persawahan.
Pemilihan pengembangan pola tanam padi SRI Organik untuk menghasilkan beras organik (organic rice) yang juga termasuk sebagai beras sehat (healthy rice) berdasarkan pertimbangan beberapa hal berikut :
1. Aspek kesehatan yang baik yaitu tidak tertinggalnya residu kimia dalam padi/beras akibat dari pupuk/pestisida kimia, sehingga kesehatan para petani dapat tetap terjaga.
2. Aspek lingkungan yang baik dengan tidak digunakannya pupuk dan pestisida kimia, serta menggunakan sedikit air sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan air dan pemeliharaan kualitas tanah.
3. Produktifitas yang tinggi, untuk lahan yang sudah mulai pulih kesuburan tanah dan ekosistem sawahnya, hasil yang diperoleh bisa mencapai lebih dari 10 ton/hektar dimana dari benih tunggal bisa menghasilkan sampai lebih dari 100 anakan (malai).
4. Kualitas yang tinggi, beras organik (organic rice) merupakan beras sehat (healthy rice) tidak mengandung residu kimia juga aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes, penyakit jantung, hipertensi dan beberapa penyakit lainnya.
Secara sosial ekonomi, permintaan terhadap padi organik, baik untuk domestik maupun ekspor sangat tinggi dan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan menguatnya tren dan kampanye gaya hidup sehat. Masalahnya, permintaan pasar yang tinggi belum dapat dipenuhi para petani padi organik. Karena selain produksi dan skala usaha petani padi organik masih sempit, juga masih sedikitnya petani padi yang mengembangkan padi organik, mengapa?Secara statistik, penyebaran, luas tanam, luas panen, dan jumlah petani padi organik di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, terus meningkat. Namun, peningkatan tersebut berjalan lamban dan bersifat sementara. Pergerakannya masih berbau proyek pemerintah (percontohan), promosi oleh perusahaan sarana produksi seperti penjual pupuk atau pestisida organik, penyadaran oleh lembaga swadaya atau masyarakat pegiat pertanian ramah lingkungan, dan coba-coba para petani.
Hasil penelitian melalui survei maupun diskusi terfokus dengan para pelaku padi organik di Jawa Barat, hampir di semua kabupaten/kota padi organik telah diujicobakan, bahkan di beberapa kabupaten (seperti Tasikmalaya dan Garut) telah mengarah ke pengembangan. Secara kelembagaan, telah pula dijajaki sertifikasi produk padi organik sebagai prasyarat untuk menembus pasar ekspor. Namun, terungkap pula bahwa di beberapa kabupaten pengembangan padi organik justru mengalami pelambatan dan penurunan. Bahkan, para petani yang telah mencoba dan menerapkan padi organik kembali ke metode konvensional. Ketidakkonsistenan, lemahnya partisipasi, dan lambatnya adopsi sebagian besar petani padi terhadap padi organik disebabkan oleh,
Pertama, secara sosial budaya para petani padi sangat ketergantungan terhadap metode konvensional, sehingga budayanya menjadi instan, eksploitatif, efisiensi-maksimalis, dan industrial, bahkan hal ini menjadi regeneratif. Kedua, secara kelembagaan, pengembangan padi organik belum mendapat dukungan dan komitmen yang penuh serta konsisten dari pelaku kebijakan, baik di pusat maupun di daerah. Sosialisasinya tidak segencar pengenalan metode konvensional. Ketiga, secara teknis pengembangan padi organik juga belum didukung penyediaan pupuk atau pestisida organik yang memadai dan menjamin permintaan massal. Keempat, secara teknoekonomi, teknik budi daya padi organik (terutama pada metode SRI) bukan saja dipandang rumit (tidak praktis dan menyita banyak waktu) tetapi juga dianggap lebih mahal daripada metode konvensional, terutama pada fase awal dan pemupukan.
Dari faktor-faktor tadi, untuk membudayakan padi organik diperlukan sejumlah upaya.
Pertama, peningkatan kesadaran dan partisipasi para petani hingga benar-benar menerapkan budi daya padi organik, area pelaksanaannya harus menyentuh seluruh pelaku pertanian dan konsumen sehingga tumbuh semacam dorongan, kepedulian dan perlindungan eksternal terhadap petani padi organik.
Kedua, perlu dikembangkan inovasi teknologi tepat guna bagi pengolahan dan peningkatan kepraktisan pupuk dan pestisida organik, baik dalam skala kecil (untuk kelompok tani) maupun skala besar (untuk industri).
Ketiga, mengingat kebutuhan untuk pengembangan padi organik secara massal akan membutuhkan input organik yang besar, sudah saatnya dikembangkan industri pupuk dan pestisida organik, baik oleh masyarakat, kelompok, koperasi, pemerintah maupun swasta, tentu perlu dibangun mekanisme kontrol yang efektif.
Keempat, mengingat ketergantungan terhadap teknik tanam konvensional masih sangat tinggi, maka penyadaran dan pengembangan padi organik sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih beragam dan fleksibel dengan disertai apresiasi kelebihan dan kekurangan dari setiap teknik tanam. Dengan melakukan penyuluhan yang tepat terhadap masyarakat petani, diharapkan dapat membantu peningkatan produksi padi organic (organic rice).
Kelima, secara kelembagaan, bagi penyebaran dan pengembangan padi organik diperlukan pendukung yang jelas dan mudah aksesnya, misalnya dengan mebuat system yang terpadu. Sistem yang dimaksud meliputi sistem informasi inovasi, system jaringan sosial, sistem sarana dan prasarana produksi ,sistem pemasaran, sistem distribusi, dan sistem jaringan advokasi. Sistem jaringan tersebut harus dibangun secara terintegrasi dari pusat sampai ke tingkat petani. Sistem jaringan. Sistem tersebut juga penting untuk mengontrol agar mekanisme berjalan adil baik ke petani, pelaku pasar lainnya maupun ke konsumen. Juga diperlukan untuk mengontrol kualitas organik (meminimalisasi kecurangan produsen) dan mengurangi perilaku penyimpangan sepanjang rantai distribusi, seperti pemalsuan,pencampuran dan sebagainya.
Keenam, secara politik perlu dibangun komitmen pada setiap generasi pemerintahan (terutama di daerah otonom) untuk mengawal konsistensi penerapan dan pengembangan padi organik. Membangun kesadaran para petani dan masyarakat memang penting, tetapi tanpa disertai intervensi (rekayasa sosial) dari para pelaku kebijakan, perjalanannya tetap akan pincang. Membudayakan padi organik dalam tatanan mapan modernitas tentu bukan hal yang mudah. Itu hanya akan tercapai dengan memulai menanamkan pertanian ramah lingkungan menjadi pola pikir (mindset) masyarakat, sehingga secara perlahan masyarakat memahami apa yang menjadi persoalan, serta tumbuhnya kesadaran akan arti keberlanjutan dan masa depan. Itu semua lebih baik, daripada harus menanggung risiko dari efek eksploitasi alam yang semakin membesar dengan menggunakan tindakan yang membahayakan lingkungan hidup manusia.
Oleh :
Fahmi Arief Hakim
100710112/IKM B 2007

Daftar Pustaka
http://elibrary.mb.ipb.ac.id/index.php
http:// gaming_news/Pertanian_ Padi_ Organik_ SRI_ dalam_ konsep_ Sistem_ Pertanian_ Terpadu (1) Oleh: M Roil Bilad (Direktur MEG)//
http://budi_daya_padi_organik_mulai_dikembangkan//. dosen Fakultas Pertanian Unpad dan Sekretaris Puslit Dinamika Pembangunan (PDP) Lemlit Unpad.htm

chariza irvani (100710167)
Posted on 3rd November, 2009

Dampak Subsidi Pangan dan Penghapusan Subsidi Pangan.

Bila kita membicarakan dampak, pasti ada segi positif dan negatifnya. Seperti dampak pada subsidi pangan. Subsidi pangan yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan harga pangan yang kebanyakan warga miskin. Dan pemerintah mengharapkan subsidi ini dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga berbagai komoditas pangan. Kebijakan itu diharapkan dapat mengatasi lonjakan harga pangan yang makin tidak terkendali. Kebijakan subsidi pangan secara permanen saat ini hanya dari sisi produksi atau diberikan langsung kepada petani. Di antaranya subsidi pupuk sebesar Rp 6,7 triliun dan benih Rp 476 miliar dalam APBN 2008. Namun, subsidi di tingkat harga konsumen mulai diterapkan pemerintah untuk beras dan tahun lalu pada minyak goreng, terutama untuk warga miskin. Subsidi pangan di tingkat harga konsumen merupakan opsi kedua yang dikaji setelah pemerintah menerapkan kelonggaran sebagai solusi jangka pendek. Jelas terlihat dampak dari diberikannya subsidi ini akan membantu masyarakat yang berekonomi rendah untuk tetap bisa melangsungkan hidup mereka. Dan dampak untuk perekonomian negara, yaitu subsidi pangan lebih efektif ketimbang subsidi premium, karena jika kita mengalokasikan subsidi pangan Rp 50.000 per bulan untuk 20 juta rumah tangga miskin selama enam bulan, uang yang dibutuhkan sekitar Rp 6 triliun. Dan nilai tersebut sebanding dengan nilai program penghematan premium yang dulu direncanakan pemerintah. Karena bila subsidi tersebut diberikan pada premium maka penambahan subsidi dapat meningkatkan defisit anggaran. Padahal kita tahu, pembiayaan defisit anggaran semakin mahal.
Namun dampak negatif yang diberikan adalah banyak studi menunjukkan bahwa dengan adanya program bantuan sosial (welfare program) yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan justru membuat orang-orang miskin menjadi sulit untuk keluar dari lembah kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Cato Institute di AS membuktikan bahwa para pengangguran yang menerima subsidi cenderung berubah karakternya menjadi pemalas, enggan mencari pekerjaan dan hilang sikap kemandiriannya. Bukan itu saja, kebiasaan mendapatkan subsidi juga telah menumbuhkan sikap entitlement attitude (menuntut hak), yang tentunya sikap yang bertolak belakang dengan sikap pengorbanan dan tanggung jawab. Sikap menuntut ini akan menimbulkan rasa ketidakpuasan, dan menimbulkan rasa marah.
Namun bila subsidi pangan ini dihapukan maka akan berdampak masyarakat miskin akan kesusahan dalam membeli bahan pangan mereka, sehingga nantinya status gizi buruk akan meningkat, penyakit infeksi juga meningkat karena daya tahan tubuh mereka lemah karena kekurangan asupan gizi.
Posisi pemerintah saat ini sangat dilematis. Tapi untuk menghapuskan kemiskinan, atau meningkatkan gizi pada masyarakat, yaitu bagaimana pemakaian dana subsidi ini jangan sampai mencegah tumbuhnya sikap-sikap mendasar bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan, bekerja keras, mandiri, belajar bagaimana bekerja dengan jujur, berkepribadian kuat, bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anaknya, menjadi warganegara yang tertib serta patuh hukum.

Daftar referensi
http://www.informatika.org/~rinaldi/Koleksi/Artikel/Masyarakat%20Pemarah.htm
http://apbn.dagdigdug.com/2008/02/19/kerviel-defisit-anggaran-dan-subsidi-pangan/

negeriads.com solusi berpromosi
Posted on 23rd March, 2010

Promosi produk UKM khususnya pangan di Internet

Aigio
Posted on 26th March, 2010

is there anyway to translate your blog in my language somehow?

thanks

pizza dough recipes
Posted on 11th October, 2010

Pengembangan metode SRI ( system of rice intensification ) di dunia

Oleh : Gefri Maulana
100710178 / IKM B

SRI adalah teknik budidaya padi yang dapat meningkatkan produktifitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air, dan unsur hara, terbukti telah berhasil meningkatkan produktifitas padi sebesar 50 %, bahkan di beberapa tempat mencapai lebih dari 100 %. SRI telah diuji di Cina, Indonesia, India,Filipina, Srilanka dan Bangladesh dengan hasil yang positif. SRI menjadi terkenal di dunia melalui upaya dari Norman Uphoff ( Director CIIFAD ).
Pada tahun 1987, Uphoff mengadakan presentasi SRI di Indonesia yang merupakan kesempatan pertama SRI dilaksanakan di luar Madagaskar. Hasil metode SRI sangat memuaskan. Di madagaskar pada beberapa tanah tak subur yang produksi normalnya 2 ton / ha, petani yang menggunakan SRI memperolehhasil panen lebih dari 8 ton/ ha, beberapa petani memperoleh 10, 15, bahkan ada yang mencapai 20 ton / ha.
Metode SRI minimal menghasilkan panen dua kali lipat dibandingkan metode yang biasa dipakai petani. Hanya saja diperlukan pikiran yang terbuka untuk menerima metode baru dan kemauan untuk bereksperimen. Dalam SRI tanaman diperlakukan sebagai organisme hidup sebagaimana mestinya, bukan diperlakukan seperti mesin yang dapat dimanipulasi. Semua unsure dalam tanaman padi dikembangkan dengan cara memberikan kondisi yang sesuai dengan pertumbuhannya.
Ada beberapa metode mengenai system intensifikasi yang lain. Salah satu diantaranya adalah PTT atau pengelolaan tanaman terpadu. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan suatu model untuk meningkatkan hasil padi dan efisiensi masukan produksi dengan memperhatikan penggunaan sumberdaya alam secara bijak. Melalui usaha ini diharapkan kebutuhan beras nasional dapat dipenuhi, pendapatan petani padi dapat ditingkatkan dan usaha pertanian padi dapat terlanjutkan. Pada dasarnya teknologi yang diterapkan oleh model PTT dan System of Rice Intensification (SRI) sama, hanya strateginya berbeda. Strategi SRI lebih dipusatkan pada penggunaan bahan organik. Penggunaan bahan organik yang diintegrasikan dengan teknik pengairan berkala akan mampu menyediakan hara untuk kebutuhan tanaman padi. Namun bahan organik yang dibutuhkan cukup banyak, yaitu sekitar 10 ton kompos/ha/musim, yang pada prakteknya sulit dipenuhi dalam skala usaha padi yang luas dan akan menambah biaya tenaga kerja untuk aplikasinya.
Perbedaan antara PTT dan SRI adalah 1) pendekatan SRI berbentuk paket teknologi yang diyakini dapat diterapkan pada semua kondisi, 2) komponen SRI mudah diadopsi petani, 3) pendekatan pengembangan SRI adalah sistem belajar orang dewasa sehingga petani merasa diberi posisi yang tepat sebagai subyek perubahan. Perbedaan selanjutnya dari PTT dan SRI adalah : 1) PTT bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi input seperti benih, pupuk, dan pestisida; 2) PTT diterapkan berdasarkan spesifik lokasi; 3) PTT berorientasi pada proses produksi rasional dan ramah lingkungan; 4) PTT menggunakan pendekatan keproyekan, dan 5) PTT menggunakan cara transfer teknologi satu arah.
Dalam pelaksanaannya, pengembangan metode SRI ini juga melibatkan masyarakat dan berupaya agar masyarakat tersebut terbuka pikirannya untuk bisa menerima metode SRI ini dengan baik. Tujuan Pedoman Teknis pengembangan System Of Rice Intensification ( SRI ) adalah memberikan acuan umumkepada petugas daerah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan usahatani padi sawah organik metode SRI melalui Pelatihan dan Sekolah Lapangan SRI. Sasaran kegiatan pengembangan SRI adalah petani yang mempunyai lahan sawah beririgasi yang ketersediaan airnya terjamin. Pada tahun 2009 kegiatan pengembangan SRI sebanyak 111 paket yang tersebar di 21 propinsi, 53 kabupaten/kota.
Tenik Budidaya Padi Organik Metode SRI
1.Persiapan Benih
Benih sebelum disemai diuji dalam larutan air garam. Larutan air garam yang cukup untuk menguji benih adalah larutan yang apabila dimasukkan telur, maka telur akan terapung. Benih yang baik untuk dijadikan benih adalah benih yang tenggelam dalam larutan tersebut. Kemudian benih telah diuji direndam dalam air biasa selama 24 jam kemudian ditiriskan dan diperam 2 hari, kemudian disemaikan pada media tanah dan pupuk organic di dalam wadah segi empat ukuran 20 x 20 cm. Selama 7 hari setelah umur 7-10 hari benih padi sudah siap ditanam.

2.Pengolahan Tanah
Pengolahan tanah untuk tanam padi metode SRI tidak berbeda dengan cara pengolahan tanah untuk tanam padi dengan cara konvensional yaitu dilakukan untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih baik bagi tanaman, terhinadar dari gulma. Pengolahan dilakukan dua minggu sebelim tanam dengan menggunakan traktor tangan sampai terbentuk struktur lumpur.

3.Perlakuan Pemupukan
Pemberian pupuk pada SRI diarahkan kepada perbaikan kesehatan tanah dan penambahan unsure hara yang berkurang setelah dilakukan pemanenan. Kebutuhan pupuk organic pertama setelah menggunakan system konvensional adalah 10 ton per hektar dan dapat diberikan sampai 2 musim tanam. Setelah keliatan kondisi tanah membaik maka pupuk organic bisa berkurang disesuaikan dengan kebutuhan. Pemberian pupuk organic dilakukan pada tahap pengolahan tanah kedua agar pupuk bisa menyatu dengan tanah.

4.Pemeliharaan
Sistem tanam metode SRI tidak membutuhkan genangan air yang terus – menerus, cukup dengan kondisi tanah yang basah. Penggenangan dilakukan hanya untuk mempermudah pemeliharaan. Pada prakteknya pengelolaan air pada system padi organic dapat dilakukan sebagai berikut ; pada umur 1-10HST tanaman padi digenangi dengan ketinggian air rata – rata 1cm, kemudian pada umur 10 hari dilakukan penyiangan. Setelah dilakukan penyiangan tanaman tidak digenangi. Untuk perlakuan yang masih membutuhkan penyiangan berikutnya maka dua hari menjelang penyianagn tanaman digenang. Pada saat tanaman berbunga, tanaman digenang dan setelah padi matang susu, tanaman tidak digenangi kembali sampai panen. Untuk mencegah hama dan penyakit pada SRI tidak digunakan bahan kimia, tetapi digunakan pencegahan dan apabila terjadi gangguan hama / penyakit digunakan pestisida nabati dan atau digunakan pengendalian secara fisik dan mekanik.

Penyakit Radang Paru-paru
Posted on 12th April, 2012

Makasih nih artikelnya salam kenal gan…

Leave your Comment